279_FOTO SUMBAR1

Pemilukada Sumbar: Deklarasi Pemilukada Badunsanak Berlangsung Meriah

Para Calon Kepala Daerah Sumbar mengucapkan komitmen untuk melaksanakan pemilukada secara damai

Ada pemandangan yang tidak biasa—sebuah kemeriahan—di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), pada Senin (10/5) lalu. Ratusan orang dengan wajah antusias, berkumpul menyaksikan sebuah perhelatan besar dan penting bagi Provinsi Sumatera Barat. Sebuah perhelatan untuk mengikat komitmen para calon kepala daerah yang akan berkompetisi pada  Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sumbar.

Memang, pada 30 Juni 2010, Sumbar akan menggelar hajatan besar yaitu penyelenggaran 14 pemilukada serentak yang meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumbar, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Sijunjung, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan dan pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Bukittinggi serta Kota Solok.

Kemeriahan acara deklarasi damai yang bertajuk “Pemilu Badunsanak, Damai dan Berkualitas”  ini sudah mulai kelihatan ketika  para penari mulai beraksi menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Ketua KPU A.Hafiz Anshary, dan Ketua KPU Sumbar Marzul Veri, serta ketua KPU Kalimantan Timur dan KPU Jawa Timur. Tari Pasambahan ini disambut dengan sorak-sorai masyarakat yang menyaksakan acara.

Suasana semakin meriah dengan kehadiran para calon kepala daerah yang mengenakan busana seragam yaitu pakaian khas Sumbar. Dengan semangat kekeluargaan para calon kepala daerah mengucapkan ikrar untuk melaksanakan pemilukada badunsanak yang diikuti dengan penandatanganan komitmen.

Usai penandatangan deklarasi, Mendagri didampingi Ketua KPU dan Ketua KPU Sumbar memukul bedug dan melepaskan balon merah putih sebagai harapan pemilukada di Sumbar akan berlangsung damai dan berkualitas. Kemeriahan dan antusias masyarakat semakin bertambah saat  diaraknya calon bupati dan walikota dari 13 daerah dengan dengan kereta wisata dan lima pasangan calon gubenur/calon wakil gubernur dengan kereta kuda keliling Kota Padang. Sepanjang jalan, para calon menyapa dan melambaikan tangan kepada masyarakat yang menyaksikan pawai dari pinggir jalan.

Acara Deklarasi Pemilu Badunsanak ini mendapat liputan luas media. Karena, sebelumnya (6/5), Ketua KPU Sumbar  Marzul Veri mengabarkan kegiatan ini kepada media massa saat konferensi pers persiapan Pemilukada Sumbar di Media Center KPU, Jakarta. Acara konferensi pers ini sendiri, dikoordinir oleh Bamboedoea.

249_Picture 659

30 April 2010 Awal Era Keterbukaan Informasi Publik: Badan Publik Harus Segera Siapkan Diri

Walau tinggal di Lampung, tidak menghalangi Hendro Kusomo dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Kementerian Pekerjaan Umum Bandar Lampung mengikuti Workshop Strategi Kehumasan Menyambut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang berlangsung di Jakarta, 19 November 2009 lalu. Baginya, informasi mengenai strategi penerapan UU KIP sangat penting diketahui, terlebih lagi, Hendro bekerja di sebuah Badan Publik (BP) yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Tidak hanya Hendro, sebanyak 40 orang Humas dari berbagai BP juga terlihat antusias mengikuti workshop yang membahas langkah-langkah strategis yang harus dilakukan BP agar bisa menerapkan UU KIP yang akan berlaku 30 April 2010.

Mengingat hanya dalam hitungan bulan UU KIP diterapkan, Bamboedoea berinisiatif menggelar sebuah workshop sehari tentang strategi Humas Badan Publik untuk menerapkan UU KIP. Sebagai Konsultan PR yang telah lebih dari sepuluh tahun berpengalaman mengelola Media Center berbagai event nasional dan beberapa Pusat Informasi dan Komunikasi di kementerian/lembaga negara, Bamboedoea merasa perlu mengadakan sebuah forum evaluasi tentang sejauh mana BP telah mempersiapkan diri menerapkan UU KIP.

