Jakarta – DPR sedang mengkaji untuk menggunakan jasa public relations (PR) profesional. Hal ini untuk menjembatani kesenjangan informasi dan persepsi antara publik dengan DPR.

“DPR membentuk tim kajian untuk peningkatan kinerja DPR. Kita mengidentifikasi masalah yang cukup mendasar yaitu komunikasi publik,” kata anggota DPR RI dari Fraksi PAN Alvin Lie saat ditemui usai diskusi di Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (28/3/2006).

Alvin Lie menyebutkan beberapa persepsi DPR seperti malas, koruptif, tidak produktif, susah diakses publik dan gaji terlalu tinggi serta lainnya.Sementara para anggota DPR sendiri mempersepsikan dirinya di DPR hanya memiliki sedikit waktu, beban kerja yang tinggi, tidak cukup ahli dan staf yang mendukung, dan akses yang terbatas terhadap media.

Alvin menegaskan dengan kondisi seperti itu jelas terlihat adanya kesenjangan antara persepsi publik dengan anggota DPR. Adapun PR yang akan dibentuk harus terdiri dari ahli-ahli komunikasi. Jika tidak ada di birokrat, maka akan menggunakan outsourcing. Sejauh ini pembicaraan mengenai rekomendasi itu masih dakam pembicaraan tim.

Alvin menyebutkan, pada Agustus semua rekomendasi untuk peningkatan kinerja DPR akan dimasukkan dalam rapat paripurna DPR. Dia juga mengakui saat ini muncul beberapa keluhan antara lain mengenai posisi sekretariat. Alvin mengusulkan Setjen DPR seharusnya bertanggung jawab kepada DPR dan jika setjen mau melakukan proyek yang berhubungan dengan DPR haruslah disetujui minimal 276 anggota DPR.(san)