293_Picture1

Mengomunikasikan MP3EI

Ada yang pemandangan berbeda dari perhelatan peluncuran MasterplanPercepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 27 Mei lalu di Jakarta. Dalam acara yang disiarkan langsung stasiun televisi nasional itu, pemerintah ingin memperlihatkan bahwan MP3EI bukan sekedar konsep dan kertas kosong belaka. Ini dapat dilihat pada tayangan on the spot secara langsung pengerjaan 17 proyek pembangunan infrastruktur yang sudah mulai diimplementasikan.

296_ok

Menuju Humas yang Andal dan Kredibel

Penguasaan informasi dan isu menjadi penting agar proses transfer informasi berjalan baik. Tidak hanya untuk mentransfer informasi ke publik tetapi juga transfer informasi kepada kalangan internal sebuah institusi. Agar hal ini bisa tercapai dibutuhkan sebuah strategi yang mampu memetakan kebutuhan komunikasi dan informasi buat publik dan tentunya dilaksanakan oleh tenaga-tenaga andal yang mampu mengeksekusinya dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan target yang diharapkan.

Taspen Adakan Pelatihan Kehumasan

PT Taspen (Persero) menggelar Pelatihan Hard Competency dan Standarisasi Kehumasan untuk seluruh Humas PT Taspen (Persero) di Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta (29 November – 1 Desember 2011). Bamboedoea Communication didaulat menjadi narasumber dalam pelatihan ini. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan tentang konsep strategi kehumasan, media relations, penulisan, dan keprotokoleran pada Humas PT Taspen Persero, baik di tingkat pusat dan daerah.

297_dise

Meraih Reputasi Dari Daerah

Setelah cukup sukses menggelar diseminasi hasil kerja Kementerian PPN/Bappenas pada 2010, pada akhir 2011 lalu, Humas Kementerian PPN/Bappenas kembali menggelar Diseminasi Produk-produk Perencanaan di empat Provinsi (Sumatera Utara, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Bali) untuk mensosialisasikan berbagai capaian Bappenas sepenjang 2011. Hasilnya, diseminasi ini disambut antusias masyarakat di keempat provinsi tersebut. Antusias dapat dilihat dari jumlah peserta yang hadir (lebih 200-an peserta), pemberitaan di media, dan sesi tanya jawab saat diseminasi yang cukup dinamis. Selain merepresentasikan bagian Indonesia (Barat, Tengah, dan Timur), keempat provinsi ini dipilih sesuai tema-tema produk yang akan disosialisasikan Bappenas.

284_HASIHOLAN SIAHAAN

Tujuh BUMN Kuasai 26 Persen Kapitalisasi Pasar Modal

Pada tahun 2010 saham BUMN menunjukkan kinerja dan performa yang terus membaik dibanding tahun 2009. Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam Konferensi Pers Refleksi Akhir Tahun 2010 Kementerian BUMN (31/12) mengatakan dari 17 BUMN yang terdaftar di pasar modal, hampir seluruhnya mengalami pergerakan yang positif. Perusahaan BUMN yang harga sahamnya mengalami pertumbuhan terbesar adalah Adhi Karya (122%). Menyusul di belakangnya, Widjaya Karya (112,3%),  BNI (103,1%), dan BTN (98, 8%).

285_foto atas halaman 2

Mengkomunikasikan Setahun Kinerja Bappenas: Berkomunikasi dari Daerah

Suasana siaran langsung Economic Challenges Metro TV dengan tema ‘Perekonomian Nasional dan Daya Saing Bangsa’ (29/11)

Oktober 2010 kemarin, tepat setahun usia Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Semua jajaran pemerintahan mulai dari presiden hingga para menteri memaparkan pekerjaan beserta hasil yang telah dicapai selama setahun berkiprah. Tidak terkecuali Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

288_HAL.6. BAWAH

Pameran Foto Meriahkan KNH 2010

Seorang peserta KNH 2010 sedang mengamati foto-foto pada pameran Foto KNH 2010

Ada yang beda dari gelaran Konvensi Nasional Humas 2010 kali ini. Selain disugukan presentasi  dan pemaparan dari banyak pakar, para peserta juga dapat menyaksikan pemeran foto-foto apik dan menarik yang berisi aktivitas institusi-institusi anggota Perhumas, perusahaan swasta dan BUMN. Dengan layout panel yang interaktif dan pencahayaan yang pas, pameran ini mendapat banyak perhatian dari para peserta KNH.

