30 April 2010 Awal Era Keterbukaan Informasi Publik: Badan Publik Harus Segera Siapkan Diri

Walau tinggal di Lampung, tidak menghalangi Hendro Kusomo dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Kementerian Pekerjaan Umum Bandar Lampung mengikuti Workshop Strategi Kehumasan Menyambut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang berlangsung di Jakarta, 19 November 2009 lalu. Baginya, informasi mengenai strategi penerapan UU KIP sangat penting diketahui, terlebih lagi, Hendro bekerja di sebuah Badan Publik (BP) yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Tidak hanya Hendro, sebanyak 40 orang Humas dari berbagai BP juga terlihat antusias mengikuti workshop yang membahas langkah-langkah strategis yang harus dilakukan BP agar bisa menerapkan UU KIP yang akan berlaku 30 April 2010.

Mengingat hanya dalam hitungan bulan UU KIP diterapkan, Bamboedoea berinisiatif menggelar sebuah workshop sehari tentang strategi Humas Badan Publik untuk menerapkan UU KIP. Sebagai Konsultan PR yang telah lebih dari sepuluh tahun berpengalaman mengelola Media Center berbagai event nasional dan beberapa Pusat Informasi dan Komunikasi di kementerian/lembaga negara, Bamboedoea merasa perlu mengadakan sebuah forum evaluasi tentang sejauh mana BP telah mempersiapkan diri menerapkan UU KIP.

Tema-tema penting yang  dibicarakan pada workshop ini antara lain: UU KIP dan Semangat Good Governance; Peran Komisi Informasi dalam Mengawal UU KIP; Manajemen Sistem Pelayanan Informasi Publik; dan Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Informasi.

Dengan menghadirkan para nara sumber yang kompeten di bidangnya, para peserta tidak hanya disuguhkan penerapan UU KIP dalam bingkai wacana, tetapi langsung pada tataran operasional.

Untuk mengetahui semangat yang terkandung dalam UU KIP dan kaitannya dengan good governance, workshop menghadirkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Prof. Dr. Ahmad M.Ramli. Sedangkan, untuk mengetahui seluk beluk dan tupoksi Komisi Informasi (KI) dan mekanisme penyelesaian sengketa publik dihadirkan Wakil Ketua KI Henny S. Widyaningsih.

Pemaparan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana strategi BP agar mampu mempersiapkan diri menerapkan UU KIP secara optimal dalam sisa waktu beberapa bulan sebelum diberlakukan. Materi ini disampaikan oleh Direktur Utama Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi.

Dalam paparannya, Heri mengatakan, dalam kurun waktu kurang dari 100 hari kerja, BP harus segera melakukan persiapan-persiapan implementasi UU KIP bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Yang sangat mendesak segera dilakukan adalah mensosialisikan keberadaan UU KIP di kalangan internal BP. Selain itu, saat ini BP harus segera membuat organisasi sederhana (minimal pokja) yang bertugas melakukan pengumpulan dan pengelolaan data/Informasi, memutakhiran website, penyusunan sistem, mekanisme, alur pengelolaan dan pelayanan informasi, penyiapan SDM personil organisasi, serta menyiapkan infrastruktur.

Humas harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan informasi publik. Sudah saatnya merevitalisasi paradigma Humas dari pengontrol informasi  menjadi paradigma pelayanan informasi publik maximum access limited exemption, yakni memberikan informasi sebanyak-banyaknya dengan pengecualian yang terbatas. Karena UU KIP mengamanatkan Badan Publik harus melayani semua permohonan informasi, sepanjang bukan informasi yang dikecualikan.

Leave a comment



Kirim Pesan

Kirim masukan dan kritik anda

Alamat Kantor

Jl.Cakrawijaya II ,
Blok J Nomor 10,
Kavling Diskum Jakarta Timur

Kontak Kami

Telepon 021-859012743/44

Faximile 021-8560408

Alamat Email

bamboedoea@bamboedoea.com

www.bamboedoea.com