Pameran Hunian Bersubsidi 2008

Bamboedoea Komunikasi kembali digaet Perum Perumnas Regional III untuk menangani event Pameran Hunian Bersubsidi 2008 yang berlangsung di Kartika Expo Balai Kartini Jakarta 10-13 April 2008. Kali ini Bamboedoea tak hanya mengurusi pembuatan desain stand serta media promo berupa brosur serta leaflet. Tapi juga menangani Media Relations untuk publikasi dari Pameran yang dibuka oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari.

Pameran yang berlangsung selama 4 hari ini terbilang sukses. Khususnya bagi stand Perumnas yang paling ramai dikunjungi masyarakat. Terlihat dari tingginya minat masyarakat untuk datang ke stand Perumnas, dan melakukan transaksi pembelian rumah. Stand Perum Perumnas yang berada di bagian depan ruangan Kartika Expo menawarkan berbagai rumah hunian bersubsidi. Produk-produk yang ditampilkan antara lain, Rusunami di Pulo Gebang dan Sentra Timur Residence di Cakung, Rusunami City Park di Cengkareng, Rumah Sehat (Rsh) Bumi Parung Panjang, Mutiara Sangraha, dan Pesona Metropolitan Bekasi.

Menurut Direktur Pemasaran Perumnas Teddy Robinson, antuasias masyarakat terhadap stand Perumnas, karena Perumnas sebagai BUMN sudah memiliki brand awarenes. “Pada momentum ini kami tidak menekankan pada penjualan semata. Tapi lebih pada perkenalan produk. Dan ternyata antusias pengunjung cukup baik terhadap Perum Perumnas,” kata Teddy di sela-sela pameran.

Sementara itu General Manager Perum Perumnas Divisi Regional III Agus Harjanta mengatakan, pameran ini tujuannya untuk memperkenalkan kepada masyarakat produk-produk rumah susun bersubsidi yang harganya terjangkau dan pilihan lokasinya strategis.“Dan efeknya juga positif, karena program pemerintah untuk mengajak masyarakat tinggal di rumah susun akan tercapai.”

Suksesnya pameran yang dilakukan Perumnas dibarengi pula dengan suksesnya pemberitaan. Sebelumnya tanggal 9 April 2008, Bamboedoea dan Perum Perumnas Pusat mengadakan Press Conference di Kantor Pusat Jalan D.I Panjaitan Jakarta Timur. 30 media, baik media cetak dan elektronik hadir di acara tersebut. Dan sebanyak 45 pemberitaan, cukup positif mengangkat tentang pameran Perumnas. Bahkan Dirut Perumnas Himawan Arief Sugoto MT diundang khusus di Radio Delta FM 99,1 dalam acara talkshow CEO Wisdom bersama Farhan yang membahas tentang Profil Perumnas. Kemudian SCTV, Metro TV, RCTI dan Indosiar juga datang meliput ke lokasi stand Perumnas serta mewawancarai para pejabat dan Direksi Perumnas.

280_IMG_8277

Transparansi BUMN dalam UU KIP

Seminar Transparansi BUMN, Jakarta (10/3).

Dengan adanya UU KIP, ada dua hal yang harus dilakukan BUMN. Pertama, wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat, dan proporsional. Kedua, wajib membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi; pembangunan infrastruktur teknis dan kelembagaan pelayanan informasi; serta merancang sistem penyediaan dan pelayanan informasi publik.

Demikian dipaparkan Menteri BUMN Mustafa Abubakar pada seminar Transparansi BUMN dalam Implementasi UU KIP pada 10 Maret lalu diHotel Sari Pan Pacific. Sebelum UU KIP disahkan, sebenarnya BUMN telah menerapkan kaidah-kaidah transparansi dan keterbukaan informasi publik. Pasal 5 Ayat 3 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN misalnya, menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Kementerian BUMN sendiri, kata Mustafa, dalam rangka mengedepankan prinsip-prinsip transparansi juga telah mengeluarkan SK Menteri Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan Good Corporate Governance (GCG). Implementasi UU KIP yang berlangsung mulai 1 Mei 2010, diharapkan akan semakin memperkuat penerapan praktik-praktik transparansi dan pelayanan publik di BUMN.

Praktik-praktik GCG, setidaknya sudah terlihat dengan terpilihnya sembilan BUMN yang memperoleh skor integritas tertinggi sesuai penilaian KPK pada 2009. ”Hal ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan. Saya berharapa BUMN-BUMN lainnya juga bisa mengikuti, ” tutur Mustafa memotivasi.