Tema-tema penting yang  dibicarakan pada workshop ini antara lain: UU KIP dan Semangat Good Governance; Peran Komisi Informasi dalam Mengawal UU KIP; Manajemen Sistem Pelayanan Informasi Publik; dan Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Informasi.

Dengan menghadirkan para nara sumber yang kompeten di bidangnya, para peserta tidak hanya disuguhkan penerapan UU KIP dalam bingkai wacana, tetapi langsung pada tataran operasional.

Untuk mengetahui semangat yang terkandung dalam UU KIP dan kaitannya dengan good governance, workshop menghadirkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Prof. Dr. Ahmad M.Ramli. Sedangkan, untuk mengetahui seluk beluk dan tupoksi Komisi Informasi (KI) dan mekanisme penyelesaian sengketa publik dihadirkan Wakil Ketua KI Henny S. Widyaningsih.

Pemaparan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana strategi BP agar mampu mempersiapkan diri menerapkan UU KIP secara optimal dalam sisa waktu beberapa bulan sebelum diberlakukan. Materi ini disampaikan oleh Direktur Utama Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi.

Dalam paparannya, Heri mengatakan, dalam kurun waktu kurang dari 100 hari kerja, BP harus segera melakukan persiapan-persiapan implementasi UU KIP bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Yang sangat mendesak segera dilakukan adalah mensosialisikan keberadaan UU KIP di kalangan internal BP. Selain itu, saat ini BP harus segera membuat organisasi sederhana (minimal pokja) yang bertugas melakukan pengumpulan dan pengelolaan data/Informasi, memutakhiran website, penyusunan sistem, mekanisme, alur pengelolaan dan pelayanan informasi, penyiapan SDM personil organisasi, serta menyiapkan infrastruktur.

Humas harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan informasi publik. Sudah saatnya merevitalisasi paradigma Humas dari pengontrol informasi  menjadi paradigma pelayanan informasi publik maximum access limited exemption, yakni memberikan informasi sebanyak-banyaknya dengan pengecualian yang terbatas. Karena UU KIP mengamanatkan Badan Publik harus melayani semua permohonan informasi, sepanjang bukan informasi yang dikecualikan.

294_bimtek

Bimtek Informasi Pemilukada : Kuncinya Penguatan Kapasitas

Direktur Bamboedoea Heri Rakhmadi memberikan paparan strategi sosialisasi pemilukada

Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah-daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di seluruh Indonesia. Salah satu biang rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan juga sering terjadinya kerusuhan dalam beberapa penyelenggaraan Pemilukada di tanah air adalah minimnya sosialisasi dan pelibatan masyarakat.

Salah satu strategi agar KPU di daerah bisa meranang program kehumasan yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan melibatkan sebanyak mungkin stakeholders adalah memberikan kapasitas tentang strategi dan perencanaan sosialisasi pemilukada. “Salah satu cara agar sosialisasi berjalan efektif dan efisien di tengah keterbatasan dana sosialisasi adalah dengan penguatan kapasitas para personil KPU di daerah-daerah,” papar Direktur Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi saat menjadi pembicara utama pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Informasi Pemilukada yang berlangsung di Cianjur, Jawa Barat (25/04).

Memang, masalah keorganisasian di KPU daerah menjadi salah satu permasalahan serius, terutama keorganisasian kehumasan. Sebagai tulang punggung sosialisasi pilkada di daerah struktur organisasi Humas sangat terbatas baik jumlah, peran, maupun anggaran. Pertanyaan kunci sebelum memilih teknik dan taktik kehumasan pemilukada adalah, berapa anggaran yang tersedia, kondisi Infrastruktur  komunikasi yang tersedia, dan kualitas serta kuantitas SDM,” ujar Heri di depan anggota divisi sosialisasi KPU dari seluruh Indonesia.