286_FOTO ATAS

Melibatkan Masyarakat Mengawasi Pemilu

Para peserta pelatihan, Perwakilan UNDP Indonesia, dan Pembicara (Heri Rakhmadi) berfoto bersama seusai pelatihan

Keberhasilan pemilu/pemilukada tergantung dari kinerja Bawaslu/Panwaslu dalam mengawasi setiap tahapan. Pengawasan yang efektif akan menciptakan sebuah pemerintahan baru yang lahir dari sebuah proses yang benar-benar jujur, adil dan demokratis.

Namun, peran penting dan strategis ini belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur yang memadai, Jika menengok kiprah Bawaslu/Panwaslu pada Pemilu 2009 dan Pemilukada setelahnya, banyak tantangan yang dihadapi lembaga ini untuk mengefektifkan peran dan fungsinya. Sebut saja, penganggaran yang selalu tidak jelas, keterbatasan jumlah personel, keterlambatan pembentukan Panwaslu, terbatasnya waktu dalam melakukan pengawasan, dan sosialisasi/publikasi/kegiatan kepada publik dan media masih sangat minim

“Keterbatasan ini harus disiasati agar pengawasan penyelenggaraan Pemilu benar-benar efektif. Salah satunya dengan membangun partisipasi publik, terutama lewat media massa, untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu/pemilukada,” ujar Direktur Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi saat menjadi pembicara Pelatihan Operasional Komunikasi dan Humas Sekretariat Bawaslu pada 22-24 Juli 2010 yang difasilitasi oleh UNDP.

Strategi untuk membangun partisipasi publik antara lain dengan menggelar berbagai program sosialisasi dan pemahaman kepada media, publik, ormas, LSM mengenai  berbagai aspek pengawasan Pemilu, membuka selebar-lebarnya ruang aspirasi/pengaduan publik terhadap pelanggaran Pemilu (Call Center, Email Center, SMS Center, Kotak Pengaduan dll), serta menjalin relasi yang intensif dengan stakeholders.

Agar partisipasi masyarakat terbangun untuk membantu Bawaslu/Panwaslu mengawasi Pemilu/Pemilukada diperlukan sebuah strategi komunikasi terpadu. “Strategi yang memadukan program media relations untuk meraih dukungan media, program  pusat informasi, saluran aspirasi publik, mengembangkan kemitraan, dan kampanye kehumasan dan even publik,” jelas Heri.

Para peserta cukup antusias mengikuti kegiatan ini. “Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi Humas Sekretariat Bawaslu sebagai pengetahuan bagaimana strategi  merancang dan mengimplementasikan program-program komunikasi untuk membangun partisipasi publik membantu mengawasi Pemilu/Pemilukada,” ujar Rahmat Yasin salah seorang peserta pelatihan.

Selain memberikan paparan mengenai strategi komunikasi Bawaslu, Heri juga memberikan materi terkait efektivitas media relations dan media even.

Training UU KIP Kementerian PU Media Center

Inti dari penerapan Undang-Undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah Badan Publik mempunyai sistem pelayanan informasi dan dokumentasi data yang mumpuni sehingga bisa memberikan informasi kepada pencari informasi dan publik secara cepat, tepat, biaya ringan, dan dengan cara sederhana (tidak berbelit-belit).

“Transparansi dan keterbukaan informasi membutuhkan sistem pengelolaan dan pelayanan informasi,” ujar Direktur Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi saat menjadi pembicara pada Training UU KIP yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU, di Bandung, Juni 2010 lalu.

Kewajiban yang diamanatkan UU KIP antara lain transparan dan terbuka untuk memberikan informasi; menyediakan dan memberikan pelayanan informasi yang akurat, cepat, mudah diakses, dan proporsional; serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi sehingga dapat diakses publik dengan mudah, membutuhkan sebuah konsep yang komprehensif dan terintegrasi.

Salah satu konsep pelayanan informasi yang sudah teruji mampu memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat adalah Media Center. Jika ditilik dari namanya bukan berarti konsep ini adalah khusus pelayanan informasi buat media, tetapi sebuah konsep integratif yang di dalamnya terdapat program-program pelayanan dan penyebarluasan informasi.

