BERITA TERBARU

282_IMG_0327

Sarasehan Kehumasan Kementerian PU (2/6)

Salah satu tujuan yang ingin diciptakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah, semua Badan Publik mempunyai sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan proporsional. Agar tujuan ini tercapai, Badan Publik harus membuat sebuah badan khusus untuk menangani informasi publik.

Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) Agoes Widjanarko dalam acara Sarasehan Kehumasan, Rabu (2/6) di Jakarta menjelaskan, untuk memberikan pelayanan informasi publik yang maksimal perlu dibentuk badan pengelola tersendiri agar lebih fokus. Badan ini nantinya dibawah kendali Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). “Tugas kita dalam memberikan pelayanan kepada publik sebaik mungkin dapat dilaksanakan,” ujarnya  di depan 60 pelaku praktisi kehumasan.

Hal senada diungkapkan Kepala Puskom PU Amwazi Idrus dan Kepala Pusdata PU Waskito Pandu. Keduanya memandang UU KIP merupakan penyemangat bagi praktisi kehumasan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepadai publik. UU ini juga dinilai sebagai pemicu agar menyajikan informasi yang lebih transparan dan bertanggungjawab.

Pembicara utama sarasehan Heri Rakhmadi, dalam paparannya menjelaskan, era keterbukaan saat ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan khususnya bagi publik yang menginginkan kemudahan dalam memperoleh informasi di lingkungan instansi pemerintah.

Namun, masah ada permasalahan kehumasan pemerintah di era reformasi saat ini. “Terdapat gap antara kemampuan PR (Public Relations) dengan tuntutan publik dalam memberikan pelayanan kecepatan informasi. Sehingga citra dan reputasi lembaga publik dinilai rendah, padahal sebenarnya kinerjanya cenderung membaik,” ujar Heri.

Khusus untuk program kehumasan di Kementerian PU, Heri memandang belum ada program kehumasan PU yang terintegrasi dan terkonsolidasi. Hal ini ditandai adanya masing-masing unit yang menjalankan  program komunikasi sendiri-sendiri dan hampir sama. Heri juga menilai, PU harus lebih meningkatkan  hubungan baik dengan stakeholder utama agar kinerja PU yang semakin meningkat dapat diketahui khalayak.

198_10 - Presiden IPRA, Phillips Shepard menyerahkan IPRA Award kepada Bamboedoea 2.jpeg

Presiden IPRA, Phillips Shepard (kanan) menyerahkan IPRA Award kepada Direktur Bamboedoea Heri Rakhmadi atas keberhasilan Bamboedoea dalam mengelola informasi dan komunikasi terpadu Pilkada Aceh

Sukses Pilkada Aceh yang dilaksanakan secara demokratis pada bulan Desember 2006, rupanya masih menuai penghargaan. Setelah dipuji kalangan Internasional atas sukses dan demokratisnya pilkada terbesar di Indonesia itu, kini IPRA (International Public Relations Associations) Indonesia yang memberikan penghargaan kepada Pilkada Aceh dan Bamboedoea Communications selaku pengelola komunikasi terpadu Pilkada Aceh (KIP Mediacenter Aceh). Penghargaan ini diberikan pada 5 September 2007 di Bali.

Menurut Elizabeth G Ananto, Ketua Tim Juri IPRA Indonesia Award 2007, Pilkada Aceh dan Bamboedoea Communications mendapatkan penghargaan terbaik I pada kategori Overall Institutions atas upayanya mensosialisasikan Pilkada Aceh sehingga berjalan aman dan demokratis. ”Sulit membayangkan Pilkada Aceh di bekas daerah konflik itu berlangsung damai tanpa adanya sosialisasi yang baik” jelas Elizabeth seusai penyerahan penghargaan.Penghargaan berupa Certificate of Excellence dan tropy Public Relations disampaikan oleh Philip Sheppard, President IPRA Internasional didampingi Teddy Kharsadi, IPRA National Chair pada tanggal 5 September 2007 dalam acara IPRA Regional Conference di Bali yang dihadiri 199 peserta dari 21 Negara. Teddy Kharsadi, IPRA National Chair menyatakan bahwa kemenangan KIP Mediacenter Aceh seakan-akan menegaskan Penyelenggaraan Pilkada Aceh memang sangat luar biasa.

”Mensosialisasi penyenggaraan pilkada dalam waktu yang sangat terbatas dengan wilayah yang sangat luas ditambah objek yang banyak dan penyelenggaraan serentak sungguh merupakan pekerjaan yang sangat sulit namun hasilnya sangat memuaskan” ungkap Teddy. ”Kemenangan KIP Mediacenter adalah hal yang sangat pantas karena memberikan dampak positif bagi perkembangan Aceh di masa mendatang.” tambah Teddy.Sebagai gambaran, Pilkada Aceh yang menjadi bagian dari kesepakatan Helsinki, adalah Pilkada yang pertama kali diselenggarakan pasca konflik berkepanjangan. Ajang demokrasi tersebut diselenggarakan dalam waktu bersamaan untuk memilih 19 pasang Bupati/walikota dan 1 pasang Gubernur di 21 kabupaten/kota.