Seminar yang berlangsung sejak pagi hingga sore ini, terdiri dari dua sesi dan dihadiri oleh sekitar 200 peserta yang umumnya praktisi humas BUMN menghadirkan empat pembicara antara lain: Sekretaris Menteri BUMN, M. Said Didu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Ahmad M. Ramli, Wakil Ketua Komisi Informasi Publik, Henny S Widyaningsih, dan Direktur Utama Bamboedoea Commmunications Heri Rakhmadi. Seminar yang mendapat apresiasi positif dari Menteri BUMN, para pembicara maupun peserta ini digagas oleh Bamboedoea Communications serta difasilitasi oleh Humas Kementerian BUMN dan majalah BUMN Track.

282_IMG_0327

Saatnya Melayani Publik dengan Informasi

Sarasehan Kehumasan Kementerian PU (2/6)

Salah satu tujuan yang ingin diciptakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah, semua Badan Publik mempunyai sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan proporsional. Agar tujuan ini tercapai, Badan Publik harus membuat sebuah badan khusus untuk menangani informasi publik.

Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) Agoes Widjanarko dalam acara Sarasehan Kehumasan, Rabu (2/6) di Jakarta menjelaskan, untuk memberikan pelayanan informasi publik yang maksimal perlu dibentuk badan pengelola tersendiri agar lebih fokus. Badan ini nantinya dibawah kendali Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). “Tugas kita dalam memberikan pelayanan kepada publik sebaik mungkin dapat dilaksanakan,” ujarnya  di depan 60 pelaku praktisi kehumasan.

Hal senada diungkapkan Kepala Puskom PU Amwazi Idrus dan Kepala Pusdata PU Waskito Pandu. Keduanya memandang UU KIP merupakan penyemangat bagi praktisi kehumasan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepadai publik. UU ini juga dinilai sebagai pemicu agar menyajikan informasi yang lebih transparan dan bertanggungjawab.

Pembicara utama sarasehan Heri Rakhmadi, dalam paparannya menjelaskan, era keterbukaan saat ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan khususnya bagi publik yang menginginkan kemudahan dalam memperoleh informasi di lingkungan instansi pemerintah.

Namun, masah ada permasalahan kehumasan pemerintah di era reformasi saat ini. “Terdapat gap antara kemampuan PR (Public Relations) dengan tuntutan publik dalam memberikan pelayanan kecepatan informasi. Sehingga citra dan reputasi lembaga publik dinilai rendah, padahal sebenarnya kinerjanya cenderung membaik,” ujar Heri.

Khusus untuk program kehumasan di Kementerian PU, Heri memandang belum ada program kehumasan PU yang terintegrasi dan terkonsolidasi. Hal ini ditandai adanya masing-masing unit yang menjalankan  program komunikasi sendiri-sendiri dan hampir sama. Heri juga menilai, PU harus lebih meningkatkan  hubungan baik dengan stakeholder utama agar kinerja PU yang semakin meningkat dapat diketahui khalayak.

AIGRP Gandeng Bamboedoea Gelar Policy Research Forum

Mengawali bulan Desember, Bamboedoea Komunikasi berkesempatan bekerja sama dengan Australia Indonesia Governance Research Partnership (AIGRP) untuk menyelenggarakan Policy Research Forum, sebuah event berisi pemaparan 16 hasil riset kolaborasi antara peneliti Indonesia dan Australia. Penelitian-penelitian yang melibatkan sejumlah nama besar di Indonesia, seperti Hadar Gumay dan Adrianus Meliala, ini mencakup bidang sosial, ekonomi, dan politik. Acara ini bertempat di Tenun Room, Hotel Four Seasons, Jakarta, pada tanggal 3 Desember 2007 lalu.

Konsep acara diramu dengan padat dan singkat, yaitu 16 presentasi dalam waktu kurang lebih 4 jam. Acara dipecah dalam 4 diskusi panel agar berlangsung efektif. Panel pertama ditujukan bagi riset menyangkut Desentralisasi dan Pemerintahan lokal, sedangkan panel kedua adalah mengenai Institusi pemerintahan dan Capacity Building. Sehabis coffee break, diskusi dilanjutkan dengan mengupas penelitian mengenai Pertumbuhan, Perkembangan dan Pengelolaan Ekonomi, dilajutkan dengan panel terakhir, yaitu Modal Sosial, Masyarakat Sipil, dan Kebijakan Lokal. Melihat luasnya skup pembahasan, tidak heran kalau para undangan dari Papua pun menyempatkan datang.