Menurut Heri, jika kapasitas SDM kehumasan KPU di daerah sudah baik, maka keterbatasan dana bisa disiasati dengan program-program kehumasan yang kreatif dan efisien tetapi punya dampak yang cukup signifikan. Pengalaman serupa pernah dilakukan Heri Rakhmadi saat menjadi Team Leader Media Center KPU 1999, 2004, dan 2009. “Dengan dana yang terbatas bisa dirancang program kehumasan yang massif dengan melibatkan sebanyak mungkin stakeholders sehingga mempunya dampak yang luas dan signifikan. Intinya kreatifitas dan mau bekerja keras,” jelasnya. Salah satu cara untuk penguatan kapasitas divisi sosialisasi KPU adalah dengan sesering mungkin mengadakan workshop capacity building terkait strategi kehumasan dan kegiatan proses transfer pengetahuan kehumasan lainnya seperti pendampingan, dan lainnya.

289_Picture1

Sepuluh BUMN Dominasi Pemberitaan Media Massa

Pemberitaan Bisnis Indonesia, 7 April 2010

Saat ini terdapat 142 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jumlah tersebut tentu belum termasuk dengan hitungan anak perusahaan BUMN yang jumlahnya juga tidak kalah banyak. Namun dari 142 BUMN, hanya 10 BUMN yang pemberitaannya sering menghiasi media surat kabar (hasil monitoring dan rekapitulasi berita Kementerian BUMN dan BUMN pada 21 surat kabar periode Desember 2009-November 2010 yang dilakukan oleh Bamboedoea Communications).

Sepuluh BUMN yang pemberitaannya paling banyak beredar antara lain Pertamina, PLN, Mandiri, BNI, Garuda, Telkom, Jamsostek, Krakatau Steel, Antam, dan PT Kereta Api. Dari 9.654 berita, kategori pemberitaan BUMN mencapai 3.715 (39%), Kementerian 3.290 (34%), dan kategori lainnya 2.649 (27%). Dengan jumlah pemberitaan yang mencapai 1048, Pertamina tercatat sebagai BUMN dengan pemberitaan yang dominan. Menyusul dibelakangnya PLN (846) dan Bank Mandiri (842).

Beberapa pemberitaan terkait Pertamina dengan tone positif antara lain;  Penerbitan obligasi global (global bond) senilai US$ 1-1,5 miliar; Kegiatan-kegiatan CSR Pertamina; Ekspansi atau pengembangan usaha dalam bentuk sinergi antar-BUMN ataupun kerjasama dengan Non-BUMN; Pembagian deviden serta laba yang diterima oleh Pertamina dan rencana Pertamina menguasai saham PT Medco Energi Internasional Tbk. Sedangkan yang muncul dengan tone negatif diantaranya; Permasalahan hutang piutang Pertamina; Masalah konversi dari minyak tanah ke elpiji yang berujung pada maraknya ledakan tabung gas elpiji 3 kilogram dan rencana impor minyak mentah jenis Azeri Light dari Azerbaijan yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara karena adanya biaya tam  bahan.

Hasil monitoring mencatat total pemberitaan  Kementerian BUMN dan BUMN mencapai 9.654 artikel (rata-rata 30 berita/800 berita tiap bulan. Pemberitaan dengan tone positif tampil cukup dominan, jumlahnya mencapai 6.359 berita (66%). Hanya sekitar 1.477 berita (15%) dengan tone negatif. Sedangkan berita netral 1.818 berita atau (19%).

Selama rentang waktu satu tahun  pencapaian pemberitaan tertinggi terjadi pada Oktober 2010 yang mencapai 1.005 berita. Berita-berita yang muncul saat itu diantaranya  proses penjualan saham PT KS, program Indonesia Emas 2011, dan right issue BNI. Sedangkan Mei merupakan pencapaian pemberitaan terendah yang hanya mencapai 672 berita.  Dari 21 media cetak yang dipantau, tiga surat kabar; Bisnis Indonesia (1.771); Investor Daily (1.619); dan Neraca(763) merupakan surat kabar yang paling intensif memberitakan tentang Kementerian BUMN dan BUMN. Untuk surat kabar umum, jumlah pemberitaan Kementerian BUMN dan BUMN masih perlu ditingkatkan lagi. Contohnya di Kompas, sepanjang tahun lalu yang hanya mencover sekitar 370 pemberitaan mengenai Kementerian BUMN dan BUMN. Dari jumlah tersebut,  219 di antara muncul dengan tone  positif seperti pemberitaan terkait sinergi BUMN; penghargaan dan kinerja BUMN serta  kegiatan NonDeal Road Show). Sedangkan pemberitaan dengan tone negatif yang muncul di Kompas antara lain krisis listrik dan  kisruh IPO PT KS.