“Media Center terdiri dari empat program yaitu Pusat Pers dan Informasi Publik, Media Relations, Media Monitoring dan Analisis, dan Manajemen Data,” ungkap Heri.

Selain itu, yang tidak kalah penting di era keterbukaan pers dan publik saat ini adalah perlu ada sebuah model pelayanan khusus buat media massa. “Saat ini media massa mempunyai kemampuan diseminasi informasi yang luas, mempunyai pengaruh besar dalam membangun persepsi, citra dan reputasi lembaga, dan bisa menjadi partner dalam edukasi publik tentang tugas pokok dan fungsi institusi/lembaga.

269_presentasi DJP

Seminar Strategi Komunikasi dan Pengelolaan Media Ditjen Pajak: Jangan Abaikan Komunikasi Internal

Direktur Bamboedoea Heri Rakhmadi memaparkan strategi komunikasi dan pengelolaan media Ditjen Pajak, Jakarta (11/5)

Ada pemandangan berbeda di Auditorium Gedung Utama Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta (11/5). Sekitar  280 para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan, Konsultasi Perpajakan se-Indonesia serius mendengar paparan mengenai strategi komunikasi DJP pasca  terkuaknya makelar kasus yang melibatkan oknum DJP Gayus Tambunan.

Memang selama dua hari (11-12/5) Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2H) DJP menggelar rekernas yang salah satu rangkaian kegiatannya adalah paparan terkait strategi komunikasi dan pengelolaan media DJP pasca kasus Gayus yang disampaikan Direktur Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi.

Dalam paparannya, Heri mengatakan, selama ini strategi komunikasi eksternal DJP terkait sosialisasi dan penyuluhan Pajak sudah sangat optimal dan dapat dikatakan berhasil. Instansi ini berhasil menggunakan berbagai saluran untuk mengkampanyekan pajak kepada masyarakat. Saluran variatif dan kreatif seperti website, kring pajak, e-mail centerSMS alertbelow the lineabove the line, e-reg NPWP, Pojok Pajak, dan Mobil Pajak Keliling, berhasil meningkatkan awareness para wajib pajak.

Namun, terkuaknya makelar kasus di DJP menjadi isyarat bahwa komunikasi eksternal yang optimal juga harus diimbangi dengan program komunikasi internal yang maksimal juga. Menurut Heri, kasus Gayus dapat dijadikan momentum oleh DJP untuk melakukan perubahan mendasar baik sistem maupun kultur agar kasus Gayus tidak terulang lagi.

Salah satu alat untuk menggerakkan perubahan mendasar ini adalah dengan lebih mengintensifkan program-program komunikasi dan kampanye internal yang ditujukan untuk semua pegawai DJP. “Perlu program-program komunikasi internal yang memberikan pemahaman bahwa pegawai DJP adalah duta-duta institusinya. Apa yang dipersepsikan publik terhadap DJP sangat ditentukan oleh tingkah laku dan pola hidup para pegawainya,” jelas Heri.

Program-program komunikasi ini diselaraskan dengan penguatan law enforcementberupa penindakan dan pencegahan intenal yang juga dibarengi dengan berbagai kegiatan penguatan integritas aparatur DJP. Kesemuanya ini dibingkai dalam semangat untuk melakukan perubahan sistem yang mendasar di DJP misalnya terkait sistem dan hukum  perpajakan, transparansi pengelolaan keberatan pajak, atau penguatan “whistle blower system” agar ke depan DJP bebas dari praktik-praktik seperti yang dilakukan Gayus.

“Komunikasi eksternal DJP yang sudah cukup bagus harus diimbangi dengan komunikasi internal yang berkualitas juga. Komunikasi internal tidak kalah penting dengan komunikasi internal. Namun, inilah yang sering dilupakan pelaku PR,” ungkap Heri.

Kirim Pesan

Kirim masukan dan kritik anda

Alamat Kantor

Jl.Cakrawijaya II ,
Blok J Nomor 10,
Kavling Diskum Jakarta Timur

Kontak Kami

Telepon 021-859012743/44

Faximile 021-8560408

Alamat Email

bamboedoea@bamboedoea.com

www.bamboedoea.com