BERITA TERBARU

92_100_3388

Direktur Bamboedoea Heri Rakhmadi (kedua dari kiri) bersama Kepala Biro TU dan Humas Bappenas Maruhum Batubara (paling kanan) di PIK Depkumham

Humas Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ingin mencontoh strategi komunikasi yang telah dijalankan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Departemen Hukum dan HAM (Depkumham).

Selama hampir setahun PIK Depkumam dikonsultani oleh Bamboedoe Communications.Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan Bappenas, Maruhum Batubara mengatakan PIK Depkumham dapat dijadikan contoh oleh Bappenas dalam menyambut diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (PIK). “Media center yang ada di Depkumham bisa dijadikan contoh bagi pengembangan program diseminasi informasi di Bappenas,” ujarnya di PIK Depkumham Gedung Depkumham Jakarta (24/07).
Menurut Baruhum, media center memang diperlukan untuk bisa membantu pekerjaan wartawan, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara narasumber dengan media dalam menyampaikan berbagai informasi yang terjadi. Kehumasan di Bappenas lanjut Baharum, sangat strategis karena kedeputian yang ada di dalam Bappenas menyangkut banyak isu, mulai dari Polhukhankam, ekonomi hingga ke isu lingkungan hidup. Dan semuanya memang perlu memperoleh tanggapan publik agar bisa diperoleh kebijakan yang komprehensif dan merangkul aspirasi publik.
 “Untuk bisa mensukseskan terlaksananya media relations yang sehat memang diperlukan kerjasama yang baik di internal Bappenas/lembaga, selain itu diperlukan kecakapan staf serta pengetahuan dan kemampuan dalam membaca strategi dan kebutuhan isu wartawan.” ujarnya.Tim Leader PIK Depkumham, Heri Rakhmadi menjelaskan bahwa latar belakang dibentuknya PIK adalah untuk mempersiapkan Humas Depkumham dalam menyambut diberlakukannya Undang-undang KIP No. 14 tahun 2008, yang mengharuskan adanya transparansi informasi kepada masyarakat di semua lembaga pemerintah.Menurut Heri, informasi adalah bagian dan tidak dapat dilepaskan dari publik. Salah satu fungi PIK adalah menyalurkan aspirasi publik dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sebelum adanya PIK, banyak publik yang masih menganggap bahwa Depkumham adalah lembaga penegak hukum. Padahal peran itu telah diambil alih oleh Mahkamah Agung. Setelah ada PIK, publik mulai mengetahui bahwa peran Depkumham adalah pembangunan hukum nasional. “PIK membantu departemen (depkumham) mengelola kehumasannya,” kata Heri
Depkumham adalah salah satu departemen yang mempunyai unit utama terbanyak (10 unit utama). Dalam mengelola informasi, PIK Depkumham merencang strategi tiap-tiap unit. “Setiap unit kita buat strateginya masing-masing. Sekarang (strategi komunikasi) dalam proses aplikasi,” ujar Heri.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh PIK Depkumham adalah mengeluarkan strategi komunikasi yang diperlukan oleh biro humas Depkumham antara lain ; media relations (press conference, press background, press tour dan mediator antara media massa dengan departemen termasuk menyediakan media center) serta melakukan media monitoring, pengelolaan website dan manajemen data.

Diakhir kunjungan, rombongan Biro Humas dan TU Pimpinan Bappenas diajak berkeliling melihat berbagai kegiatan dan meteri sosialisasi. Selain itu juga, meninjau berbagai fasilitas dan ruangan Media Center Depkumham yang terdiri dari tiga ruang utama, yaitu: Ruang Media Informasi (media monitoring dan rekapitulasi berita termasuk berita TV, media data olahan). Ruang Press Conference , dan Press Room (Ruang Media Relations, Ruang Rapat dan beberapa unit komputer, sambungan internet, telepon, fax, dan etalase koran dan majalah nasional yang di sediakan sebagai fasilitas wartawan).

97_21-22

Pusat Informas dan Komunikasi (PIK) Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) adalah program pengembangan kapasitas depkumham dalam manajemen komunikasi dan pengelolaan informasi publik. PIK juga dirancang sebagai langkah antisipatif Depkumham menyongsong diberlakukannya UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Tim Leader PIK Depkumham yang juga Direktur Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi mengemukakan, Badan Publik mempunyai kewajiban menyediakan segala macam informasi yang terkait dengan instansinya. Kewajiban ini diamanatkan olehUU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kewajiban itu antaralain, menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik dalam penyebaran informasi.

“Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi publik agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,” ujar Heri saat mempresentasikan capaian yang sudah dicapai PIK Depkumham di Ruang Pengayoman Depkumham, Jakarta (21/07)

Walaupun UU KIP baru diberlakukan dua tahun lagi (sekitar Mei 2008), namun menurut Heri, badan publik harus mempersiapkan segala macam infrastruktur dari sekarang. Beberapa hal yang harus dilakukan badan publik, lanjut heri adalah pembangunan infrastruktur teknis (Manajemen Sistem Pelayanan Informasi Publik), Berbagai pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan komunikasi dan informasi publik, dan pembangunan media center.

Selain itu juga, badan publik harus segera melakukan pembangunan pusat informasi dan komunikasi, pembenahan website, perancangan penggunaan e-services (pelayanan data elektronik), pengarsipan berbagai data dan memformatnya dalam bentuk elektronik. “Dengan memformat data dalam bentuk elektronik, akan memudahkan masyarakat mengaksesnya sendiri. Ini mempermudah pelayanan,” jelas Heri.

Selama ini, PIK Depkumham telah menjalankan fungsi-fungsi keterbukaan informasi yang diamanatkan UU KIP. Selain melalui website www.hukumham.info yang berisi berbagai informasi tentang perkembangan hukum dan HAM, peraturan perundang-undangan, serta informasi berbagai bentuk pelayanan publik Depkumham, PIK juga menggelar berbagai even dan sosialasasi hal-hal yang terkait dengan hukum dan HAM untuk disebarkan ke masyarakat.

PIK Depkumham juga membangun media center, yang merupakan wadah untuk menjalankan komunikasi yang baik dengan para jurnalis dan media. “Kita merancang dan mengelola media event seperti, press conference, diskusi media, press tour, workshop, peliputan, editors forum dan lainnya,” ujar Heri.

Salah satu pengembangan program PIK yang akan lebih dioptimalkan ke depan, kata Heri, adalah mengelola saluran aspirasi publik dalam penyusunan undang-undang dengan mengoptimalkan SMS dan email-center PIK Depkumham. “Kalau dari awal sampai akhir penyusunan undang-undang masyarakat dilibatkan, judical review Mahkamah Konsitusi akan berkurang,”.

93_DSCF4014

Menteri Hukum dan HAM (tengah) didampingi Direktur Bamboedoea (kedua dari kiri) saat launching www.hukumham.info

Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta meluncurkan kembali (relaunching) website www.hukumham.info. Hukumham.info diluncurkan pertama kali bertepatan dengan peresmian Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Departemen Hukum dan HAM pada 30 Oktober 2007.

PIK Depkumham adalah salah satu projek komunikasi yang ditukangi oleh Bamboedoea Communications. Website ini menyajikan berbagai peraturan, informasi hukum yang aktual, dan data olahan, dan berita terkini terkait Depkumham.

Andi mengatakan, website hukumham.info menjadi jendela informasi hukum dan HAM di Indonesia. “Pada kesempatan ini, dengan bangga kami perkenalkan kembali kepada bapak/ibu sekalian. Inilah program komunikasi terpadu di sebuah departemen yang dikelola secara terpusat dan terkoordinasi”, ujar Andi saat memberi sambutan di Gedung Pengayoman Depkumham Jakarta (21/07). Website ini kata Andi, dikunjungi 12 ribu orang perhari dari berbagai negara. Pengunjung paling banyak berasal dari Amerika.

Selama hampir setahun belakangan ini, lanjut Andi, pusat informasi dan komunikasi telah melaksanakan berbagai program diantaranya program media relations, data management, penerbitan newsletter, pengembangan website hingga capacity building.

Direktur Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi mengemukakan, selain berisi berita tentang perkembangan hukum dan HAM, website hukumham.info juga berisi berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang masih dalam pembahasan (RUU) maupun yang telah diundangkan.

Selain itu, untuk memudahkan masyarakat dalam melihat peraturan dan data, website ini menyajikan data olahan. Data olahan ini berasal dari berbagai peraturan yang diolah sehingga mudah dipahami masyarakat. “Berbagai peraturan kita olah, agar mudah dimengerti masyarakat. Tentunya dengan mencantumkan sumber data yang diolah tersebut,” jelas Heri. Sejak dilaunching pertama kali (Oktober 2007) sampai 20 Juli 2008, hukumham.info sudah dikunjungi sebanyak 1.875.912 hits.

FOTO KEGIATAN

Kirim Pesan

Kirim masukan dan kritik anda

Alamat Kantor

Jl.Cakrawijaya II ,
Blok J Nomor 10,
Kavling Diskum Jakarta Timur

Kontak Kami

Telepon 021-859012743/44

Faximile 021-8560408

Alamat Email

bamboedoea@bamboedoea.com

www.bamboedoea.com