Terkait dengan narasumber, sebagai pejabat tertinggi di Kementerian BUMN, Mustafa Abubakar tercatat sebagai narasumber yang paling banyak dikutip oleh surat kabar. Jumlahnya mencapai 2.128 kutipan. Menyusul di belakangnya Sekretaris Menteri BUMN Said Didu (sekarang mantan-red) dan Sekretaris Menteri BUMN  yang baru Mahmuddin Yasin. Sedangkan untuk narasumber eksternal yang paling sering dikutip adalah Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria dan  Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies Marwan Batubara.

Sejalan dengan himbauan Menteri BUMN Mustafa Abubakar, upaya BUMN mengintensifkan komunikasi publik memang perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan  agar ke depan, exposing pemberitaan BUMN  tidak hanya  didominasi oleh 10  BUMN,  tapi lebih meningkat lagi menjadi 30-50 BUMN.

Menurut konsultan kehumasan Heri Rakhmadi sebenarnya komunikasi publik yang dilakukan BUMN dapat lebih ditingkatkan mengingat keberadaan BUMN  yang melingkupi seluruh sektor kehidupan. Mulai dari pembibitan benih hingga  industri pesawat terbang. Untuk itu, Heri mengusulkan agar setiap BUMN perlu merancang strategi kehumasan nya. “Strategi ini yang nantinya bermanfaat sebagai panduan  pembuatan program-program kehumasan,” ujarnya.

283_DSCF4550

Gagasan: Menuju BUMN Kelas Dunia

Tim Non Deal Roadshow BUMN

Ada berita menarik di Bisnis Indonesia terbitan 7 April 2010 lalu. Di media bisnis paling bergengsi itu pada halaman depannya tercantum judul yang sangat menggembirakan sekaligus membanggakan. “Grup BUMN Paling Bersinar.” Demikian judul besar yang ditabalkan secara besar-besar. Tulisan yang disertai infografis menarik  tersebut menjelaskan emiten grup BUMN mendominasi pertumbuhan kinerja tertinggi tahun lalu, dengan rata-rata pertumbuhan laba bersih sebesar 81 persen. Total laba bersih emiten plat merah ini menembus Rp 32, 77 triliun. Sektor-sektor yang tetap akan bersinar pada tahun ini adalah perbankan, telekomunikasi, dan pertambangan yang diproyeksikan mampu menggenjot kinerja emiten badan usaha milik negara ini.

Seperti dikutip Bisnis Indonesia, Franco Sutedjowidjaja, Kepala Riset Ciptadana Sekuritas memproyeksikan lima konglomerasi dapat mencetak pertumbuhan kinerja khususnya laba bersih dan penjualan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini terpicu oleh stabilitas pasar modal, tingkat suku bunga rendah, rupiah yang menguat, dan aliran dana pemodal asing. Data Bisnis Indonesia Intelligence Unit (BIUU) menyebutkan di antara lima grup konglomerasi penyumbang 53,68 persen kapitalisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI), hanya grup Bakrie yang kinerjanya kurang maksimal. Empat grup lain yakni BUMN tumbuh 81 persen, disusul Sinarmas 55, 61 persen, Salim mencapai 19, 46 persen, dan kelompok usaha Astra naik 11, 74 persen. Capaian tersebut mengubah peta rekor pertumbuhan laba antar konglomerasi.

Di antara perusahaan plat merah, PT Perusahaan Gas Negara Tbk menyumbang kenaikan laba bersih tertinggi sebesar 882, 72 persen. Dari sisi nominal, laba bersih dua emiten bank, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk tercatat paling besar di antara BUMN,  masing-masing senilai Rp 7,31 triliun dan Rp 7, 19 triliun.

