244_IMG_7180

Bamboedoea Komunikasikan Riset Kolaborasi Peneliti Indonesia-Australia

Para peneliti dari Indonesia dan Australia sedangan memaparkan hasil penelitiannya kepada para jurnalis

Dalam upaya mensosialisasikan hasil penelitian proyek penelitian yang di-launching pada 8 Desember 2009 pada PRF (Policy Research Forum), AIGRP (Australia Indonesia Governance Research Partnership) menggandeng Bamboedoea Communication melakukan serangkaian diskusi media dengan format informal. Diskusi tersebut bertujuan mempresentasikan dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian kolaboratif yang melibatkan peneliti dari Indonesia dan Australia secara detil dan komprehensif kepada para wartawan.

Dari 10 hasil penelitian, lima topik dijadikan tema diskusi media. Kelima topic tersebut adalah: “Menuju Rekam Medis yang Sharable dan Longitudinal berbasis standar Australia openEHR untuk mendukung  E-Health di Indonesia” yang diadakan pada 1 Desember 2009 dengan menghadirkan Prof Tati Mengko, Dr. G.A. Putri Saptawati dan Dr. Fahmi Idris sebagai narasumber.

Pada tanggal 5 Desember 2009 diskusi media kedua digelar dengan mengambil topik “Partai Lokal di Aceh” menghadirkan Prof. Mawardi Ismail dan Dr. Ben Hillman sebagai narasumber.  Sedangkan pada 7 Desember 2009, dua topic sekaligus dijadikan tema diskusi, yaitu “Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah” dan “Reformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia”.  Dan terakhir pada 9 Desember diskusi media digelar satu hari setelah PRF 2009 dengan topik Perubahan Iklim dan Dampaknya untuk petani Padi Berlahan Sempit di Indonesia”. Total pemberitaan dari rangkaian diskusi media ini adalah 50 berita/artikel dari 27 media massa.

Bamboedoea Gelar Workshop Strategi Kehumasan dalam Menyongsong UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Di era yang semakin terbuka, keinginan masyarakat untuk memperoleh keterbukaan informasi semakin tinggi, terlebih jika itu menyangkut pelayanan terhadap publik yang diselenggarakan oleh badan publik. Seiring kenyataan tersebut, bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah telah berhasil menelurkan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keberadaan UU KIP juga semakin  menegaskan bahwa hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan juga terobosan besar menuju tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Secara garis besar UU KIP mengatur beberapa hal yang meliputi: 1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara tepat, cepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian informasi yang bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
Badan Publik
Objek utama UU KIP adalah Badan Publik. Karena sebagai institusi yang banyak melahirkan berbagai kebijakan yang terkait dengan kepentingan masyarakat umum dan mempunyai fungsi sebagai pelayan masyarakat, Badan Publik dituntut transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. UU KIP telah mengatur kewajiban Badan/Pejabat Publik untuk memberikan akses informasi terbuka dan efisien kepada publik.

Undang-undang ini menyebutkan Badan Publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, penyelengara/lembaga negara lainnya yang mendapat dana dari APBN/APBD (BPK, KPK, KPU dll), lembaga negara nondepartemen (LIPI, LAN, BPN dll), BUMN/BUMND. Selain itu, organisasi nonpemerintah yang menggunakan seluruh atau sebagaian dana dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan bantuan luar negeri (LSM, perkumpulan—termasuk partai politik) juga adalah institusi yang diwajibkan menyediakan dan mengelola informasi yang dipunyainya.


UU KIP yang pada dasarnya mempunyai tiga pilar utama–transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik mengisyaratkan bahwa semua Badan Publik harus mengubah kultur dan paradigmanya—terutama mengenai pelayanan dan penyediaan informasi kepada publik. Hal ini berdampak terhadap keharusan badan publik untuk mengubah kultur dan paradigma kehumasannya. Badan Publik harus mempunyai rancangan strategi komunikasi dan informasi yang baik, sehingga dapat melayani publik secara optimal, sesuai amanat UU.

Nantinya, pada saat UU ini diberlakukan (Mei 2010), Badan Publik harus membuka seluas-luasnya kepada publik untuk mengakses informasi yang menjadi hak masyarakat luas. Badan Publik juga harus siap melayani dengan baik “membanjirnya” permintaan informasi dari publik. Jika hal ini tidak bisa dipenuhi, maka UU ini juga mengatur sanksi pidananya. 


