optymalizacja-it Edit-min

Tren Humas 2020

USC Annenberg Center for Public Relations melalui 2019 Global Communications Report menyebutkan bahwa ke depannya, teknologi diprediksi akan digunakan lebih banyak oleh Humas untuk melakukan social listening, analisa kinerja website dan manajemen media sosial

Sesuai dengan Inpres No. 9 tahun 2015, Kemenkominfo bertugas mengoordinasikan peran humas pemerintahan, termasuk menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi. Government Public Relations (GPR) harus dapat membangun citra positif bangsa di dunia internasional. Namun, di era digital ini, humas pemerintahan juga harus menyampaikan klarifikasi terhadap sebuah isu. Informasi di Indonesia kini bersifat dinamis sehingga GPR dan jajaran praktisi humas harus menghadapi tsunami informasi. “Dalam 1 menit, di Facebook ada 3,3 juta informasi yang beredar, sedangkan di WA, ada 29 juta informasi tiap menitnya. Itu artinya tsunami informasi. Berapa persen informasi yang diproduksi oleh humas?” tanya Niken di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Pada Revolusi Industri 4.0 berisiko tergantikan dengan mesin yang saling berkomunikasi. Alat komunikasinya pun semakin beragam, seperti alat publikasi, cerita visual, pemasaran, dan influencer. “PR sangat erat berkaitan dengan komunikasi. Pada komunikasi 4.0, banyak pekerjaan yang bisa digantikan dengan mesin, mereka pun bisa saling berkomunikasi,” tambah Niken.

Cara masyarakat dalam memperoleh informasi pun bertransformasi. Terdapat pergeseran sumber informasi dari media morfosis dari media mainstream ke media sosial. “Melalui perkembangan TIK, masyarakat bebas beropini, menilai, dan memilih. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Mereka kini cenderung memperoleh informasi setiap saat melalui gawai,” ujar Niken.

Oleh karena itu, kini kita memasuki era post truth, di mana banyak data dan informasi valid yang tertutup oleh hoax di dunia maya, khususnya di media sosial. Menurutnya, humas harus bisa membuat konten positif di media sosial. “Kalau orang baik diam, maka orang yang memiliki niat buruk dan semangat menyebarkan hal negatif, akan mendominasi dunia maya kita. Karena itu, humas indonesia, selain melakukan kegiatan tatap muka, tapi harus banyak mengisi ruang kosong di media sosial.

Sinergi berbagai praktisi humas, baik humas pemerintahan dan swasta dibutuhkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan begitu, pekerjaan mereka dalam membangun citra positif stake holders tidak akan terdisrupsi teknologi AI.

Sementara itu, merilis data  USC Annenberg Center for Public Relations melalui 2019 Global Communications Report menyebutkan bahwa ke depannya, teknologi diprediksi akan digunakan lebih banyak oleh Humas untuk melakukan social listening, analisa kinerja website dan manajemen media sosial.

Jojo S. Nugroho, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI), mengatakan bahwa pelibatan Artificial Intelligence (AI) dalam pekerjaan komunikasi dan pemasaran di seluruh dunia semakin marak setahun belakangan ini. “Indonesia diprediksi akan semakin piawai menggunakan potensi AI tersebut untuk menjalankan intelijen bisnis dan pasar, melakukan diseminasi informasi, serta merencanakan marketing PR,” ujarnya .

Dia melanjutkan bahwa konsekuensi dari hal tersebut adalah semakin terintegrasinya pekerjaan Humas dengan pekerjaan pemasaran dan penjualan guna menjawab tantangan di dua tataran sekaligus, yakni korporasi dan pasar konsumen.

Dia meyakini intelijen bisnis yang lebih matang akan membantu perusahaan atau organisasi untuk menempatkan dirinya dengan lebih baik di tengah dinamika isu sosial. “Praktisi Humas harus mengembangkan kemampuan menerjemahkan data menjadi strategi dan aksi. Dengan menggunakan AI, Humas dapat memberi masukan terhadap kebijakan, membantu keputusan-keputusan penting yang perlu diambil perusahaan, dan mendorong perubahan perilaku secara lebih tepat,” ucapnya.