Kepala Riset PT Bhakti Securities Edwin Sebayang menilai laba bersih BRI berpotensi naik tahun ini menjadi Rp 9,10 triliun dari perolehan tahun lalu yang mencapai Rp 7, 31 triliun. Bank Mandiri juga diperkirakan tetap menunjukkan performa yang baik pada tahun ini. ”Tidak hanya BUMN perbankan, kinerja BUMN pertambangan seperti Bukit Asam dan Antam juga akan naik,” tutur Edwin seperti dikutip Bisnis Indonesia (07/04).

Tentu saja, apa yang digambarkan harian Bisnis Indonesia tersebut menjadi salah satu bukti bahwa saat ini pengelolaan BUMN sudah pada arah yang benar (On The Right Track) dan benar-benar menjadi kebanggaan bangsa.

Non Deal Roadshow

Di tengah masih adanya keraguan akan kinerja BUMN, bersinarnya konglomerasi grup BUMN memang terasa amat membanggakan. Untuk itulah, kondisi tersebut harus  dijadikan momentum yang baik untuk mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia. Mengapa? Karena secara kapasitas SDM maupun performance-nya, banyak BUMN yang tidak kalah kemampuannya dengan perusahaan asing/global yang telah mapan. Untuk itu, sejumlah langkah telah dipersiapkan kantor Kementerian BUMN untuk mentransformasikan BUMN sebagai perusahaan-perusahaan kelas dunia. Salah satunya yakni dengan menggelar kegiatan Non Deal Roadshow ke Singapura dan Hongkong pada 26-29 April lalu.

Non Deal Roadshow merupakan pemaparan situasi terkini perusahaan dan ekonomi Indonesia tanpa kontrak mengikat kepada calon investor asing. Kegiatan yang diprakarsai Kementerian BUMN dan BUMN yang berkecimpung dalam pengelolaan keuangan seperti Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Bahana Sekuritas bertujuan menarik minat investor asing menanamkan modalnya di pasar modal Indonesia.

Non Deal Roadshow juga bertujuan untuk menggambarkan kepada investor asing tentang langkah-langkah dan program kerja Kementerian BUMN dalam memanfaatkan pemulihan ekonomi Indonesia serta memberi gambaran BUMN yang akan melakukan Initial Public Offering (IPO) dan mendapatkan pandangan dari investor potensial. Kegiatan Non Deal Roadshow tentunya tidak terlepas dari kapitalisasi BUMN di pasar modal Indonesia yang terus menguat dan hingga saat ini mencapai 31,5 persen.

Selain menjadi salah satu negara yang tumbuh positif, Indonesia juga diuntungkan dengan rendahnya laju inflasi dan semakin menumpuknya cadangann devisa. Adapun kinerja pasar modal semakin membaik dengan naiknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sekitar 12 persen sejak awal tahun hingga pertengahan April 2010. Dengan adanya Non Deal Roadshow, maka akan membuat arus modal yang masuk ke Indonesia menjadi tinggi sehingga akan mendongkrak harga saham. Peningkatan harga saham, akan menambah kapitalisasi pasar sehingga bisa menambah asset pemegang saham emiten. Atas dasar itu, Indonesia perlu agresif untuk mengundang calon investor asing masuk ke Bursa Efek Indonesia.

Dalam kegiatan Non Deal Roadshow ini, Kementerian BUMN membawa delapan BUMN yang sudah listed seperti Aneka Tambang, Bank Mandiri, BNI, BRI, PGN, Jasa Marga, Bukit Asam, dan Telkom. Dua perusahaan yang akan go public seperti Garuda Indonesia dan Krakatau Steel juga diikutsertakan. Selama kegiatan Non Deal Roadshow berlangsung di Singapura,  Kementerian BUMN telah mengundang sekitar 50 perusahaan yang memiliki minat besar untuk memiliki saham di BUMN Indonesia. Untuk kegiatan Non Deal Roadshow di Hongkong, pemerintah juga telah mengundang sekitar 50 perusahaan yang akan menjadi calon investor.