Menghindari overloaded informasi untuk media, strategi media kali ini adalah mempermudah penyerapan informasi dengan Press Conference sebelum acara, yaitu pukul 08.20 – 08.50 pagi, dan memilih satu topik yang paling hangat di Indonesia untuk dipublikasikan. Duet peneliti Hadar Gumay dan Stephen Sherlock dipilih untuk mengumumkan hasil riset mereka tentang Pengembangan Administrasi Pemilihan di Indonesia. Pasangan ini didampingi Convenor AIGRP, Andrew MacIntyre, untuk memberikan latar belakang acara. Hasilnya tidak sia-sia, sebanyak 16 media massa hadir dan tujuh diantaranya – seperti Kompas dan Media Indonesia – memuat  event tersebut. Jumlah tersebut termasuk tiga media Internasional, yaitu Australia Associated Press (AAP), Newsworld, dan www.inn-world.com.

Selain mengelola Media Relations, Bamboedoea juga melakukan desain dan produksi seminar kit berupa customized folder, USB, dan T-Shirt, serta 16 poster penelitian dalam dua bahasa. Poster ini kemudian ditampilkan dalam menyerupai pameran foto di depan ruangan forum, agar undangan mendapat pandangan menyeluruh sebelum pembahasan dimulai.

Membangun Good Governance

Kolaborasi riset adalah sebuah ide yang tercetus di Canberra, 4 April 2005, dalam sebuah diskusi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; Menteri Pendidikan, Bambang Sudibyo; Vice Chancellor dari Australia National University (ANU); Menteri Perdagangan, Mari Pangestu dan Prof. Andrew MacIntyre. Ide ini kemudian ditindaklanjuti oleh ANU dan Australia Indonesia Partnership (AIP) dengan membentuk AIGRP.

Diskusi beranjak dari kesepakatan bahwa penelitian itu penting sebagai bahan dasar perumusan kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan yang bertumpu pada hasil riset di masyarakat akan membangun tata pemerintahan yang lebih baik karena sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. Akhirnya, sebuah gabungan peneliti Indonesia dan Australia dilaksanakan untuk mengadakan riset tentang Indonesia, sehingga bukan hanya membangun Good governance, tapi juga mengembangkan hubungan baik Indonesia-Australia.

198_10 - Presiden IPRA, Phillips Shepard menyerahkan IPRA Award kepada Bamboedoea 2.jpeg

PILKADA Aceh Raih Penghargaan IPRA

Presiden IPRA, Phillips Shepard (kanan) menyerahkan IPRA Award kepada Direktur Bamboedoea Heri Rakhmadi atas keberhasilan Bamboedoea dalam mengelola informasi dan komunikasi terpadu Pilkada Aceh

Sukses Pilkada Aceh yang dilaksanakan secara demokratis pada bulan Desember 2006, rupanya masih menuai penghargaan. Setelah dipuji kalangan Internasional atas sukses dan demokratisnya pilkada terbesar di Indonesia itu, kini IPRA (International Public Relations Associations) Indonesia yang memberikan penghargaan kepada Pilkada Aceh dan Bamboedoea Communications selaku pengelola komunikasi terpadu Pilkada Aceh (KIP Mediacenter Aceh). Penghargaan ini diberikan pada 5 September 2007 di Bali.

Menurut Elizabeth G Ananto, Ketua Tim Juri IPRA Indonesia Award 2007, Pilkada Aceh dan Bamboedoea Communications mendapatkan penghargaan terbaik I pada kategori Overall Institutions atas upayanya mensosialisasikan Pilkada Aceh sehingga berjalan aman dan demokratis. ”Sulit membayangkan Pilkada Aceh di bekas daerah konflik itu berlangsung damai tanpa adanya sosialisasi yang baik” jelas Elizabeth seusai penyerahan penghargaan.Penghargaan berupa Certificate of Excellence dan tropy Public Relations disampaikan oleh Philip Sheppard, President IPRA Internasional didampingi Teddy Kharsadi, IPRA National Chair pada tanggal 5 September 2007 dalam acara IPRA Regional Conference di Bali yang dihadiri 199 peserta dari 21 Negara. Teddy Kharsadi, IPRA National Chair menyatakan bahwa kemenangan KIP Mediacenter Aceh seakan-akan menegaskan Penyelenggaraan Pilkada Aceh memang sangat luar biasa.

