BERITA TERBARU

280_IMG_8277

Seminar Transparansi BUMN, Jakarta (10/3).

Dengan adanya UU KIP, ada dua hal yang harus dilakukan BUMN. Pertama, wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat, dan proporsional. Kedua, wajib membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi; pembangunan infrastruktur teknis dan kelembagaan pelayanan informasi; serta merancang sistem penyediaan dan pelayanan informasi publik.

Demikian dipaparkan Menteri BUMN Mustafa Abubakar pada seminar Transparansi BUMN dalam Implementasi UU KIP pada 10 Maret lalu diHotel Sari Pan Pacific. Sebelum UU KIP disahkan, sebenarnya BUMN telah menerapkan kaidah-kaidah transparansi dan keterbukaan informasi publik. Pasal 5 Ayat 3 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN misalnya, menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Kementerian BUMN sendiri, kata Mustafa, dalam rangka mengedepankan prinsip-prinsip transparansi juga telah mengeluarkan SK Menteri Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan Good Corporate Governance (GCG). Implementasi UU KIP yang berlangsung mulai 1 Mei 2010, diharapkan akan semakin memperkuat penerapan praktik-praktik transparansi dan pelayanan publik di BUMN.

Praktik-praktik GCG, setidaknya sudah terlihat dengan terpilihnya sembilan BUMN yang memperoleh skor integritas tertinggi sesuai penilaian KPK pada 2009. ”Hal ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan. Saya berharapa BUMN-BUMN lainnya juga bisa mengikuti, ” tutur Mustafa memotivasi.

Seminar yang berlangsung sejak pagi hingga sore ini, terdiri dari dua sesi dan dihadiri oleh sekitar 200 peserta yang umumnya praktisi humas BUMN menghadirkan empat pembicara antara lain: Sekretaris Menteri BUMN, M. Said Didu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Ahmad M. Ramli, Wakil Ketua Komisi Informasi Publik, Henny S Widyaningsih, dan Direktur Utama Bamboedoea Commmunications Heri Rakhmadi. Seminar yang mendapat apresiasi positif dari Menteri BUMN, para pembicara maupun peserta ini digagas oleh Bamboedoea Communications serta difasilitasi oleh Humas Kementerian BUMN dan majalah BUMN Track.

282_IMG_0327

Sarasehan Kehumasan Kementerian PU (2/6)

Salah satu tujuan yang ingin diciptakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah, semua Badan Publik mempunyai sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan proporsional. Agar tujuan ini tercapai, Badan Publik harus membuat sebuah badan khusus untuk menangani informasi publik.

Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) Agoes Widjanarko dalam acara Sarasehan Kehumasan, Rabu (2/6) di Jakarta menjelaskan, untuk memberikan pelayanan informasi publik yang maksimal perlu dibentuk badan pengelola tersendiri agar lebih fokus. Badan ini nantinya dibawah kendali Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). “Tugas kita dalam memberikan pelayanan kepada publik sebaik mungkin dapat dilaksanakan,” ujarnya  di depan 60 pelaku praktisi kehumasan.

Hal senada diungkapkan Kepala Puskom PU Amwazi Idrus dan Kepala Pusdata PU Waskito Pandu. Keduanya memandang UU KIP merupakan penyemangat bagi praktisi kehumasan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepadai publik. UU ini juga dinilai sebagai pemicu agar menyajikan informasi yang lebih transparan dan bertanggungjawab.

Pembicara utama sarasehan Heri Rakhmadi, dalam paparannya menjelaskan, era keterbukaan saat ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan khususnya bagi publik yang menginginkan kemudahan dalam memperoleh informasi di lingkungan instansi pemerintah.

Namun, masah ada permasalahan kehumasan pemerintah di era reformasi saat ini. “Terdapat gap antara kemampuan PR (Public Relations) dengan tuntutan publik dalam memberikan pelayanan kecepatan informasi. Sehingga citra dan reputasi lembaga publik dinilai rendah, padahal sebenarnya kinerjanya cenderung membaik,” ujar Heri.

Khusus untuk program kehumasan di Kementerian PU, Heri memandang belum ada program kehumasan PU yang terintegrasi dan terkonsolidasi. Hal ini ditandai adanya masing-masing unit yang menjalankan  program komunikasi sendiri-sendiri dan hampir sama. Heri juga menilai, PU harus lebih meningkatkan  hubungan baik dengan stakeholder utama agar kinerja PU yang semakin meningkat dapat diketahui khalayak.

198_10 - Presiden IPRA, Phillips Shepard menyerahkan IPRA Award kepada Bamboedoea 2.jpeg

Presiden IPRA, Phillips Shepard (kanan) menyerahkan IPRA Award kepada Direktur Bamboedoea Heri Rakhmadi atas keberhasilan Bamboedoea dalam mengelola informasi dan komunikasi terpadu Pilkada Aceh

Sukses Pilkada Aceh yang dilaksanakan secara demokratis pada bulan Desember 2006, rupanya masih menuai penghargaan. Setelah dipuji kalangan Internasional atas sukses dan demokratisnya pilkada terbesar di Indonesia itu, kini IPRA (International Public Relations Associations) Indonesia yang memberikan penghargaan kepada Pilkada Aceh dan Bamboedoea Communications selaku pengelola komunikasi terpadu Pilkada Aceh (KIP Mediacenter Aceh). Penghargaan ini diberikan pada 5 September 2007 di Bali.