Meski teknologi data digital semakin dibutuhkan, menurutnya, keahlian dan keterampilan dasar kerja Humas dalam hal hubungan antar manusia tetap tidak dapat ditinggalkan. “Alat-alat kerja terus berkembang dan menjadikan pekerjaan Humas semakin efektif dan efisien. Namun demikian, kecerdasan dan kebijaksanaan seorang praktisi Humas tidaklah tergantikan oleh teknologi,” kata Jojo.

edit RAKERNAS-2019-14-1170x780

KNH 2019

Kearifan Lokal Inspirasi Komunikasi Global Indonesia

Perhelatan Konvensi Nasional Humas (KNH) 2019 Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) di Yogyakarta pada 16-17 Desember 2019 tidak hanya berlangsung sukses, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dan aksi penting bagi kemajuan dunia PR Indonesia di era globalisasi yang saat ini ditopang oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih dari itu KNH ke 20 yang mengusung tema Humas 2020: Kearifan Lokal, Solusi Global didedikasikan untuk merumuskan strategi membantu pemerintah menyosialisaikan keunggulan Indonesia ke hadapan dunia.

Ketua Umum BPP Perhumas, Agung Laksamana mengatakan konvensi tahun ini akan mendorong kearifan lokal sebagai solusi masalah komunikasi global. Komunikasi sangat terkait dengan budaya. Karena itu, masalah komunikasi harus dicarikan solusinya pada kearifan lokal.

“Pemilihan kota Yogyakarta dalam KNH 2019 ini adalah tepat dan istimewa. Dengan mengangkat tema PR2020: Local Wisdom, Global Solutions, Yogya yang kaya akan kearifan budaya ini akan memberikan perspektif bagi para praktisi humas agar tetap memiliki dan mencari perspektif lokal budaya masing-masing yang bisa diaplikasikan sebagai solusi kreatif dalam menghadapi era globalisasi dan disrupsi saat ini,” kata Agung

Sementara itu, Wakil Ketua BPP Perhumas Heri Rakhmadi yang juga CEO Bamboedoea Komunikasi mengatakan, kearifan lokal bukan hanya inspirasi tetapi menjadi solusi komunikasi bagi humas Indonesia dan bagi bangsa Indonesia untuk berkomunikasi di era globalisasi yang ditandai dengan derasnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

“Kearifan lokal itu kekuatan kita. Nilai-nilai kearifan lokal bukan penghambat kemajuan pada era global dan revolusi industri 4.0, tetapi justru menjadi pendorong. Jika kita konsisten terus menggali kearifan lokal bangsa yang luar biasa ini, maka kearifan lokal bisa menjadi kekuatan transformasi yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia kehumasan yang kompetetif dan komperatif,” pungkas Hari Rakhmadi.

KNH 2019 ini juga menghasilkan berbagai rekomendasi strategis terutama untuk mencetak Sumber Daya Manusia yang kompeten dan terampil di era digital society 5.0, sejalan dengan Visi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan “SDM Unggul, Indonesia Maju”. Perhumas meyakini peran SDM humas dalam mensosialisasikan keunggulan yang dimiliki Indonesia kepada dunia sangat vital untuk membantu pemerintah mencapai target Pemerintah.

Rekomendasi itu yakni, pertama, SDM humas harus beradaptasi dengan perubahan di era digital society 5.0. Kedua, pemerintah diminta untuk lebih memperhatikan keragaman kearifan lokal atau local wisdom untuk menjadi bagian dari penciptaan SDM Unggul, Indonesia Maju. Ketiga, mengintegrasikan kearifan lokal dengan kemajuan teknologi digital. Keempat, membangun kekuatan local brand secara solid di tengah serangan merk global. Kelima, kolaborasi antarsektor untuk saling mendukung kemajuan SDM Indonesia.

