BERITA TERBARU

97_21-22

Pusat Informas dan Komunikasi (PIK) Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) adalah program pengembangan kapasitas depkumham dalam manajemen komunikasi dan pengelolaan informasi publik. PIK juga dirancang sebagai langkah antisipatif Depkumham menyongsong diberlakukannya UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Tim Leader PIK Depkumham yang juga Direktur Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi mengemukakan, Badan Publik mempunyai kewajiban menyediakan segala macam informasi yang terkait dengan instansinya. Kewajiban ini diamanatkan olehUU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kewajiban itu antaralain, menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik dalam penyebaran informasi.

“Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi publik agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,” ujar Heri saat mempresentasikan capaian yang sudah dicapai PIK Depkumham di Ruang Pengayoman Depkumham, Jakarta (21/07)

Walaupun UU KIP baru diberlakukan dua tahun lagi (sekitar Mei 2008), namun menurut Heri, badan publik harus mempersiapkan segala macam infrastruktur dari sekarang. Beberapa hal yang harus dilakukan badan publik, lanjut heri adalah pembangunan infrastruktur teknis (Manajemen Sistem Pelayanan Informasi Publik), Berbagai pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan komunikasi dan informasi publik, dan pembangunan media center.

Selain itu juga, badan publik harus segera melakukan pembangunan pusat informasi dan komunikasi, pembenahan website, perancangan penggunaan e-services (pelayanan data elektronik), pengarsipan berbagai data dan memformatnya dalam bentuk elektronik. “Dengan memformat data dalam bentuk elektronik, akan memudahkan masyarakat mengaksesnya sendiri. Ini mempermudah pelayanan,” jelas Heri.

Selama ini, PIK Depkumham telah menjalankan fungsi-fungsi keterbukaan informasi yang diamanatkan UU KIP. Selain melalui website www.hukumham.info yang berisi berbagai informasi tentang perkembangan hukum dan HAM, peraturan perundang-undangan, serta informasi berbagai bentuk pelayanan publik Depkumham, PIK juga menggelar berbagai even dan sosialasasi hal-hal yang terkait dengan hukum dan HAM untuk disebarkan ke masyarakat.

PIK Depkumham juga membangun media center, yang merupakan wadah untuk menjalankan komunikasi yang baik dengan para jurnalis dan media. “Kita merancang dan mengelola media event seperti, press conference, diskusi media, press tour, workshop, peliputan, editors forum dan lainnya,” ujar Heri.

Salah satu pengembangan program PIK yang akan lebih dioptimalkan ke depan, kata Heri, adalah mengelola saluran aspirasi publik dalam penyusunan undang-undang dengan mengoptimalkan SMS dan email-center PIK Depkumham. “Kalau dari awal sampai akhir penyusunan undang-undang masyarakat dilibatkan, judical review Mahkamah Konsitusi akan berkurang,”.

93_DSCF4014

Menteri Hukum dan HAM (tengah) didampingi Direktur Bamboedoea (kedua dari kiri) saat launching www.hukumham.info

Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta meluncurkan kembali (relaunching) website www.hukumham.info. Hukumham.info diluncurkan pertama kali bertepatan dengan peresmian Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Departemen Hukum dan HAM pada 30 Oktober 2007.

PIK Depkumham adalah salah satu projek komunikasi yang ditukangi oleh Bamboedoea Communications. Website ini menyajikan berbagai peraturan, informasi hukum yang aktual, dan data olahan, dan berita terkini terkait Depkumham.

Andi mengatakan, website hukumham.info menjadi jendela informasi hukum dan HAM di Indonesia. “Pada kesempatan ini, dengan bangga kami perkenalkan kembali kepada bapak/ibu sekalian. Inilah program komunikasi terpadu di sebuah departemen yang dikelola secara terpusat dan terkoordinasi”, ujar Andi saat memberi sambutan di Gedung Pengayoman Depkumham Jakarta (21/07). Website ini kata Andi, dikunjungi 12 ribu orang perhari dari berbagai negara. Pengunjung paling banyak berasal dari Amerika.

Selama hampir setahun belakangan ini, lanjut Andi, pusat informasi dan komunikasi telah melaksanakan berbagai program diantaranya program media relations, data management, penerbitan newsletter, pengembangan website hingga capacity building.

Direktur Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi mengemukakan, selain berisi berita tentang perkembangan hukum dan HAM, website hukumham.info juga berisi berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang masih dalam pembahasan (RUU) maupun yang telah diundangkan.

Selain itu, untuk memudahkan masyarakat dalam melihat peraturan dan data, website ini menyajikan data olahan. Data olahan ini berasal dari berbagai peraturan yang diolah sehingga mudah dipahami masyarakat. “Berbagai peraturan kita olah, agar mudah dimengerti masyarakat. Tentunya dengan mencantumkan sumber data yang diolah tersebut,” jelas Heri. Sejak dilaunching pertama kali (Oktober 2007) sampai 20 Juli 2008, hukumham.info sudah dikunjungi sebanyak 1.875.912 hits.

280_IMG_8277

Seminar Transparansi BUMN, Jakarta (10/3).

Dengan adanya UU KIP, ada dua hal yang harus dilakukan BUMN. Pertama, wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat, dan proporsional. Kedua, wajib membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi; pembangunan infrastruktur teknis dan kelembagaan pelayanan informasi; serta merancang sistem penyediaan dan pelayanan informasi publik.

Demikian dipaparkan Menteri BUMN Mustafa Abubakar pada seminar Transparansi BUMN dalam Implementasi UU KIP pada 10 Maret lalu diHotel Sari Pan Pacific. Sebelum UU KIP disahkan, sebenarnya BUMN telah menerapkan kaidah-kaidah transparansi dan keterbukaan informasi publik. Pasal 5 Ayat 3 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN misalnya, menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Kementerian BUMN sendiri, kata Mustafa, dalam rangka mengedepankan prinsip-prinsip transparansi juga telah mengeluarkan SK Menteri Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan Good Corporate Governance (GCG). Implementasi UU KIP yang berlangsung mulai 1 Mei 2010, diharapkan akan semakin memperkuat penerapan praktik-praktik transparansi dan pelayanan publik di BUMN.

Praktik-praktik GCG, setidaknya sudah terlihat dengan terpilihnya sembilan BUMN yang memperoleh skor integritas tertinggi sesuai penilaian KPK pada 2009. ”Hal ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan. Saya berharapa BUMN-BUMN lainnya juga bisa mengikuti, ” tutur Mustafa memotivasi.

Seminar yang berlangsung sejak pagi hingga sore ini, terdiri dari dua sesi dan dihadiri oleh sekitar 200 peserta yang umumnya praktisi humas BUMN menghadirkan empat pembicara antara lain: Sekretaris Menteri BUMN, M. Said Didu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Ahmad M. Ramli, Wakil Ketua Komisi Informasi Publik, Henny S Widyaningsih, dan Direktur Utama Bamboedoea Commmunications Heri Rakhmadi. Seminar yang mendapat apresiasi positif dari Menteri BUMN, para pembicara maupun peserta ini digagas oleh Bamboedoea Communications serta difasilitasi oleh Humas Kementerian BUMN dan majalah BUMN Track.

FOTO KEGIATAN

Kirim Pesan

Kirim masukan dan kritik anda

Alamat Kantor

Jl.Cakrawijaya II ,
Blok J Nomor 10,
Kavling Diskum Jakarta Timur

Kontak Kami

Telepon 021-859012743/44

Faximile 021-8560408

Alamat Email

bamboedoea@bamboedoea.com

www.bamboedoea.com