Adapun jumlah keseluruhan kandidat yang berpartisipasi sebanyak 240 pasangan dengan jumlah pemilih sebanyak 2,5 juta penduduk. Meskipun demikian tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi yaitu sebesar 79,9%. Angka partisipasi ini tertinggi dari seluruh penyelenggaraan Pilkada Gubernur di Indonesia.Sementara itu, Heri Rakhmadi , Direktur Bamboedoea Communications yang menerima penghargaan tersebut, menyatakan rasa bangganya karena turut memberi andil dalam proses perdamaian Aceh. ”Penghargaan ini adalah apresiasi kepada masyarakat Aceh dan kerja keras seluruh penyelenggara Pilkada termasuk dukungan media cetak dan elektronik serta UNDP yang mendukung program ini” katanya. Lebih lanjut Heri Rakhmadi menyatakan bahwa kemenangan ini adalah yang kedua kalinya pada tahun 2005 Bamboedoea melalui Program Kampanye Damai Pemilu 2004 memperoleh pernghargaan Honorable Mention pada IPRA Golden World Award (GWA) di Istambul Turki.

Sekilas IPRA
IPRA Indonesia Award yang merupakan bagian Penyelenggaraan IPRA Golden World Award yang dilaksanakan secara reguler (setiap tahun) untuk memberikan penghargaan bagi Program Publik Relations yang memiliki dampak signifikan dan berjangka panjang bagi negara dan masyarakat. 
Selain Bamboedoea Communications, pemenang lainnya adalah Garuda Indonesia untuk kategori Crisis Management dengan Topik Penanganan Musibah GA-200. Posisi kedua diraih oleh Indo Pacific Edelman dan Stratcom Indonesia yang memenangkan Certificate of Recognition yang masing-masing mengusung program ”Hail the king-Intel Core duo Indonesia launch” dan Placing Crispy Cream As Dougnut to Have.
IPRA adalah lembaga profesi bagi praktisi PR yang beranggotakan lebih dari 1000 top level profesional di 110 negara. Saat ini IPRA Internasional berumur 52 tahun dan berkantor pusat di London. IPRA dimaksudkan untuk meningkatkan standart dan kualias praktik sekaligus memperbaiki kualitas dan efisiensi Pi-ar di seluruh belahan dunia. (www.ipra.org).
67_gempa 5

ibu Wijiayati Pasien korban gempa asal desa imogiri (usia 42 th )yang di rawat di RS Sardjito memeinta cium Ibu Ani Yudhoyono

Sikap emosional pada seseorang atau komunitas yang terkena bencana adalah hal yang lumrah. Meskipun demikian, hal tersebut haruslah dikelola agar tidak menimbulkan persoalan baru yaitu STRESS yang berkepanjangan. Berikut cara menanggulanginya

  1. KETAKUTAN, PANIK DAN PENOLAKAN

Ketakutan mencakup:- Apatis;- Concern;- Takut;- Teror;- Panik;- Penolakan. Panik SANGAT DESTRUKTIF dan SANGAT MENULAR. Dalam banyak kasus, menangani kepanikan sering dijadikan sasaran dalam manajemen krisis. Namun dalam banyak kasus juga, sasaran itu justru salah karena kepanikan jarang terjadi, dan bukan itu yang paling utama ditangani. Dalam banyak kasus, otoritas penanganan krisis sering salah mempersepsi kepanikan. Orang-orang yang berlarian kesana kemari menyelamatkan diri, bukanlah bentuk kepanikan. Mereka hanya melakukan apa yang menurut mereka terbaik dan bisa dilakukan, yaitu menyelamatkan diri. Ini bukan kepanikan. Itu semua bukan bentuk kepanikan, sepanjang bermuara pada keselamatan dan tidak membahayakan orang lain. Lebih baik lagi, jika semua aktivitas itu dilakukan secara terkoordinir. Panik adalah segala aktivitas atau tindakan yang merusak atau membahayakan. Kekhawatiran terbesar dalam situasi krisis adalah penolakan. Penolakan adalah tanda yang lebih baik dari apatis alias rasa tidak peduli. Penolakan adalah bentuk kepedulian: terhadap persepsi dan pendapat sendiri. Ini berpotensi bisa dimanfaatkan. Apa yang penting, adalah bahwa pesan yang disampaikan tidak membuat mereka menjadi lebih takut, melainkan menjadi lebih berani mengambil tindakan yang kooperatif.