Kesiapan Badan Publik

Sejak disahkan pada Mei 2008, pemberlakuan UU KIP baru akan berlangsung pada Mei 2010. Itu berarti, telah ada waktu jeda bagi Badan Publik mempersiapkan pemberlakuan UU KIP. Badan Publik yang awalnya belum siap, harus mulai berancang-ancang menyiapkan sistem pelayanan informasi publik, termasuk dalam aspek pengelolaannya. 
  
Kini, setelah masa jeda telah berlangsung sekitar 13 bulan pemberlakuan UU KIP telah di depan mata. Pertanyaannya, sejauh mana persiapan Badan Publik dalam menyongsong pemberlakuan UU ini KIP? Persiapan apa saja yang harus dilakukan? Apakah persiapan-persiapan tersebut telah sesuai  seperti yang diamanatkan UU KIP.

Dalam kerangka itu, BamboeDoea Communications yang telah berpengalaman selama lebih dari sepuluh tahun dalam mengelola Media Center berbagai event nasional dan beberapa kementerian/ lembaga negara menggelar workshop yang mengangkat tema mengenai kesiapan Badan Publik menghadapi pemberlakuan UU KIP. Dari Workshop ini diharapkan akan muncul pemahaman yang sama sekaligus evaluasi sejauh mana pemahaman terhadap implementasi UU KIP dan dampaknya terhadap Badan Publik serta hal-hal apa saja yang harus mereka persiapkan.

  
Tema-tema penting yang akan dibicarakan pada workshop ini antara lain, poin-poin penting dan semangat dari UU KIP (UU KIP dan Prinsip-prinsip good governance; Peran Komisi dalam Implementasi UU KIP; dan Strategi Implementasi UU KIP); manajemen sistem pelayanan informasi publik (pembangunan media center, pembangunan pusat informasi dan komunikasi, pembenahan website, perancangan penggunaan e-services), dan penggunaan teknologi dalam pelayanan informasi.


Tujuan

  1. Sebagai ajang sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman dan penjelasan yang komprehensif dan integratif mengenai UU KIP.
  2. Menjelaskan dampak dan implikasi UU KIP terhadap Badan Publik serta langkah-langkah persiapan yang harus diambil dalam menyongsong pelaksanaan UU KIP.
  3. Memberikan penjelasan tentang strategi membangun komunikasi dan informasi yang efektif dan efisien dalam konteks implementasi UU KIP.
  4. Memberikan penjelasan mengenai  manajemen pengelolaan data bagi Badan Publik dalam konteks implementasi UU KIP.  


Keluaran/Output
Keluaran atau output yang akan dihasilkan dari workshop ini berupa:

  1. Para peserta akan memahami filosofi dan semangat UU KIP
  2. Para peserta akan lebih memahami subtansi yang terkandung dalam UU KIP berikut implikasinya bagi badan publik. 
  3. Para peserta akan lebih memahami mengenai langkah-langkah dan persiapan-persiapan  yang harus dilakukan badan publik dalam menyongsong UU KIP.
  4. Para peserta akan lebih memahami strategi membangun komunikasi dan informasi yang efektif dan efisien konteks implementasi UU KIP.
  5. Para peserta akan lebih memahami manajemen pengelolaan data dalam dalam konteks implementasi UU KIP.  


Tema dan Narasumber

  1. “UU KIP dan Prinsip-prinsip Good Governance” Prof. Dr. Ahmad M.Ramli. (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM)
  2. “Peran Komisi Informasi dalam Mengawal Implementasi UU KIP” Henny S Widyaningsih (Wakil Ketua Komisi Informasi)
  3. “Strategi Komunikasi dalam Konteks Implementasi UU KIP” Ir. Heri Rakhmadi. (Direktur Utama BamboeDoea Communications)

Waktu Pelaksanaan

Workshop ini akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal  :  Kamis, 19 November 2009.  

Pukul           :  09.00 Wib sampai selesai.

Tempat        :  Hotel Millenium

 

Target Peserta

  1. Pejabat struktural dan pegawai di departemen pemerintahan.
  2. Pejabat struktural dan pegawai di lembaga pemerintahan non departemen.
  3. Pejabat struktural dan pegawai di pemerintahan daerah.
  4. Pengurus partai-politik dan LSM.
  5. Akademisi.

