6 Kunci Manajemen Krisis

Belum lama kita terkejut dengan musibah kecelakaan pesawat Adam Air, dan tenggelamnya kapal Levina, kita lagi-lagi dikejutkan dengan peristiwa terbakarnya pesawat Garuda pada Maret lalu. Tak hanya musibah yang menelan sejumlah korban jiwa, peristiwa ini sekaligus juga menjadi titik krisis bagi perusahaan yang bersangkutan.

Secara harafiah, krisis bisa berarti setiap situasi yang dapat mengancam integritas ataupun reputasi perusahaan, yang kerap kali disebabkan oleh kecenderungan media dalam memberitakan secara negative. Situasi ini bisa berupa permasalahan hukum, pencurian, kecelakaan, kebakaran, banjir ataupun bencana lainnya yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan, baik langsung ataupun tak langsung. Atau, situasi ini juga bisa berupa kondisi dimana media massa memberitakan bahwa perusahaan Anda tidak bereaksi dengan sebagaimana mestinya saat menghadapi krisis. Dalam kasus di atas, misalnya kecenderungan negative dalam memberitakan peristiwa tersebut. Apalagi saat PR perusahaan atau juru bicara perusahaan tersebut tak kunjung muncul dan memberikan pernyataan.

Lalu bagaimana mengatasinya? Nah, berikut 6 kunci panduan Anda dalam menangani krisis adalah:

  1.  Hubungi CEO atau kepala departemen humas Anda. Susunlah rencana dan strategi yang tepat untuk menangani krisis yang sedang dihadapi. 
  2. Membentuk Tim Krisis Komunikasi, yang terdiri atas CEO, kepala bagian PR, Direktur, Manajer senior dari divisi yang terlibat dalam krisis, kepala bagian keamanan, pengacara organisasi, juga pihak-pihak yang mungkin terlibat seperti saksi. Keseluruhan anggota tim nantinya harus punya kemampuan untuk menghadapi pertanyaan media. Tim ini nantinya akan bertugas untuk mengidentifikasi tindakan yang harus diambil dalam menyikapi krisis yang sedang terjadi. 
  3. Ciptakan figur juru bicara. Harus ada satu figur juru bicara yang mewakili perusahaan, membuat pernyataan resmi, menjawab pertanyaan media selama krisis. Perlu juga disiapkan juru bicara pengganti jika juru bicara utama sedang berhalangan. Tak hanya itu, juga perlu disiapkan sejumlah pakar atau konsultan ahli, seperti misalnya misalnya pakar keuangan, konsultan teknik, ataupun ketua komunitas yang terkait krisis. Juru bicara haruslah seorang yang nyaman berhadapan dengan media dan wartawan, berpengalaman menangani media, mampu mengidentifikasi sejumlah kunci pokok, mampu bicara di depan umum tanpa menggunakan jargon, menghargai pekerjaan wartawan, serta memiliki wawasan yang luas tentang organisasi dan penanganan krisis. 
  4. Pilihlah tempat untuk media center atau ruangan untuk mengadakan konferensi pers.
  5. Buatlah news release, yang minimal mencakup 5W yaitu who, what, when dan where kejadian. Fakta yang dimuat haruslah akurat dan berasal dari sumber yang terpercaya. 
  6. Siapkan pernyataan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak selain juru bicara untuk menjawab pertanyaan wartawan. Ini karena wartawan berhak mewawancarai siapa saja. Karena itu, hendaknya disiapkan pernyataan seperti “Saat ini masih dilakukan pencarian fakta. Tapi akan segera diadakan konferensi pers mengenai hal ini. Jadi, mohon tinggalkan nama dan nomor ponsel yang dapat kami hubungi. Terima kasih”. Pernyataan ini nantinya bisa disebar luaskan lewat telpon, email, fax, ataupun sms. 

Humas Pemerintah: Bukan Sekedar Tukang Kliping

Saat ini, hampir seluruh instansi pemerintah punya kantor humas yang merupakan jembatan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus penghubung pemerintah dengan pers. Untuk itu, divisi humas ini juga telah melakukan sejumlah publikasi internal, memberdayakan kantor-kantor wilayah serta unit pelayanan teknis agar berperan sebagai outlet informasi.

Sayangnya, masih banyak masyarakat yang menganggap kinerja humas pemerintahan kurang baik. Dalam polling di website Bakohumas pada 14 Maret 2007 (http://www.bakohumas.depkominfo.go.id), dari 53 responden, 64,1% menganggap kinerja humas pemerintahan kurang baik. 32% menganggap kinerja humas pemerintahan cukup baik, dan hanya 3,77% yang menganggap kinerja humas pemerintahan baik.