  1. PARANOID DAN VIGILANCE.

Sikap ini mencerminkan persepsi tentang tingginya suatu risiko. Saat komunikator meminta massa untuk sangat waspada, ia meminta mereka menjadi vigilant. “Awas!!” Peringatan keras seperti di atas harus diberikan secara spesifik dengan berbagai pembedaan agar tidak semua hal dipandang punya tingkat risiko yang sama. Jika hal ini gagal dilakukan, maka massa akan cenderung terdorong menjadi paranoid. Sikap vigilance dalam banyak hal masih lebih rasional. Ini berbeda dari paranoid, yang sama sekali telah kehilangan rasionalitas. Paranoid menjadi lebih berbahaya.

  1. EMPATI, PENDERITAAN DAN DEPRESI.

Empati mendorong kita untuk membantu. Makin tinggi tingkat krisis, musibah atau bencana, kesedihan akan bergeser menjadi penderitaan, duka lara dan nestapa. Semua ini harus diakui keberadaannya di dalam krisis, tanpa menjadikannya sebagai hambatan untuk penanganan lebih lanjut.

  1. LUKA DAN KEMARAHAN.

Dalam tingkat tertentu, kemarahan bisa menjadi alat yang fungsional dan cukup membantu. Namun jika itu telah bergeser menjadi amuk atau murka, maka ia kehilangan manfaatnya.Ini juga harus diakui, sehingga tidak memunculkan efek penolakan yang akan mengganggu jalannya proses penanganan krisis, musibah dan bencana.

  1. RASA BERSALAH.

Ada tiga sebab munculnya rasa bersalah:- Caretaker: mis; orang tua yang merasa gagal menyelamatkan anak-anaknya;- Survivor: orang yang selamat dari krisis, musibah dan bencana;- Rutinitas: kebiasaan dalam berbagai proses.

MENGKOMUNIKASIKAN JENAZAH DAN MAYAT KORBANMeyakinkan massa untuk segera mengurus jenazah bukanlah pekerjaan mudah. Massa yang sibuk dengan berbagai perasaan, ketakutan dan teror yang dialaminya, sering cenderung kurang kooperatif dalam mengurus jenazah dan mayat yang berserakan. Beberapa sebab di antaranya adalah berikut ini. Komunikasikannlah apa-apa yang perlu untuk menguranginya. 1. NAUSEAOrang merasa mual dan ingin muntah manakala menghadapi mayat dan jenazah yang memilukan. Segeralah komunikasikan kepada mereka tentang bahaya keberadaan mayat di tempat terbuka. Mayat manusia bisa membawa penyakit. 2. RASA BERSALAH SURVIVORMayat mengingatkan massa bahwa mereka “berhasil” dan mayat-mayat itu “tidak”. Menguburkannya sesegera mungkin akan membuat mereka segera mengalihkan pikiran dan perasaannya dari rasa bersalah itu. 3. KETAATAN PADA AGAMAAgama pada umumnya memerintahkan untuk sesegera mungkin mengurus mayat dan jenazah. 4. RESPEKMenyegerakan mengurus mayat dan jenazah, tidak hanya menghormati si mayat akan tetapi juga menghormati diri sendiri sebagai manusia. 5. SIMBOL RECOVERYBerseraknya mayat dan jenazah di mana-mana, menunjukkan situasi yang masih kacau dan bencana yang masih mencekam. Upaya pengurusan mayat dan jenazah menyimbolkan kebangkitan. Ini adalah perlambang proses normalisasi. 6. HANTU DAN TAKHYULSegera mengurus jenazah dan mayat akan menekan merebaknya kepercayaan dan takhyul yang menyimpang.

REKOMENDASI KOMUNIKASI PASKA KRISIS, MUSIBAH DAN BENCANA

  1. Katakan kepada setiap pihak yang perlu tahu;2. Katakan kepada setiap pihak yang sudah tahu atau ingin tahu; 3. Jangan “perkecil” apa yang telah terjadi;4. Jangan singkirkan informasi kerusakan yang terjadi; 5.Ungkapkan belasungkawa;6. Tunjukkan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki keadaan;7. Lakukan investigasi publik;8. Diskusikan rumor, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun; 9. Publikasikan info yang nyaris tidak terlihat; 10. Jadilah yang terakhir dalam “melupakan” krisis.

Semoga musibah dan bencana bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Amiiieen.

FOTO KEGIATAN

Kirim Pesan

Kirim masukan dan kritik anda

Alamat Kantor

Jl.Cakrawijaya II ,
Blok J Nomor 10,
Kavling Diskum Jakarta Timur

Kontak Kami

Telepon 021-859012743/44

Faximile 021-8560408

Alamat Email

bamboedoea@bamboedoea.com

www.bamboedoea.com