”Mensosialisasi penyenggaraan pilkada dalam waktu yang sangat terbatas dengan wilayah yang sangat luas ditambah objek yang banyak dan penyelenggaraan serentak sungguh merupakan pekerjaan yang sangat sulit namun hasilnya sangat memuaskan” ungkap Teddy. ”Kemenangan KIP Mediacenter adalah hal yang sangat pantas karena memberikan dampak positif bagi perkembangan Aceh di masa mendatang.” tambah Teddy.Sebagai gambaran, Pilkada Aceh yang menjadi bagian dari kesepakatan Helsinki, adalah Pilkada yang pertama kali diselenggarakan pasca konflik berkepanjangan. Ajang demokrasi tersebut diselenggarakan dalam waktu bersamaan untuk memilih 19 pasang Bupati/walikota dan 1 pasang Gubernur di 21 kabupaten/kota.

Adapun jumlah keseluruhan kandidat yang berpartisipasi sebanyak 240 pasangan dengan jumlah pemilih sebanyak 2,5 juta penduduk. Meskipun demikian tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi yaitu sebesar 79,9%. Angka partisipasi ini tertinggi dari seluruh penyelenggaraan Pilkada Gubernur di Indonesia.Sementara itu, Heri Rakhmadi , Direktur Bamboedoea Communications yang menerima penghargaan tersebut, menyatakan rasa bangganya karena turut memberi andil dalam proses perdamaian Aceh. ”Penghargaan ini adalah apresiasi kepada masyarakat Aceh dan kerja keras seluruh penyelenggara Pilkada termasuk dukungan media cetak dan elektronik serta UNDP yang mendukung program ini” katanya. Lebih lanjut Heri Rakhmadi menyatakan bahwa kemenangan ini adalah yang kedua kalinya pada tahun 2005 Bamboedoea melalui Program Kampanye Damai Pemilu 2004 memperoleh pernghargaan Honorable Mention pada IPRA Golden World Award (GWA) di Istambul Turki.

Sekilas IPRA
IPRA Indonesia Award yang merupakan bagian Penyelenggaraan IPRA Golden World Award yang dilaksanakan secara reguler (setiap tahun) untuk memberikan penghargaan bagi Program Publik Relations yang memiliki dampak signifikan dan berjangka panjang bagi negara dan masyarakat. 
Selain Bamboedoea Communications, pemenang lainnya adalah Garuda Indonesia untuk kategori Crisis Management dengan Topik Penanganan Musibah GA-200. Posisi kedua diraih oleh Indo Pacific Edelman dan Stratcom Indonesia yang memenangkan Certificate of Recognition yang masing-masing mengusung program ”Hail the king-Intel Core duo Indonesia launch” dan Placing Crispy Cream As Dougnut to Have.
IPRA adalah lembaga profesi bagi praktisi PR yang beranggotakan lebih dari 1000 top level profesional di 110 negara. Saat ini IPRA Internasional berumur 52 tahun dan berkantor pusat di London. IPRA dimaksudkan untuk meningkatkan standart dan kualias praktik sekaligus memperbaiki kualitas dan efisiensi Pi-ar di seluruh belahan dunia. (www.ipra.org).

Melatih Humas BPK Mengelola Informasi

Maysyarah, perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pekanbaru tampak tergopoh-gopoh memasuki Ruang Utari Parikesit di Hotel Bumikarsa Bidakara, Jakarta, pagi itu. Perempuan berkerudung merah muda ini adalah salah satu dari 11 perwakilan dari BPK seluruh Indonesia untuk menghadiri Pelatihan Peningkatan Keterampilan Kehumasan, yang dipercayakan pengelolaannya pada Bamboedeoa Komunikasi. Selain 11 perwakilan, pelatihan ini juga diikuti oleh 36 peserta dari kantor pusat Humas dan Luar Negeri BPK-RI.

Pelatihan ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri BPK-RI, mengingat besarnya kebutuhan informasi di lingkungan internal dan eksternal. Diharapkan, peserta pelatihan ini tidak hanya bisa memproduksi informasi, tapi juga mengelola dan menyalurkannya melalui media yang tepat.