 

Sekretariat
Bamboedoea Communications
Jl. Cakrawijaya II Blok J/10
Kav. Diskum, Cipinang, Jakarta Timur
Ph (021) 85912743/ 44, Fax ( 021) 8560408
Website : www.bamboedoea.com
Contact Person
o    Nurul Agustina (Nurul)    : 0816 136 5205
o    Nurul Titi Marie (Noe)      : 0818236009

 

klik untuk melihat flyer …

klik untuk mengunduh form registrasi

239_Bamboedoea

CAREER

An Integrated Communication Company and Public Relations (PR) Consultant with a reputation and experience of managing public relations activities nationwide, more than 15 years of experience managing communications and public relations programs in various government and private companies. The company also has a variety awards from national and international PR organizations, require some staffs for positions as: Executive Corporate Secretary, Account Executive, Media Consultant dan Media Relations.

Please send application, CV and recent photograph via e-mail : mysyadadd@yahoo.com

Executive Coorporate Secretary:

  • Female
  • Diploma (D-3) in Secretary Academy, S1 communication or other relevant field with GPA > 3.00
  • Age between 27 – 30 years old
  • Strong expertise as Executive Secretary Min. 3 years of experience
  • Excellent Verbal & written communication skill in English
  • Mature, good communication, interpersonal skills with service oriented attitude, organizational skills, warm and confident personality, pleasant, organized, systematic, fast respond, dynamic and capable of adapting to rapid changes in the work environment
  • Self motivated, able to start immediately and able to work well independent (demonstrated initiative to solve problems without supervision and a proven ability to achieve set goals)
  • Able to work under pressure and long hours (overtime)
  • Proficient Computer literate (Ms Office, Internet, Email)

Media Consultant

  • Male/Female max. 32 years old
  • Min. Bachelor Degree (S1) preferably Master Degree (S2) from communication/Public Relation and related subject
  • Experienced min 4 years in public relation/journalist/marketing communication field.
  • Have the ability in basic communication skills (business presentation, press release writing and interpersonal relationship skill).
  • Understands strategy concept and public relations implementation program, both in external and internal relations.
  • Have a good wide range network with certain mass media.
  • Have good understanding of computer (MS word, excel, power point & visio) and also Internet, Social Networking (Facebook, Twitter, Blogs etc)
  • Creative and & have fast pace working attitude
  • Required language(s): English.
  • Must be willing to work overtime

Media Relation :

  • Male/Female max. 28 years old.
  • Min. Bachelor Degree (S1) from Marketing/communication/Public Relation and related subject
  • Experienced min 2 years in public relation/marketing communication field.
  • Have the ability in basic communication skills (business presentation, press release writing and interpersonal relationship skill).
  • Understands strategy concept and public relations implementation program, both in external and internal relations.
  • Have a good wide range network with certain mass media.
  • Have good understanding of computer (MS word, excel, power point & visio) and also Internet, Social Networking (Facebook, Twitter, Blogs etc)
  • Creative and & have fast pace working attitude
  • Required language(s): English.
  • Must be willing to work overtime

Account Executive :

  • Female, preferably single with age max 28 years old
  • Good appearance, personality and attractive
  • Min. Bachelor Degree (S1) from Marketing/communication/Public Relation and related subject
  • Min.2 year experience, but fresh graduates are welcome to apply
  • Having good relation with consumer goods company, agency and media (print-ad/radio/tv)
  • Having good skills on communication and presentation
  • Posses broad network and client database
  • Computer literate is a must (power point, excel,word)
  • Good team player, highly motivated and ready to working under pressure
  • Fluent in English (written and oral)
  • Have passion for social enterprise
257_TERIMA PENGHARGAAN (TAMPILKAN KECIL)

Penghargaan KPU untuk Bamboedoea

Ketua KPU A.Hafiz Anshary menyerahkan penghargaan kepada direktur utama Bamboedoea Heri Rakhmadi

Tidak sia-sia usaha Bamboedoea Communications selama enam bulan (16 Februari – 15 Agustus 2009) “berjibaku” membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2009 kepada masyarakat Indonesia. Pada 31 Agustus 2009, KPU memberikan penghargaan kepada Bamboedoea atas kerja kerasnya mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2009.

