Komunikasi Krisis: Strategi Komunikasi Dikala Pandemi

Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti yang terjadi saat ini, komunikasi publik menjadi pedoman dan panduan bagi masyarakat. Oleh karena itu agar tercipta partisipasi masyarakat sebagai barisan paling depan dalam penanggulangan Covid-19 semua kebijakan dan informasi publik yang keluar dari Pemerintah harus terukur dan tepat sehingga tidak tidak ditafsirkan berbeda-beda (multitafsir) oleh masyarakat. Komunikasi publik yang buruk di saat krisis seperti ini bukan hanya akan membingungkan masyarakat, tetapi juga membuat publik enggan patuh, disiplin, dan partisipasi dalam setiap kebijakan penanggulangan Covid-19. Selain itu yang tidak kalah penting, komunikasi di kala pendemi harus didasari atas transparansi, tetapi dalam mengomunikasikannya harus mampu membuat publik merasa tenang dan terlindungi.

Komunikasi krisis adalah strategi tepat yang dijalankan saat pandemi seperti ini. Komunikasi krisis dapat diartikan sebagai penyampaian pesan antara Pemerintah dan publik untuk menyamakan persepsi dalam penanganan krisis (sebelum, selama, dan setelah krisis) yang menggunakan semua alat dan saluran komunikasi (kehumasan), dalam rangka memelihara dan memperkuat reputasi Pemerintah dalam situasi krisis.

Hal paling strategis dalam menjalankan komunikasi krisis adalah perencanaan penanganan komunikasi krisis. Perencanaan ini merupakan langkah paling awal untuk menghadapi krisis sebagai acuan untuk penanganan krisis. Perencanaan berisi antara lain, ketentuan tentang langkah-langkah yang harus diambil, penanggung jawab, dan pejabat yang ditugasi menjadi juru bicara utama mewakili pemerintah dalam mengomunikasikan hal-hal yang harus dilaksanakan dan/atau dicegah. Ketika krisis terjadi, perencanaan komunikasi krisis harus segera dijalankan.

Krisis dapat menimbulkan opini publik baik yang positif maupun negatif. Untuk itu, perlu dilakukan komunikasi intensif kepada publik agar publik tidak mendapat informasi yang keliru sehingga mereka tidak mencari dari sumber-sumber informasi yang tidak tepat. Untuk mendorong partisipasi dan membangun opini publik yang positif, perlu disusun perencanaan komunikasi krisis, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pertama, menyiapkan pesan-pesan kunci dan antisipasi pertanyaan publik tentang hal-hal yang terkait dengan krisis. Kedua, bersikap profesional, transparan, jujur, dan tidak spekulatif, apalagi berbohong atau sekedar menduga-duga. Ketiga, memperhatikan isu-isu dan kerisauan publik tentang informasi yang tidak jelas sumbernya dan kontroversial. Keempat, memberikan informasi terkini secara cepat, akurat, dan berkesinambungan. Kelima mengklarifikasikan informasi yang salah sesegera mungkin dan terus menerus mengikuti perkembangan situasi dan memberikan respons.

Setelah itu, langkah yang perlu dilakukan adalah berbagai pengembangan dari perencanaan komunikasi krisis, antara lain agar dalam menangani krisis lebih optimal, efektif, dan efisien. Beberapa pengembangan antara lain: Pertama, Mengidentifikasi Tim Komunikasi Krisis. Tim komunikasi krisis harus terseleksi sesuai dengan kemampuan dan harus diumumkan ke publik. Kedua, menujuk juru bicara. Juru bicara yang berhadapan dengan media harus benar-benar orang yang terseleksi di mata publik karena merepresentasikan kemampuannya terutama secara keahlian dalam menghadapi krisis dalam hal ini pandemi.

Ketiga, menyiapkan pesan kunci. Mempersiapkan pesan kunci sedini mungkin akan membantu dalam pengelolaan isu dan mampu menyajikan informasi yang konsisten kepada publik. Pesan kunci tesebut harus akurat, singkat, mudah dicerna, dan mengesankan. Pesan kunci yang efektif adalah mampu mencegah terjadinya salah kutip pemberitaan, sekaligus menjaga kredibilitas organisasi/Pemerintah dalam krisis. Keempat, updating situs/website dan akun media sosial. Menyajikan informasi terkini dalam situs/web dan akun media sosial Kemenkes dapat mengurangi jumlah telepon yang masuk dan waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari krisis.

Kelima, menyiapkan pertanyaan simulasi. Ketika krisis tiba, kegagalan memprediksi pertanyaan dari jurnalis dan publik akan membuat penanganan krisis oleh Pemerintah akan terlihat buruk. Oleh karena itu, tim komunikasi krisis harus mampu memberikan bahan/data yang akurat terhadap permasalahan dan krisis yang terjadi sehingga juru bicara dapat mengolahnya dan mempersiapkan diri dengan minimal 10 pertanyaan yang akan disampaikan oleh jurnalis dan publik. Terakhir, selalu siapkan informasi pendukung.  Selalu siapkan semua informasi pendukung mulai dari berbagai regulasi, foto, video, struktur dan tupoksi organisasi, dan data-data lain sesuai dengan isu yang menjadi krisis.

Di era keterbukaan publik dan pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini penanganan krisis sepeti pandemi yang terjadi saat ini bisa menjadi semakin sulit namun bisa menjadi semakin mudah, tergantung strategi penangangannya. Oleh karena itu, penanganan komunikasi krisis yang aplikatif menjadi penting dipunyai oleh Pemerintah.

Leave a comment



Kirim Pesan

Kirim masukan dan kritik anda

Alamat Kantor

Jl.Cakrawijaya II ,
Blok J Nomor 10,
Kavling Diskum Jakarta Timur

Kontak Kami

Telepon 021-859012743/44

Faximile 021-8560408

Alamat Email

bamboedoea@bamboedoea.com

www.bamboedoea.com