Mengelola Strategi Komunikasi Publik Pindah Ibu Kota Negara

Presiden Joko Widodo menuturkan sejumlah alasan khusus mengapa ibu kota harus dipindahkan. Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. “Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan,” kata Kepala Negara dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Konferensi pers tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno Menteri Perencanaan, dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalill, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Jokowi, yang juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta ini, menuturkan, Jakarta dan Pulau Jawa tak bisa dibiarkan terus menerus menanggung beban yang kian berat. “Kita tidak bisa membiarkan terus menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani,” kata Jokowi. Dengan alasan itu, ujar Jokowi, ibu kota negara harus dipindah.

Menurut Presiden, pemerintah sudah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan selama tiga tahun terakhir. “Hasil kajian-kajian itu menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur,” ungkap Presiden Jokowi. Sebelumnya saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2019, Presiden meminta izin dan dukungan dari anggota parlemen dan rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Dari aspek komunikasi publi, rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tentunya harus dibarengi dengan pengelolaan strategi komunikasi publik yang baik. Pasalnya, sampai saat ini, sentimen dan persepsi negatif publik mengenai pemindahan ibu kota baru masih terus mengemuka. Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) pada 7 hingga 20 Agustus 2019 lalu, terkait pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota negara misalnya, menyebutkan hasil yang cukup mencengangkan. Hasil survei tersebut menyebutkan mayoristas Aparatur Sipil Negara atau ASN menolak pindah ibu kota.

Direktur Eksekutif IDM Harly Prasetyo dalam keterangan persnya pada Sabtu (24/8) menyebutkan, survei dalam bentuk tanya jawab dilakukan terhadap 1.225 responden ASN, mewakili 800 ribu PNS yang bertugas di pemerintahan pusat. “Hasilnya sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Sebanyak 3,9 persen setuju, sisanya abstain,” ucap Harly.

Dia menerangkan bahwa alasan penolakan mereka didapati 93,7 persen menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu. Sebab, sarana yang berkualitas banyak di DKI Jakarta. “Sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru,” ungkap Harly. Dan ketika ditanyakan bagaimana jika mereka dipaksa pindah bertugas ke ibu kota negara yang baru, maka 78,3 persen akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya, 19,8 persen akan ikut pindah dan sisanya menjawab tidak tahu.

Survei terbaru mengenai pemindahan ibu kota juga masih memunculkan persepsi publik yang negatif. Lembaga survei Tiga Roda Konsultan pada November-Desember 2019 terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia menunjukan  mayoritas masyarakat tidak setuju terkait pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. “Sebanyak 32,8 persen masyarakat tidak setuju, sedangakan hanya 29,3 persen masyarakat setuju,” kata Direktur Roda Tiga Konsultan Muhammad Taufiq Arif saat rilis sirvei di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2019).Sedangkan, hasil lain menunjukan 3,2 persen sangat setuju masyarakat setuju dan 24,3 persen menyatakan netral. Lainnya, 5,5 persen masyarakat sangat tidak setuju dan 4,8 persen tidak tahu/tidak jawab.

Pengamat komunikasi publik yang juga Wakil Ketua Perhumas Heri Rakhmadi mengatakan sejauh ini wacana pemindahan ibu kota negara  terkesan tidak terencana sehingga berkembang berbagai isu liar di kalangan masyarakat. Contoh isu liarnya seperti akan masuk investasi China ke dalam pembangunan ibu kota baru atau pembangunan ibu kota negara akan membuat hutang Indonesia semakin meningkat. “Berkembangnya isu-isu liar tersebut, tentunya mendorong  publik punya persepsi negatif terhadap program pemindahan ibu kota negara,” tutur Heri Rakhmadi dalam Focus Grup Discusion (FGD) seri kelima bertajuk “Menyusun Strategi Komunikasi Konsep dan Desain Ibu Kota Negara Baru yang Ideal,” Rabu (04/12/2019) lalu di Kementerian PUPR.

Heri mengatakan untuk mengkampanyekan program pindah ibu kota, pemerintah perlu melakukan kampanye internal di kementerian-kementerian terkait. Kementerian teknis terkait  juga perlu melakukan kampanye eksternal dengan menyesuaikan tahapan pemindahan ibu kota. Selanjutnya, Heri juga mengusulkan agar anggaran komunikasi publik pindah ibu kota merupakan anggaran lintas tahun sehingga program yang disusun tidak terputus dan berkesinambungan. “Tidak kalah pentingnya, melakukan riset komunikasi internal dan eksternal serta monitoring dan evaluasi program,” tutur Heri.

Pengajar strategi komunikasi dari Universitas Indonesia Hifni Alifahmi yang menjadi pembicara dalam FGD menawarkan konsep strategi komunikasi city dan destination branding ibu kota negara. Kesuksesan pemerintah Uni Emirat Arab dalam membangun destination branding  Dubai, kata Alifahmi, bisa menjadi inspirasi dalam menyusun strategi komunikasi ibu kota baru.  “Ada enam dimensi destination branding ibu kota baru yang harus diperhatikan yaitu purpose, people,  performance, produce, positioning, dan proces, “ pungkas Alifahmi menjelaskan.

Leave a comment



Kirim Pesan

Kirim masukan dan kritik anda

Alamat Kantor

Jl.Cakrawijaya II ,
Blok J Nomor 10,
Kavling Diskum Jakarta Timur

Kontak Kami

Telepon 021-859012743/44

Faximile 021-8560408

Alamat Email

bamboedoea@bamboedoea.com

www.bamboedoea.com