Sarasehan Kehumasan Kementerian PU (2/6)

Salah satu tujuan yang ingin diciptakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah, semua Badan Publik mempunyai sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan proporsional. Agar tujuan ini tercapai, Badan Publik harus membuat sebuah badan khusus untuk menangani informasi publik.

Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) Agoes Widjanarko dalam acara Sarasehan Kehumasan, Rabu (2/6) di Jakarta menjelaskan, untuk memberikan pelayanan informasi publik yang maksimal perlu dibentuk badan pengelola tersendiri agar lebih fokus. Badan ini nantinya dibawah kendali Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). “Tugas kita dalam memberikan pelayanan kepada publik sebaik mungkin dapat dilaksanakan,” ujarnya  di depan 60 pelaku praktisi kehumasan.

Hal senada diungkapkan Kepala Puskom PU Amwazi Idrus dan Kepala Pusdata PU Waskito Pandu. Keduanya memandang UU KIP merupakan penyemangat bagi praktisi kehumasan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepadai publik. UU ini juga dinilai sebagai pemicu agar menyajikan informasi yang lebih transparan dan bertanggungjawab.

Pembicara utama sarasehan Heri Rakhmadi, dalam paparannya menjelaskan, era keterbukaan saat ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan khususnya bagi publik yang menginginkan kemudahan dalam memperoleh informasi di lingkungan instansi pemerintah.

Namun, masah ada permasalahan kehumasan pemerintah di era reformasi saat ini. “Terdapat gap antara kemampuan PR (Public Relations) dengan tuntutan publik dalam memberikan pelayanan kecepatan informasi. Sehingga citra dan reputasi lembaga publik dinilai rendah, padahal sebenarnya kinerjanya cenderung membaik,” ujar Heri.

Khusus untuk program kehumasan di Kementerian PU, Heri memandang belum ada program kehumasan PU yang terintegrasi dan terkonsolidasi. Hal ini ditandai adanya masing-masing unit yang menjalankan  program komunikasi sendiri-sendiri dan hampir sama. Heri juga menilai, PU harus lebih meningkatkan  hubungan baik dengan stakeholder utama agar kinerja PU yang semakin meningkat dapat diketahui khalayak.