Selain Gubernur DI Yogykarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, KNH 2019 diisi banyak pembicara antara lain: Johnny G. Plate, Menteri Kominfo; Prof. Dr. Widodo Muktiyo, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo; H. E. Djauhari Oratmangun, Dubes RI untuk Tiongkok dan Mongolia; Irjen. Pol. Muhammad Iqbal, Kadiv. Humas POLRI; Dr. Agus Sudibyo, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers; Devy Suradji, Direktur Pemasaran dan Pelayanan Angkasa Pura I; Dr. Muhammad Sulhan, Ketua Umum ASPIKOM; Arif Mujahidin, Corporate Communication Director Danone Indonesia; Prof. Panut Mulyono, Rektor Universitas Gadjah Mada; Nezar Patria, Pemimpin Redaksi The Jakarta Post; Andrew F. Saputro, Director Corporate Affairs Frisian Flag; Arif Prabowo, VP Corporate Communication TELKOM; Nila Marita, Chief Corporate Affairs Go-Jek; Radityo Prabowo, CEO DJE Holdings Indonesia; Rohan Hafas, Senior Vice President Bank Mandiri; Dr. N. Nurlaela Arief, Director Communication and Alumni Relations SBM ITB; Didiet Maulana, Creative Director IKAT Indonesia; Wenseslaus Manggut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber; Karnandha Kurniardhi, Head of Internal Relations Astra International

edit Negara-Rimba-Nusa-IKN-Ibu-Kota-Baru-mp4-snapshot-00-56-2019-1

Mengelola Strategi Komunikasi Publik Pindah Ibu Kota Negara

Presiden Joko Widodo menuturkan sejumlah alasan khusus mengapa ibu kota harus dipindahkan. Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. “Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan,” kata Kepala Negara dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Konferensi pers tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno Menteri Perencanaan, dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalill, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Jokowi, yang juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta ini, menuturkan, Jakarta dan Pulau Jawa tak bisa dibiarkan terus menerus menanggung beban yang kian berat. “Kita tidak bisa membiarkan terus menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani,” kata Jokowi. Dengan alasan itu, ujar Jokowi, ibu kota negara harus dipindah.

Menurut Presiden, pemerintah sudah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan selama tiga tahun terakhir. “Hasil kajian-kajian itu menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur,” ungkap Presiden Jokowi. Sebelumnya saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2019, Presiden meminta izin dan dukungan dari anggota parlemen dan rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Dari aspek komunikasi publi, rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tentunya harus dibarengi dengan pengelolaan strategi komunikasi publik yang baik. Pasalnya, sampai saat ini, sentimen dan persepsi negatif publik mengenai pemindahan ibu kota baru masih terus mengemuka. Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) pada 7 hingga 20 Agustus 2019 lalu, terkait pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota negara misalnya, menyebutkan hasil yang cukup mencengangkan. Hasil survei tersebut menyebutkan mayoristas Aparatur Sipil Negara atau ASN menolak pindah ibu kota.

Direktur Eksekutif IDM Harly Prasetyo dalam keterangan persnya pada Sabtu (24/8) menyebutkan, survei dalam bentuk tanya jawab dilakukan terhadap 1.225 responden ASN, mewakili 800 ribu PNS yang bertugas di pemerintahan pusat. “Hasilnya sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Sebanyak 3,9 persen setuju, sisanya abstain,” ucap Harly.

Dia menerangkan bahwa alasan penolakan mereka didapati 93,7 persen menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu. Sebab, sarana yang berkualitas banyak di DKI Jakarta. “Sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru,” ungkap Harly. Dan ketika ditanyakan bagaimana jika mereka dipaksa pindah bertugas ke ibu kota negara yang baru, maka 78,3 persen akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya, 19,8 persen akan ikut pindah dan sisanya menjawab tidak tahu.