Dengan merevitalisasi Media Center KPU, Bamboedoea ikut mewarnai sosialisasi penyelenggaraan Pemilu 2009 yang dianggap sebagai pemilu terumit sepanjang sejarah republik ini.

Menurut Ketua KPU A. Hafiz Anshary, sebagai pengelola Media Center KPU yang difasilitasi UNDP, Bamboedoea Communications sangat banyak membantu KPU. Selama enam bulan penuh, kata Hafiz, Bamboedoea intensif membantu KPU, tidak hanya sebatas sosialisasi tapi juga aspek-aspek lainnya seperti membangun komunikasi dengan media dan organisasi masyarakat, pengayaan website,  pengolahan data, dan lainya.

“Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memandang perlu memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bamboedoea Communications,“ tutur Hafiz.

Chief Technical Advisor Elections MDP-UNDP Fida Nasrallah juga turut memberikan apresiasi atas kerja keras Bamboedoea membantu KPU dalam mensosialisasikan pemilu. “Selama enam bulan ini sangat banyak (kegiatan sosialisasi pemilu) yang dilakukan Bamboedoea. Sebuah pekerjaan yang bagus,” ujar Fida.

Berbeda dengan saat menangani Media Center KPU 1999 dan 2004 dimana Bamboedoea menangani program sejak awal tahapan pemilu, pada Pemilu 2009 ini, Bamboedoea baru mulai bekerja 16 Februari 2009 (Pemilu Legislatif 9 April 2009). Pendeknya waktu tidak menyurutkan semangat tim Bamboedoea untuk mewartakan pentingnya pemilu dan tata cara menandai surat suara yang benar kepada masyarakat.

Pengalaman dua kali menangani Media Center KPU menjadi modal tersendiri bagi Bamboedoea dalam menggerakkan program sosialisasi KPU. Terbiasa bekerja dalam ritme yang cepat, menjadikan batasan waktu bukan halangan, malah memacu Bamboedoea menciptakan dan melaksanakan even sosialisasi, even media, dan mobilisasi sosial yang kreatif, massif, dan langsung sampai ke target sasaran.

Dengan prinsip efek “bola salju” dalam setiap kegiatan sosialisasi, MC KPU mulai menggelar berbagai kegiatan sosialisasi Pemilu 2009. Lewat kemasan yang menarik dan selalu bekerjasama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, kegiatan sosialisasi yang digelar Media Center KPU selalu mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat dan media massa. Lewat media massa inilah informasi mengenai pemilu tidak hanya sampai kepada target audiencesosialisasi, tetapi juga sampai ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia lewat pemberitaan. Inilah yang disebut efek “bola salju”.

Direktur Utama Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi merasa bersyukur menerima penghargaan dari KPU. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi yang tulus yang  diberikan KPU kepada mitra kerjanya yang selama ini dinilai telah membantu mereka dalam menyelenggarakan Pemilu 2009.

“Mudah-mudahan penghargaan ini dapat mendorong Kami untuk bekerja lebih baik lagi dalam mendukung berbagai kegiatan kehumasan berskala nasional, “ ujar Heri.

246_IMG_9249

Bamboedoae Kelola Komunikasi Dialog Nasional Perubahan Iklim

Konferensi Pers Peluncuran NATCOM II dan Dialog Nasional Perubahan Iklim

Bamboedoea Communications kembali dipercaya oleh UNDP untuk mengelola program komunikasinya. Sebagai pemanasan sebelum Delegasi RI bernegoisasi di forum Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, Denmark, UNDP Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggelar Peluncuran National Communication (Natcom II) dan Dialog Nasional tentang Perubahan Iklim di Hotel Borobudur, Jakarta (23/11) dan Bamboedoea dipercaya untuk mengelola komunikasi media dan talkshow perubahan iklim.

Walaupun pada saat itu perhatian media tersedot kepada kasus KPK (Bibit-Chandra), tetapi dengan itensitas yang cukup tinggi menginformasikan kegiatan ini kepada para jurnalis, pemberitaan tentang peluncuran Natcom II dan Dialog Nasional Perubahan Iklim mendapat eksposur media yang cukup tinggi.

Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh Menneg LH Gusti Muhammad Hatta; Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan; Ketua Harian DNPI Rachmat Witoelar; Country Director UNDP Indonesia Håkan Björkman; Menteri Lingkungan dan Pembangunan Internasional Norwegia Erik Solheim; perwakilan Menko Perekonomian, Menko Kesra, Menteri Keuangan, Menteri Energi Sumberdaya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri, LSM, serta stakeholder lain.

Dari monitoring yang dilakukan Litbang Bamboedoea terdapat pemberitaan sebanyak 48 berita dari 32 media massa. Untuk media massa cetak total pemberitaan mengenai kegiatan ini sebanyak 15 berita/artikel; 25 berita untuk media online; disiarkan di lima stasiun radio; dan tayangan running text dan program khusus di stasiun TV.  Total jurnalis yang meliput kegiatan yang dihadiri oleh  sebanyak 46 orang dari 44 media massa. Dengan koordinasi dan kerjasama dengan KLH dan UNDP, konferensi pers dan talkshow yang di pandu oleh Tina Talissa ini berjalan lancar.

40 Media Beritakan Pameran Hunian Bersubsidi Perumnas

Menteri Negara Perumahan Rakyat M.Yusuf Asy’ari (tengah) saat pembukaan pameran Perumnas

Hari Jadi Perumnas ke-34 yang ditandai dengan digelarnya Pemeran Hunian Bersubsidi II (29 Juli-3 Agustus 2008) mendapat atensi media yang luar biasa. Sekitar 40 media, baik cetak, elektronik dan online memberitakan pameran ini. Pameran kedua ini merupakan kelanjutan dari pameran sebelumnya yang telah diadakan tanggal 10-13 April 2008 lalu.

Bamboedoea Communications sebagai konsultan media Perumnas merancang strategi agar semua media mengcover pemberitaan tentang pameran ini. Sehari sebelum pemeran digelar (28/07), Bamboedoea bekerjasama dengan Perumnas mengadakan  konferensi pers yang dihadiri 35 media. Dengan digelarnya konferensi pers sehari sebelum acara, informasi mengenai pemeran tersebar luas dimasyarakat, ini terbukti dengan ramainya pengunjung pamaren.

Pameran yang dibuka Menteri Negara Perumahan Rakyat M. Yusuf Asy’ ari ini, diikuti oleh sekitar 50 pengembang dengan menawarkan 70 lokasi perumahan. Produk-produk yang ditampilkan kali ini selain masih terus memasarkan produk Apartemen Bersubsidi (Rusunami) Sentra Timur Residence – Kota Baru Perumnas di Jakarta Timur, City Park Cengkareng.  Perumnas juga memasarkan landed housing dengan berbagai macam tipe antara lain di lokasi Pesona Metropolitan Bekasi, Jati Melati Bulog 3 Pondok Gede, Bumi Mutiara Sanggraha – Pulo Gebang Jakarta Timur, dan Bumi Teluk Jambe Karawang dan lain-lainnya. Bagi masyarakat yang berminat membeli Rumah Sehat (RSh) dengan fasilitas subsidi, Perumnas menyediakan di lokasi Bumi Parung Panjang.   Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan produk rumah Perumnas di tujuh wilayah regional di daerah.

Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto mengatakan, di usia yang ke- 34 ini Perumnas telah berhasil membangun hampir 500.000 unit rumah yang tersebar di 156 kota, lebih dari 300 lokasi di seluruh wilayah kerja Perumnas Regional I s/d Regional VII. “Perumnas berkomitmen mensukseskan program pembangunan 1000 Tower dengan konsep menata kota membangun Rusunami,” ujar Himawan.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Perumnas Teddy Robinson mengatakan suksesnya Pameran Hunian Bersubsidi I, mengilhami Perumnas  untuk kembali mengadakan Pameran Hunian Bersubsidi II.”Dengan target pengunjung sebanyak 600.000 pengunjung. Masyarakat pengunjung pameran dapat melakukan booking fee langsung untuk produk-produk yang dipasarkan”.

92_100_3388

Humas Bappenas Ingin Contoh PIK Depkumham

Direktur Bamboedoea Heri Rakhmadi (kedua dari kiri) bersama Kepala Biro TU dan Humas Bappenas Maruhum Batubara (paling kanan) di PIK Depkumham

Humas Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ingin mencontoh strategi komunikasi yang telah dijalankan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Departemen Hukum dan HAM (Depkumham).