Apa sajakah sebenarnya kendala para humas pemerintahan tersebut?
a. Lemahnya struktur dan kultur organisasi humas di sebagian besar instansi pemerintahan.
Selain struktur organisasi humas masih sangat bervariasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, kultur pikiran para pejabat dan petugas humas yang ada juga masih cenderung “to be served” ketimbang “to serve” publik. Bisa jadi, ini disebabkan oleh belum utuhnya persepsi pimpinan terhadap peran dan fungsi humas itu sendiri.

b. Infrastruktur. Harap diketahui, bahwa saat ini hampir seluruh humas di pemerintahan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kerja, peralatan kantor, dan sarana penunjang lainnya.

c. Sumber Daya Manusia yang belum memenuhi kualifikasi sebagai petugas/pejabat humas. Sempat ada sejumlah anggapan, bahwa divisi humas adalah tempat buangan, dan hanya pelengkap suatu organisasi di departemen maupun di Pemerintah daerah

d. Belum bisa meraih kepercayaan publik. Tentu saja, poin ini didasari oleh beberapa hal, seperti:
1) Tidak terkemasnya informasi secara baik
2) Kurang efektifnya media yang digunakan. Banyak instansi pemerintahan yang masih menggunakan penerbitan internal melalui majalah, tabloit, leaflet, website. Selain konten yang kurang diminati publik, penerbitan internal juga tak mampu menjangkau khalayak secara luas. Wapres Yusuf Kalla sempat mengkritiknya secara pedas. “Dengan begitu, namanya bukan lagi hubungan masyarakat, tetapi hubungan pegawai,” ujarnya.
3) Adanya diseminasi informasi mengenai topik yang sensitif, misalnya kebijakan pemerintah. Ini mengesankan kinerja humas yang lamban, sehingga tertinggal oleh media massa.
4) Citra humas pemerintah yang kurang kredibel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

Padahal, potensi humas pemerintah secara organisasi sebetulnya cukup besar. Di tingkat Kabupaten/Kota saja, terdapat 400 organisasi kehumasan. Sementara di tingkat Propinsi terdapat 33 organisasi kehumasan dan di tingkat Pusat sebagai anggota Bakohumas ada sekitar 183 organisasi melingkupi Departemen, Lembaga Negara dan BUMN.

Namun potensi ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena kondisi realitas seperti :
a. Belum adanya standar minimal kelembagaan humas pemerintahan yang diatur secara nasional untuk menetapkan unit organisasi kehumasan pemerintah, misalnya setara dengan satuan kerja atau organisasi yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan, baik di Pusat maupun Daerah (Eselonisasinya masih bervariatif dan sebagian besar pada posisi eselon III dan IV, bahkan kadang-kadang tidak bereselon). “Humas departemen saat ini tidak memiliki jabatan yang kompeten untuk memberikan informasi, sehingga informasi yang dikeluarkan pun tidak dipercaya oleh publik,” ujarMenteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofyan Djalil. (Media Indonesia Online, Diusulkan, Jubir Departemen Pejabat Eselon I, Senin, 22 Januari 2007)

b. Kualifikasi menjadi pejabat dan petugas Humas (Skill – knowledge – managerial ) masih sangat lemah. Petugas humas hanya sebagai pelengkap pengisian jabatan organisasi, yang tidak didasarkan pada kriteria kebutuhan, dan belum dianggap penting oleh Pimpinan. Sehingga rekruitmentnya juga terkesan “seadanya” (baik di Pusat maupun di Daerah).

c. Belum terciptanya mekanisme aliran informasi dan konten yang standar dari masing-masing departemen/lembaga-lembaga negara/BUMN/Pemda terhadap penanganan informasi yang terjadi baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional.

Untuk itu, diperlukan pemberdayaan lembaga humas pemerintah, misalnya cara pengelolaan informasi kebijakan pemerintah, sehingga informasi tersebut dapat disampaikan pada masyarakat. “Oleh karena itu, humas pemerintah yang sementara masih dicitrakan hanya sebagai pengkliping, atau sebagai tukang foto saja, perlu ada upaya-upaya peningkatan kemampuan skill di bidang kehumasan,” ujar Sofyan Djalil, Menkominfo di Palembang, 22 Desember 2006).

Sementara dalam bidang SDM, perlu adanya sistem rekrutmen yang didasarkan pada kriteria kebutuhan bidang kehumasan. Setelah itu, perlu diselenggarakan sejumlah pelatihan ketrampilan bidang kehumasan yang mampu menunjang skill dan meningkatkan kapasitas petugas dan pejabat humas pemerintah.
Saat ini, Departemen Pendidikan Nasional sudah memulainya dengan Gerai Informasi dan Media. Bagaimana dengan Departemen lainnya? (Retnadi Nur’aini)

Kirim Pesan

Kirim masukan dan kritik anda

Alamat Kantor

Jl.Cakrawijaya II ,
Blok J Nomor 10,
Kavling Diskum Jakarta Timur

Kontak Kami

Telepon 021-859012743/44

Faximile 021-8560408

Alamat Email

info@bamboedoea.com

www.bamboedoea.com