Survei terbaru mengenai pemindahan ibu kota juga masih memunculkan persepsi publik yang negatif. Lembaga survei Tiga Roda Konsultan pada November-Desember 2019 terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia menunjukan  mayoritas masyarakat tidak setuju terkait pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. “Sebanyak 32,8 persen masyarakat tidak setuju, sedangakan hanya 29,3 persen masyarakat setuju,” kata Direktur Roda Tiga Konsultan Muhammad Taufiq Arif saat rilis sirvei di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2019).Sedangkan, hasil lain menunjukan 3,2 persen sangat setuju masyarakat setuju dan 24,3 persen menyatakan netral. Lainnya, 5,5 persen masyarakat sangat tidak setuju dan 4,8 persen tidak tahu/tidak jawab.

Pengamat komunikasi publik yang juga Wakil Ketua Perhumas Heri Rakhmadi mengatakan sejauh ini wacana pemindahan ibu kota negara  terkesan tidak terencana sehingga berkembang berbagai isu liar di kalangan masyarakat. Contoh isu liarnya seperti akan masuk investasi China ke dalam pembangunan ibu kota baru atau pembangunan ibu kota negara akan membuat hutang Indonesia semakin meningkat. “Berkembangnya isu-isu liar tersebut, tentunya mendorong  publik punya persepsi negatif terhadap program pemindahan ibu kota negara,” tutur Heri Rakhmadi dalam Focus Grup Discusion (FGD) seri kelima bertajuk “Menyusun Strategi Komunikasi Konsep dan Desain Ibu Kota Negara Baru yang Ideal,” Rabu (04/12/2019) lalu di Kementerian PUPR.

Heri mengatakan untuk mengkampanyekan program pindah ibu kota, pemerintah perlu melakukan kampanye internal di kementerian-kementerian terkait. Kementerian teknis terkait  juga perlu melakukan kampanye eksternal dengan menyesuaikan tahapan pemindahan ibu kota. Selanjutnya, Heri juga mengusulkan agar anggaran komunikasi publik pindah ibu kota merupakan anggaran lintas tahun sehingga program yang disusun tidak terputus dan berkesinambungan. “Tidak kalah pentingnya, melakukan riset komunikasi internal dan eksternal serta monitoring dan evaluasi program,” tutur Heri.

Pengajar strategi komunikasi dari Universitas Indonesia Hifni Alifahmi yang menjadi pembicara dalam FGD menawarkan konsep strategi komunikasi city dan destination branding ibu kota negara. Kesuksesan pemerintah Uni Emirat Arab dalam membangun destination branding  Dubai, kata Alifahmi, bisa menjadi inspirasi dalam menyusun strategi komunikasi ibu kota baru.  “Ada enam dimensi destination branding ibu kota baru yang harus diperhatikan yaitu purpose, people,  performance, produce, positioning, dan proces, “ pungkas Alifahmi menjelaskan.

edit vlcsnap-2019-11-27-17h03m57s655

Mengomunikasikan Science Techno Park

Salah satu implementasi nyata percepatan pembangunan ekonomi berbasis inovasi dengan meningkatkan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Iptek untuk mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045 adalah program pengembangan Science Techno Park (STP) atau Kawasan Sains dan Teknologi (KST). KST adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan iptek, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi atau start up.

Tujuannya, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan iptek dalam bidang-bidang prioritas spesifik agar terjadi peningkatan relevansi dan produktivitas serta pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk menumbuhkan perekonomian nasional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai leading sector pengembangan KST, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau kini Kementerian Riset dan Teknologi-Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mengembangkan memberi kepercayaan kepada Bamboedoea untuk mengomunikasikan KST ke publik melalui berbagai media informasi antara lain: produksi video profile, video kampenye, dan filler KST; produksi dan penanyangan iklan cetak KST di Majalah Garuda; dan publikasi KST di media online.

Kirim Pesan

Kirim masukan dan kritik anda

Alamat Kantor

Jl.Cakrawijaya II ,
Blok J Nomor 10,
Kavling Diskum Jakarta Timur

Kontak Kami

Telepon 021-859012743/44

Faximile 021-8560408

Alamat Email

bamboedoea@bamboedoea.com

www.bamboedoea.com