Selama hampir setahun PIK Depkumam dikonsultani oleh Bamboedoe Communications.Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan Bappenas, Maruhum Batubara mengatakan PIK Depkumham dapat dijadikan contoh oleh Bappenas dalam menyambut diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (PIK). “Media center yang ada di Depkumham bisa dijadikan contoh bagi pengembangan program diseminasi informasi di Bappenas,” ujarnya di PIK Depkumham Gedung Depkumham Jakarta (24/07).
Menurut Baruhum, media center memang diperlukan untuk bisa membantu pekerjaan wartawan, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara narasumber dengan media dalam menyampaikan berbagai informasi yang terjadi. Kehumasan di Bappenas lanjut Baharum, sangat strategis karena kedeputian yang ada di dalam Bappenas menyangkut banyak isu, mulai dari Polhukhankam, ekonomi hingga ke isu lingkungan hidup. Dan semuanya memang perlu memperoleh tanggapan publik agar bisa diperoleh kebijakan yang komprehensif dan merangkul aspirasi publik.
 “Untuk bisa mensukseskan terlaksananya media relations yang sehat memang diperlukan kerjasama yang baik di internal Bappenas/lembaga, selain itu diperlukan kecakapan staf serta pengetahuan dan kemampuan dalam membaca strategi dan kebutuhan isu wartawan.” ujarnya.Tim Leader PIK Depkumham, Heri Rakhmadi menjelaskan bahwa latar belakang dibentuknya PIK adalah untuk mempersiapkan Humas Depkumham dalam menyambut diberlakukannya Undang-undang KIP No. 14 tahun 2008, yang mengharuskan adanya transparansi informasi kepada masyarakat di semua lembaga pemerintah.Menurut Heri, informasi adalah bagian dan tidak dapat dilepaskan dari publik. Salah satu fungi PIK adalah menyalurkan aspirasi publik dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sebelum adanya PIK, banyak publik yang masih menganggap bahwa Depkumham adalah lembaga penegak hukum. Padahal peran itu telah diambil alih oleh Mahkamah Agung. Setelah ada PIK, publik mulai mengetahui bahwa peran Depkumham adalah pembangunan hukum nasional. “PIK membantu departemen (depkumham) mengelola kehumasannya,” kata Heri
Depkumham adalah salah satu departemen yang mempunyai unit utama terbanyak (10 unit utama). Dalam mengelola informasi, PIK Depkumham merencang strategi tiap-tiap unit. “Setiap unit kita buat strateginya masing-masing. Sekarang (strategi komunikasi) dalam proses aplikasi,” ujar Heri.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh PIK Depkumham adalah mengeluarkan strategi komunikasi yang diperlukan oleh biro humas Depkumham antara lain ; media relations (press conference, press background, press tour dan mediator antara media massa dengan departemen termasuk menyediakan media center) serta melakukan media monitoring, pengelolaan website dan manajemen data.

Diakhir kunjungan, rombongan Biro Humas dan TU Pimpinan Bappenas diajak berkeliling melihat berbagai kegiatan dan meteri sosialisasi. Selain itu juga, meninjau berbagai fasilitas dan ruangan Media Center Depkumham yang terdiri dari tiga ruang utama, yaitu: Ruang Media Informasi (media monitoring dan rekapitulasi berita termasuk berita TV, media data olahan). Ruang Press Conference , dan Press Room (Ruang Media Relations, Ruang Rapat dan beberapa unit komputer, sambungan internet, telepon, fax, dan etalase koran dan majalah nasional yang di sediakan sebagai fasilitas wartawan).

97_21-22

PIK Depkumham Jadi Model Pelayanan Informasi Publik

Pusat Informas dan Komunikasi (PIK) Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) adalah program pengembangan kapasitas depkumham dalam manajemen komunikasi dan pengelolaan informasi publik. PIK juga dirancang sebagai langkah antisipatif Depkumham menyongsong diberlakukannya UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Tim Leader PIK Depkumham yang juga Direktur Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi mengemukakan, Badan Publik mempunyai kewajiban menyediakan segala macam informasi yang terkait dengan instansinya. Kewajiban ini diamanatkan olehUU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kewajiban itu antaralain, menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik dalam penyebaran informasi.

“Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi publik agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,” ujar Heri saat mempresentasikan capaian yang sudah dicapai PIK Depkumham di Ruang Pengayoman Depkumham, Jakarta (21/07)

Walaupun UU KIP baru diberlakukan dua tahun lagi (sekitar Mei 2008), namun menurut Heri, badan publik harus mempersiapkan segala macam infrastruktur dari sekarang. Beberapa hal yang harus dilakukan badan publik, lanjut heri adalah pembangunan infrastruktur teknis (Manajemen Sistem Pelayanan Informasi Publik), Berbagai pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan komunikasi dan informasi publik, dan pembangunan media center.

Selain itu juga, badan publik harus segera melakukan pembangunan pusat informasi dan komunikasi, pembenahan website, perancangan penggunaan e-services (pelayanan data elektronik), pengarsipan berbagai data dan memformatnya dalam bentuk elektronik. “Dengan memformat data dalam bentuk elektronik, akan memudahkan masyarakat mengaksesnya sendiri. Ini mempermudah pelayanan,” jelas Heri.

Selama ini, PIK Depkumham telah menjalankan fungsi-fungsi keterbukaan informasi yang diamanatkan UU KIP. Selain melalui website www.hukumham.info yang berisi berbagai informasi tentang perkembangan hukum dan HAM, peraturan perundang-undangan, serta informasi berbagai bentuk pelayanan publik Depkumham, PIK juga menggelar berbagai even dan sosialasasi hal-hal yang terkait dengan hukum dan HAM untuk disebarkan ke masyarakat.

PIK Depkumham juga membangun media center, yang merupakan wadah untuk menjalankan komunikasi yang baik dengan para jurnalis dan media. “Kita merancang dan mengelola media event seperti, press conference, diskusi media, press tour, workshop, peliputan, editors forum dan lainnya,” ujar Heri.

Salah satu pengembangan program PIK yang akan lebih dioptimalkan ke depan, kata Heri, adalah mengelola saluran aspirasi publik dalam penyusunan undang-undang dengan mengoptimalkan SMS dan email-center PIK Depkumham. “Kalau dari awal sampai akhir penyusunan undang-undang masyarakat dilibatkan, judical review Mahkamah Konsitusi akan berkurang,”.

93_DSCF4014

Menteri Hukum dan HAM Relaunching www.hukumham.info

Menteri Hukum dan HAM (tengah) didampingi Direktur Bamboedoea (kedua dari kiri) saat launching www.hukumham.info

Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta meluncurkan kembali (relaunching) website www.hukumham.info. Hukumham.info diluncurkan pertama kali bertepatan dengan peresmian Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Departemen Hukum dan HAM pada 30 Oktober 2007.

PIK Depkumham adalah salah satu projek komunikasi yang ditukangi oleh Bamboedoea Communications. Website ini menyajikan berbagai peraturan, informasi hukum yang aktual, dan data olahan, dan berita terkini terkait Depkumham.

Andi mengatakan, website hukumham.info menjadi jendela informasi hukum dan HAM di Indonesia. “Pada kesempatan ini, dengan bangga kami perkenalkan kembali kepada bapak/ibu sekalian. Inilah program komunikasi terpadu di sebuah departemen yang dikelola secara terpusat dan terkoordinasi”, ujar Andi saat memberi sambutan di Gedung Pengayoman Depkumham Jakarta (21/07). Website ini kata Andi, dikunjungi 12 ribu orang perhari dari berbagai negara. Pengunjung paling banyak berasal dari Amerika.

Selama hampir setahun belakangan ini, lanjut Andi, pusat informasi dan komunikasi telah melaksanakan berbagai program diantaranya program media relations, data management, penerbitan newsletter, pengembangan website hingga capacity building.

Direktur Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi mengemukakan, selain berisi berita tentang perkembangan hukum dan HAM, website hukumham.info juga berisi berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang masih dalam pembahasan (RUU) maupun yang telah diundangkan.