Melihat kebutuhan ini, maka materi yang paling awal disampaikan adalah tentang Manajemen Media Center, yang disampaikan Direktur Bamboedoea Komunikasi, Heri Rakhmadi. Media Center ini khususnya difokuskan untuk pelayanan dan pengaduan dari Masyarakat. Dengan ringkas, Heri memaparkan konsep dan aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Peserta pun cepat merespon dengan menanyakan kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi dalam sebuah Media Center.

Sesi selanjutnya adalah mengenai Public Campaign untuk Instansi Pemerintah yang disampaikan Analis Media, Hifni Alifahmi. Beberapa kali bekerja sama dengan aparat pemerintahan membuat Bamboedoea memiliki perbandingan akan kebutuhan masing-masing instansi serta budaya birokrasi. Materi tentang Publikasi, publisitas dan pengelolaan media internal, dibawakan selanjutnya oleh Agus Priyanto, praktisi media yang kini menjadi salah satu Analis di Media Center Depkumham. Pembawaannya yang selalu bersemangat menjadi sumber energi tersendiri bagi para peserta. Agus Priyanto pula yang mengisi materi di hari kedua untuk teknik penulisan sebagai kemampuan dasar humas.

Mengisi sesi terakhir sehabis makan malam adalah Andi Irman, Konsultan Komunikasi Bamboedoea yang sudah lama menggeluti Media Relations. Kali ini, Andi lebih menyoroti Media Monitoring dan Analisis sebagai action dasar pengambilan kebijakan komunikasi. Peserta menjadi lebih terlibat karena penyampaian sangat praktis dan aplikatif.

6 Kunci Manajemen Krisis

Belum lama kita terkejut dengan musibah kecelakaan pesawat Adam Air, dan tenggelamnya kapal Levina, kita lagi-lagi dikejutkan dengan peristiwa terbakarnya pesawat Garuda pada Maret lalu. Tak hanya musibah yang menelan sejumlah korban jiwa, peristiwa ini sekaligus juga menjadi titik krisis bagi perusahaan yang bersangkutan.

Secara harafiah, krisis bisa berarti setiap situasi yang dapat mengancam integritas ataupun reputasi perusahaan, yang kerap kali disebabkan oleh kecenderungan media dalam memberitakan secara negative. Situasi ini bisa berupa permasalahan hukum, pencurian, kecelakaan, kebakaran, banjir ataupun bencana lainnya yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan, baik langsung ataupun tak langsung. Atau, situasi ini juga bisa berupa kondisi dimana media massa memberitakan bahwa perusahaan Anda tidak bereaksi dengan sebagaimana mestinya saat menghadapi krisis. Dalam kasus di atas, misalnya kecenderungan negative dalam memberitakan peristiwa tersebut. Apalagi saat PR perusahaan atau juru bicara perusahaan tersebut tak kunjung muncul dan memberikan pernyataan.

Lalu bagaimana mengatasinya? Nah, berikut 6 kunci panduan Anda dalam menangani krisis adalah:

  1.  Hubungi CEO atau kepala departemen humas Anda. Susunlah rencana dan strategi yang tepat untuk menangani krisis yang sedang dihadapi. 
  2. Membentuk Tim Krisis Komunikasi, yang terdiri atas CEO, kepala bagian PR, Direktur, Manajer senior dari divisi yang terlibat dalam krisis, kepala bagian keamanan, pengacara organisasi, juga pihak-pihak yang mungkin terlibat seperti saksi. Keseluruhan anggota tim nantinya harus punya kemampuan untuk menghadapi pertanyaan media. Tim ini nantinya akan bertugas untuk mengidentifikasi tindakan yang harus diambil dalam menyikapi krisis yang sedang terjadi. 
  3. Ciptakan figur juru bicara. Harus ada satu figur juru bicara yang mewakili perusahaan, membuat pernyataan resmi, menjawab pertanyaan media selama krisis. Perlu juga disiapkan juru bicara pengganti jika juru bicara utama sedang berhalangan. Tak hanya itu, juga perlu disiapkan sejumlah pakar atau konsultan ahli, seperti misalnya misalnya pakar keuangan, konsultan teknik, ataupun ketua komunitas yang terkait krisis. Juru bicara haruslah seorang yang nyaman berhadapan dengan media dan wartawan, berpengalaman menangani media, mampu mengidentifikasi sejumlah kunci pokok, mampu bicara di depan umum tanpa menggunakan jargon, menghargai pekerjaan wartawan, serta memiliki wawasan yang luas tentang organisasi dan penanganan krisis. 
  4. Pilihlah tempat untuk media center atau ruangan untuk mengadakan konferensi pers.
  5. Buatlah news release, yang minimal mencakup 5W yaitu who, what, when dan where kejadian. Fakta yang dimuat haruslah akurat dan berasal dari sumber yang terpercaya. 
  6. Siapkan pernyataan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak selain juru bicara untuk menjawab pertanyaan wartawan. Ini karena wartawan berhak mewawancarai siapa saja. Karena itu, hendaknya disiapkan pernyataan seperti “Saat ini masih dilakukan pencarian fakta. Tapi akan segera diadakan konferensi pers mengenai hal ini. Jadi, mohon tinggalkan nama dan nomor ponsel yang dapat kami hubungi. Terima kasih”. Pernyataan ini nantinya bisa disebar luaskan lewat telpon, email, fax, ataupun sms. 