Menurut Elizabeth G Ananto, Ketua Tim Juri IPRA Indonesia Award 2007, Pilkada Aceh dan Bamboedoea Communications mendapatkan penghargaan terbaik I pada kategori Overall Institutions atas upayanya mensosialisasikan Pilkada Aceh sehingga berjalan aman dan demokratis. ”Sulit membayangkan Pilkada Aceh di bekas daerah konflik itu berlangsung damai tanpa adanya sosialisasi yang baik” jelas Elizabeth seusai penyerahan penghargaan.Penghargaan berupa Certificate of Excellence dan tropy Public Relations disampaikan oleh Philip Sheppard, President IPRA Internasional didampingi Teddy Kharsadi, IPRA National Chair pada tanggal 5 September 2007 dalam acara IPRA Regional Conference di Bali yang dihadiri 199 peserta dari 21 Negara. Teddy Kharsadi, IPRA National Chair menyatakan bahwa kemenangan KIP Mediacenter Aceh seakan-akan menegaskan Penyelenggaraan Pilkada Aceh memang sangat luar biasa.

”Mensosialisasi penyenggaraan pilkada dalam waktu yang sangat terbatas dengan wilayah yang sangat luas ditambah objek yang banyak dan penyelenggaraan serentak sungguh merupakan pekerjaan yang sangat sulit namun hasilnya sangat memuaskan” ungkap Teddy. ”Kemenangan KIP Mediacenter adalah hal yang sangat pantas karena memberikan dampak positif bagi perkembangan Aceh di masa mendatang.” tambah Teddy.Sebagai gambaran, Pilkada Aceh yang menjadi bagian dari kesepakatan Helsinki, adalah Pilkada yang pertama kali diselenggarakan pasca konflik berkepanjangan. Ajang demokrasi tersebut diselenggarakan dalam waktu bersamaan untuk memilih 19 pasang Bupati/walikota dan 1 pasang Gubernur di 21 kabupaten/kota.

Adapun jumlah keseluruhan kandidat yang berpartisipasi sebanyak 240 pasangan dengan jumlah pemilih sebanyak 2,5 juta penduduk. Meskipun demikian tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi yaitu sebesar 79,9%. Angka partisipasi ini tertinggi dari seluruh penyelenggaraan Pilkada Gubernur di Indonesia.Sementara itu, Heri Rakhmadi , Direktur Bamboedoea Communications yang menerima penghargaan tersebut, menyatakan rasa bangganya karena turut memberi andil dalam proses perdamaian Aceh. ”Penghargaan ini adalah apresiasi kepada masyarakat Aceh dan kerja keras seluruh penyelenggara Pilkada termasuk dukungan media cetak dan elektronik serta UNDP yang mendukung program ini” katanya. Lebih lanjut Heri Rakhmadi menyatakan bahwa kemenangan ini adalah yang kedua kalinya pada tahun 2005 Bamboedoea melalui Program Kampanye Damai Pemilu 2004 memperoleh pernghargaan Honorable Mention pada IPRA Golden World Award (GWA) di Istambul Turki.

Sekilas IPRA
IPRA Indonesia Award yang merupakan bagian Penyelenggaraan IPRA Golden World Award yang dilaksanakan secara reguler (setiap tahun) untuk memberikan penghargaan bagi Program Publik Relations yang memiliki dampak signifikan dan berjangka panjang bagi negara dan masyarakat. 
Selain Bamboedoea Communications, pemenang lainnya adalah Garuda Indonesia untuk kategori Crisis Management dengan Topik Penanganan Musibah GA-200. Posisi kedua diraih oleh Indo Pacific Edelman dan Stratcom Indonesia yang memenangkan Certificate of Recognition yang masing-masing mengusung program ”Hail the king-Intel Core duo Indonesia launch” dan Placing Crispy Cream As Dougnut to Have.
IPRA adalah lembaga profesi bagi praktisi PR yang beranggotakan lebih dari 1000 top level profesional di 110 negara. Saat ini IPRA Internasional berumur 52 tahun dan berkantor pusat di London. IPRA dimaksudkan untuk meningkatkan standart dan kualias praktik sekaligus memperbaiki kualitas dan efisiensi Pi-ar di seluruh belahan dunia. (www.ipra.org).

FOTO KEGIATAN

Kirim Pesan

Kirim masukan dan kritik anda

Alamat Kantor

Jl.Cakrawijaya II ,
Blok J Nomor 10,
Kavling Diskum Jakarta Timur

Kontak Kami

Telepon 021-859012743/44

Faximile 021-8560408

Alamat Email

bamboedoea@bamboedoea.com

www.bamboedoea.com