286_FOTO ATAS

Melibatkan Masyarakat Mengawasi Pemilu

Para peserta pelatihan, Perwakilan UNDP Indonesia, dan Pembicara (Heri Rakhmadi) berfoto bersama seusai pelatihan

Keberhasilan pemilu/pemilukada tergantung dari kinerja Bawaslu/Panwaslu dalam mengawasi setiap tahapan. Pengawasan yang efektif akan menciptakan sebuah pemerintahan baru yang lahir dari sebuah proses yang benar-benar jujur, adil dan demokratis.

Namun, peran penting dan strategis ini belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur yang memadai, Jika menengok kiprah Bawaslu/Panwaslu pada Pemilu 2009 dan Pemilukada setelahnya, banyak tantangan yang dihadapi lembaga ini untuk mengefektifkan peran dan fungsinya. Sebut saja, penganggaran yang selalu tidak jelas, keterbatasan jumlah personel, keterlambatan pembentukan Panwaslu, terbatasnya waktu dalam melakukan pengawasan, dan sosialisasi/publikasi/kegiatan kepada publik dan media masih sangat minim

“Keterbatasan ini harus disiasati agar pengawasan penyelenggaraan Pemilu benar-benar efektif. Salah satunya dengan membangun partisipasi publik, terutama lewat media massa, untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu/pemilukada,” ujar Direktur Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi saat menjadi pembicara Pelatihan Operasional Komunikasi dan Humas Sekretariat Bawaslu pada 22-24 Juli 2010 yang difasilitasi oleh UNDP.

Strategi untuk membangun partisipasi publik antara lain dengan menggelar berbagai program sosialisasi dan pemahaman kepada media, publik, ormas, LSM mengenai  berbagai aspek pengawasan Pemilu, membuka selebar-lebarnya ruang aspirasi/pengaduan publik terhadap pelanggaran Pemilu (Call Center, Email Center, SMS Center, Kotak Pengaduan dll), serta menjalin relasi yang intensif dengan stakeholders.

Agar partisipasi masyarakat terbangun untuk membantu Bawaslu/Panwaslu mengawasi Pemilu/Pemilukada diperlukan sebuah strategi komunikasi terpadu. “Strategi yang memadukan program media relations untuk meraih dukungan media, program  pusat informasi, saluran aspirasi publik, mengembangkan kemitraan, dan kampanye kehumasan dan even publik,” jelas Heri.

Para peserta cukup antusias mengikuti kegiatan ini. “Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi Humas Sekretariat Bawaslu sebagai pengetahuan bagaimana strategi  merancang dan mengimplementasikan program-program komunikasi untuk membangun partisipasi publik membantu mengawasi Pemilu/Pemilukada,” ujar Rahmat Yasin salah seorang peserta pelatihan.

Selain memberikan paparan mengenai strategi komunikasi Bawaslu, Heri juga memberikan materi terkait efektivitas media relations dan media even.

Training UU KIP Kementerian PU Media Center

Inti dari penerapan Undang-Undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah Badan Publik mempunyai sistem pelayanan informasi dan dokumentasi data yang mumpuni sehingga bisa memberikan informasi kepada pencari informasi dan publik