Humas Pemerintah: Bukan Sekedar Tukang Kliping

Saat ini, hampir seluruh instansi pemerintah punya kantor humas yang merupakan jembatan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus penghubung pemerintah dengan pers. Untuk itu, divisi humas ini juga telah melakukan sejumlah publikasi internal, memberdayakan kantor-kantor wilayah serta unit pelayanan teknis agar berperan sebagai outlet informasi.

Sayangnya, masih banyak masyarakat yang menganggap kinerja humas pemerintahan kurang baik. Dalam polling di website Bakohumas pada 14 Maret 2007 (http://www.bakohumas.depkominfo.go.id), dari 53 responden, 64,1% menganggap kinerja humas pemerintahan kurang baik. 32% menganggap kinerja humas pemerintahan cukup baik, dan hanya 3,77% yang menganggap kinerja humas pemerintahan baik.

Apa sajakah sebenarnya kendala para humas pemerintahan tersebut?
a. Lemahnya struktur dan kultur organisasi humas di sebagian besar instansi pemerintahan.
Selain struktur organisasi humas masih sangat bervariasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, kultur pikiran para pejabat dan petugas humas yang ada juga masih cenderung “to be served” ketimbang “to serve” publik. Bisa jadi, ini disebabkan oleh belum utuhnya persepsi pimpinan terhadap peran dan fungsi humas itu sendiri.

b. Infrastruktur. Harap diketahui, bahwa saat ini hampir seluruh humas di pemerintahan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kerja, peralatan kantor, dan sarana penunjang lainnya.

c. Sumber Daya Manusia yang belum memenuhi kualifikasi sebagai petugas/pejabat humas. Sempat ada sejumlah anggapan, bahwa divisi humas adalah tempat buangan, dan hanya pelengkap suatu organisasi di departemen maupun di Pemerintah daerah

d. Belum bisa meraih kepercayaan publik. Tentu saja, poin ini didasari oleh beberapa hal, seperti:
1) Tidak terkemasnya informasi secara baik
2) Kurang efektifnya media yang digunakan. Banyak instansi pemerintahan yang masih menggunakan penerbitan internal melalui majalah, tabloit, leaflet, website. Selain konten yang kurang diminati publik, penerbitan internal juga tak mampu menjangkau khalayak secara luas. Wapres Yusuf Kalla sempat mengkritiknya secara pedas. “Dengan begitu, namanya bukan lagi hubungan masyarakat, tetapi hubungan pegawai,” ujarnya.
3) Adanya diseminasi informasi mengenai topik yang sensitif, misalnya kebijakan pemerintah. Ini mengesankan kinerja humas yang lamban, sehingga tertinggal oleh media massa.
4) Citra humas pemerintah yang kurang kredibel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

Padahal, potensi humas pemerintah secara organisasi sebetulnya cukup besar. Di tingkat Kabupaten/Kota saja, terdapat 400 organisasi kehumasan. Sementara di tingkat Propinsi terdapat 33 organisasi kehumasan dan di tingkat Pusat sebagai anggota Bakohumas ada sekitar 183 organisasi melingkupi Departemen, Lembaga Negara dan BUMN.