Selain itu, untuk memudahkan masyarakat dalam melihat peraturan dan data, website ini menyajikan data olahan. Data olahan ini berasal dari berbagai peraturan yang diolah sehingga mudah dipahami masyarakat. “Berbagai peraturan kita olah, agar mudah dimengerti masyarakat. Tentunya dengan mencantumkan sumber data yang diolah tersebut,” jelas Heri. Sejak dilaunching pertama kali (Oktober 2007) sampai 20 Juli 2008, hukumham.info sudah dikunjungi sebanyak 1.875.912 hits.

Perum Bulog – Depkumham Gelar Penghargaan Jurnalistik

Suatu kebanggaan Bamboedoea Communications bersama Perum Bulog dan Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) untuk pertama kalinya memberikan penghargaan Jurnalistik berupa tropy, dan piagam kepada para jurnalis dari berbagai media.

Perum Bulog menganugerahi Harian Kompas sebagai juara pertama pada kategori jurnalis feature competition ”Peningkatan Mutu Gabah Tergantung Insentif” yang ditulis oleh Hermas. Sedangkan Reuter meraih juara pertama untuk kategori foto jurnalist competition dengan judul foto ”Lumbung Padi Situmulya” oleh Fotografer Dadang Tri. Acara ini juga diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Bulog yang ke- 41.

Direktur Utama Perum Bulog, Mustafa Abubakar, mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan kepada para jurnalis yang telah menjuarai kompetisi. ”Saya telah melihat karya-karya jurnalis yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Sungguh luar biasa. Saya sungguh tidak membayangkan hasilnya seperti itu” ungkapnya pada malam apresiasi jurnalis (12/5) di Gedung Oryza Perum Bulog.

Mustafa menyatakan tulisan yang disampaikan para jurnalis cetak benar-benar inspiratif, kritis dan telah menggambarkan dinamika aktivitas perum Bulog dalam penyediaan pangan rakyat. “Penghargaan jurnalistik ini merupakan wujud komitmen Perum Bulog dalam menghargai dan memberi apresiasi terhadap karya-karya jurnalistik para wartawan yang selama ini tak bosan-bosannya memberitakan tentang aktivitas Perum Bulog” jelas Mustafa

Sementara itu Depkumham bersama Bamboedoea Komunikasi juga mengadakan kompetisi jurnalistik yang diikuti oleh seluruh media lokal dan nasional pada 9 April 2008. Surprise jumlah karya yang masuk dalam kompetisi ini hampir mencapai 300 karya. Penyerahan hadiah sudah dilakukan tanggal 8 April 2008 lalu oleh Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta di acara Malam Anugerah Jurnalistik di Gedung Pengayoman (Depkumham).

Dalam sambutannya Menkumham menyampaikan apresiasi kepada media yang memberitakan aktivitas Depkumham dari berbagai sudut, sehingga masyarakat paham atas peran dan ruang lingkup Depkumham. “Kami pantas memberikan penghargaan kepada media atas aktivitasnya selama ini,” ujar Andi.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Depkumham Abdul Bari Azed mengatakan, acara Malam Anugerah Jurnalistik merupakan rangkaian acara kompetisi jurnalistik. Sebagai wujud komitmen terhadap upaya menghargai karya-karya jurnalistik, khususnya tentang hukum dan HAM. Depkumham menyelenggarakan kompetitisi jurnalistik untuk kategori media cetak, media foto, dan media televisi.

Kompetisi jurnalistik ini dibagi dalam tiga kategori, yakni feature, berita foto, dan liputan televisi. Untuk feature sebanyak 41 tulisan yang masuk. Kemudian berita foto sebanyak 225 foto, dan liputan televisi sebanyak 26. Menurut Bari, karya-karya jurnalistik ini dinilai oleh pakar yang kompeten di bidangnya, sehingga hasil penilaiannya dapat diterima semua pihak. Unsur penilaian meliputi edukasi, bobot, dan dampak pemberitaan, kelengkapan data pendukung, serta penyajian.

Hampir sebagian besar karya-karya yang masuk bagus, sehingga juri agak kewalahan untuk memilih pemenang. Namun karena harus ada juara, juri akhirnya memilih yang terbaik.

Kirim Pesan

Kirim masukan dan kritik anda

Alamat Kantor

Jl.Cakrawijaya II ,
Blok J Nomor 10,
Kavling Diskum Jakarta Timur

Kontak Kami

Telepon 021-859012743/44

Faximile 021-8560408

Alamat Email

bamboedoea@bamboedoea.com

www.bamboedoea.com