Namun potensi ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena kondisi realitas seperti :
a. Belum adanya standar minimal kelembagaan humas pemerintahan yang diatur secara nasional untuk menetapkan unit organisasi kehumasan pemerintah, misalnya setara dengan satuan kerja atau organisasi yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan, baik di Pusat maupun Daerah (Eselonisasinya masih bervariatif dan sebagian besar pada posisi eselon III dan IV, bahkan kadang-kadang tidak bereselon). “Humas departemen saat ini tidak memiliki jabatan yang kompeten untuk memberikan informasi, sehingga informasi yang dikeluarkan pun tidak dipercaya oleh publik,” ujarMenteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofyan Djalil. (Media Indonesia Online, Diusulkan, Jubir Departemen Pejabat Eselon I, Senin, 22 Januari 2007)

b. Kualifikasi menjadi pejabat dan petugas Humas (Skill – knowledge – managerial ) masih sangat lemah. Petugas humas hanya sebagai pelengkap pengisian jabatan organisasi, yang tidak didasarkan pada kriteria kebutuhan, dan belum dianggap penting oleh Pimpinan. Sehingga rekruitmentnya juga terkesan “seadanya” (baik di Pusat maupun di Daerah).

c. Belum terciptanya mekanisme aliran informasi dan konten yang standar dari masing-masing departemen/lembaga-lembaga negara/BUMN/Pemda terhadap penanganan informasi yang terjadi baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional.

Untuk itu, diperlukan pemberdayaan lembaga humas pemerintah, misalnya cara pengelolaan informasi kebijakan pemerintah, sehingga informasi tersebut dapat disampaikan pada masyarakat. “Oleh karena itu, humas pemerintah yang sementara masih dicitrakan hanya sebagai pengkliping, atau sebagai tukang foto saja, perlu ada upaya-upaya peningkatan kemampuan skill di bidang kehumasan,” ujar Sofyan Djalil, Menkominfo di Palembang, 22 Desember 2006).

Sementara dalam bidang SDM, perlu adanya sistem rekrutmen yang didasarkan pada kriteria kebutuhan bidang kehumasan. Setelah itu, perlu diselenggarakan sejumlah pelatihan ketrampilan bidang kehumasan yang mampu menunjang skill dan meningkatkan kapasitas petugas dan pejabat humas pemerintah.
Saat ini, Departemen Pendidikan Nasional sudah memulainya dengan Gerai Informasi dan Media. Bagaimana dengan Departemen lainnya? (Retnadi Nur’aini)

Bamboedoea di Pilkada NAD

Banda Aceh– Suksesnya Pilkada NAD 2006 yang baru saja berlalu menjadi kebanggaan Bamboedoea Communications. Betapa tidak event akbar yang menjadi sorotan dunia Internasional tersebut, Bamboedoea dipercaya untuk mengelolah sosilisasi terpadu (Media Center) Komisi Independen Pemilu.

KARNAVAL BECAK
Sejumlah pasangan cagub/wakil mengikuti karnaval dengam menggunakan becak mesin mengelilingi Kota Banda Aceh, pada acara deklarasi kampanye damai.

Kebanggaaan itu tentu saja sangat beralasan. Betapa tidak Pilkada Aceh merupakan Pilkada terbesar dalam sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Bayangkan saja, Pilkada ini diselenggarakan di 19 Kabupaten/kota serentak, untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur sekaligus Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Dilihat dari jumlah daerah yang melaksanakan pemilihan, tidak heran kalau terdapat 42.581 penyelenggara formal yang terdiri dari Petugas KPPS, PPG, PPK, Panwas, KIP Kabupaten/kota, sampai KIP Provinsi.

Dalam pemilihan skala besar inilah, Media Center KIP bergerak aktif menginformasikan segala data dan informasi seputar proses dan perkembangan Pilkada NAD.Sejak September 2006, Media Center sudah bergabung dengan KIP untuk mensosialisasikan informasi seputar pelaksanaan Pilkada, calon-calon yang bertarung ataupun perkembangan-perkembangan lain. Media center melakukan strategi komunikasi dengan menyebarkan materi sosialisasi, melaksanakan event-event pers, dan melibatkan publik secara luas.

Setiap hari, tim media center melakukan monitoring media dan melihat tren pemberitaan yang berkembang. Pada minggu-minggu menjelang Pilkada, jumlah berita yang muncul bisa mencapai 300 buah. Isu yang sedang hangat akan segera ditanggapi dengan melaksanakan Konferensi pers atau Press Background. Media dan publik juga bisa langsung meminta data ke help desk informasi yang selalu siap di Media Center. Selain itu, juga ada tim event yang membentuk konsep acara dan event yang meriah dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Deklarasi Kampanye Damai adalah dan karnaval becak adalah contoh event yang mendapat coverage nasional dan internasional.

Hal ini tentu tidak mudah, karena selain diperhatikan publik, banyak aspirasi yang harus diakomodasi. Sebagai contoh, total peserta yang ingin menjadi Kepala Daerah adalah 129 pasang calon Kepala Daerah atau 258 orang. Jumlah ini terdiri dari 8 pasang calon Gubernur/Wakil Gubernur dan 122 pasang calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Yang istimewa dan menjadi perhatian banyak pihak, adalah bahwa terdapat calon independen di Pilkada yang diawasi 150 orang pemantau asing ini. Untuk memilih mereka, KIP membuka 8.471 TPS di seluruh NAD, dengan 16.942 kotak suara; 33.884 bilik suara; serta 8471 botol tinta Pilkada. Ini belum pengadaan logistik lainnya seperti termasuk 5.405.348 lembar surat suara dan 2.632.935 kartu pemilih.

Namun berkat kerja sama berbagai pihak, kerja keras ini tidak sia-sia. Pemilih yang ikut serta mencapai 79.9% dari Daftar pemilih tetap atau sama dengan 2.104.739 pemilih. Sebagai hasil, terpilihlah salah satu calon independen, yaitu irwandi Yusuf-M.Nazar, yang meraup 38.2% suara – mematahkan prediksi survey nasional dan internasional yang menyatakan kemungkinan besar akan ada Pilkada Putaran II untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

Salah satu hal yang patut dibanggakan adalah kecilnya kesalahan mencoblos, yaitu hanya 4.39%. Jumlah yang menjadi angka terendah dalam pelaksanaan pemilihan di Indonesia itu mencerminkan bahwa masyarakat tahu dengan baik tata cara pencoblosan. Dengan kata lain, sosialisasi berhasil dilakukan.

Mengidentifikasi Sumber Bencana PR

Bencana PR bisa datang dari mana saja, tidak melulu dari dalam tubuh perusahaan. Yang pertama adalah bencana alam. Media biasanya mendeskripsikan bencana alam sebagai sumber citra buruk – biasanya bagi turisme atau pemerintah negara bersangkutan. Kedua adalah aktivitas bisnis yang berdampak pada perusahaan satu grup. Ini terjadi saat minuman Coca Cola dan Pepsi di India dituduh berisi bahan kimia beracun. Yang ketiga adalah potensi konflik saat akuisisi perusahaan. Keempat adalah ketika isu dibawa ke pengadilan. Kelima adalah rumor – ini menimpa Procter&Gamble (P&G) yang dituduh menyiarkan satanisme dan logo mereka harus diganti. Keenam adalah perilaku staf. Ini terjadi saat Tragedi WTC dan staf Starbucks meminta pasukan penyelamat membayar air mineral yang dibutuhkan korban. Yang terakhir adalah favorit media, yaitu skandal keuangan dan seksual.

Gerry Mckusker, penulis Talespin: Public Relations Disasters, menyatakan setengah dari 10 Agensi PR besar dunia melakukan perbuatan serupa atau berpotensi terkena Bencana PR. Sebuah agensi PR terkemuka di Inggris harus membayar untuk statement buruk mengenai anggota parlemen dari Partai Konservatif. Ketchum, Konsultan PR besar Amerika, juga terkena skandal karena menyerahkan 250.000 US$ kepada media agar mengangkat program pendidikan pemerintah. Regulasi dari asosiasi PR di seluruh dunia pun belum banyak membantu karena tidak banyak Konsultan PR yang menjadi anggota asosiasi tertentu. Mckusker mengatakan perbandingannya adalah 6 : 1.

Ekspektasi ideal adalah semakin banyak Konsultan PR yang mengikuti rambu-rambu etika yang berlaku. Namun, terlepas dari ekspektasi tersebut, diharapkan identifikasi sumber Bencana PR ini bisa menimbulkan kewaspadaan – bahwa bahkan Konsultan PR pun berpotensi tertimpa citra buruk.

Kirim Pesan

Kirim masukan dan kritik anda

Alamat Kantor

Jl.Cakrawijaya II ,
Blok J Nomor 10,
Kavling Diskum Jakarta Timur

Kontak Kami

Telepon 021-859012743/44

Faximile 021-8560408

Alamat Email

bamboedoea@bamboedoea.com

www.bamboedoea.com