Untuk memaksimalkan publikasi kegiatan Non Deal Roadshow, sejumlah upaya media relations juga diintensifkan, baik sebelum acara maupun saat kegiatan berlangsung di Singapura dan di Hongkong. Sebelum kegiatan Non Deal Roadshow berlangsung misalnya, diadakan diskusi media (media update) bertajuk  “Membedah Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Pasar Modal” yang diselenggarakan Danareksa. Diskusi media yang digelar di Hotel Grand Hyatt, Jakarta menghadirkan Equity Capital Market PT Danareksa Chandra Pasaribu, Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Kahlil Rowter dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Edgar Ekaputra sebagai narasumber. Antusiasme wartawan untuk meliput kegiatan tersebut terbilang besar mengingat jumlah wartawan yang datang mencapai 100 orang.

Selain itu, pada setiap kali jumpa pers beberapa kali Menteri BUMN Mustafa Abubakar memberikan penjelasan tentang Non Deal Roadshow. Begitu pula saat acara berlangsung, kegiatan wawancara mendalam dengan narasumber selalu diagendakan.

Kegiatan Non Deal Roadshow memang terbukti tidak sia-sia. Muhibah bisnis Non Deal yang berlangsung di dua negara ini, telah berhasil menjaring komitmen investasi senilai lebih dari Rp 100 triliun. Dalam pandangan Mustafa, hal tersebut merupakan hasil yang bagus sekali. Apalagi investor yang datang dan tertarik merupakan investor global ternama.

Besarnya minat investasi itu menunjukkan respons yang sangat positif para investor global terhadap prospek perekonomian Indonesia. Lebih khusus lagi respons positif atas kinerja BUMN di pasar modal.

Non Deal Road Show: Terobosan Inovatif

Non Deal Roadshow terbilang kegiatan terobosan yang inovatif. Pasalnya, kegiatan muhibah bisnis tanpa kontrak mengikat ini tidak hanya berhasil menjaring komitmen investasi senilai lebih dari Rp 100 triliun dari para calon investor asing, tapi juga cukup sukses mendominasi pemberitaan bidang ekonomi dan bisnis di hampir semua surat kabar dan media online. Boleh dibilang, kegiatan yang diselanggarakan Kementerian BUMN bersama BUMN yang berkecimpung dalam pengelolaan keuangan ini, benar-benar menyedot perhatian media.

Selama empat hari berlangsung, pemberitaan tentang Non Deal Roadshowselalu  menghiasi rubrik ekonomi dan bisnis media massa. Tidak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 30 pemberitaan. Istimewanya, selama kegiatan Non Deal Roadshow berlangsung, hampir tidak pernah ada tone pemberitaan yang negatif. Semua pemberitaan, merespon positif kegiatan Non Deal Roadshow tersebut.

Dari segi pemberitaan, kegiatan Non Deal Roadshow memang benar-benar menawarkan news value yang tinggi bagi kalangan media. Mengapa? Sebab selama ini berita-berita tentang BUMN selalu diwarnai oleh aksi-aksi korporasi masing-masing BUMN.  Untuk itulah, tidak ada salahnya bila event semacam Non Deal Roadshow ini juga terus diadakan. Tentunya dengan konsep dan terobosan yang lebih menarik sehingga dapat memperoleh news value yang lebih tinggi.

278_IMG_0528

Kementerian PU Diseminasikan Informasi Melalui Talk Show

Suasana persiapan talkshow PU

Setengah jam sebelum masuk studio, wajah Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono, terlihat gelisah. Raut mukanya menampakkan ketegangan. Apalagi setelah mendapat informasi Menteri Perumahan Rakyat, Soeharso Monoarfa yang sedianya menjadi narasumber utama, mendadak batal datang. Situasi menjadi tidak karuan. Budi Yuwono, yang selama ini terkenal sebagai pejabat yang ramah, langsung termenung, dan bertanya-tanya ada apa ini?

Sepuluh menit kemudian, Budi Yuwono yang juga narasumber program talk show  Public Corner Metro TV bertajuk “Urbanisasi berkelanjutan: Tanggung Jawab Siapa?”diminta masuk ke studio karena acara akan dimulai. Singkat cerita, usai talk show wajah Budi tampak sumringah. Perasaannya lega karena berhasil melewati talk show dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan presenter, dijawab dengan lugas dan artikulatif. “Tidak memalukan kan penampilan saya, “ ujarnya bangga.

Itulah sekelumit persiapan program talk show “Public Corner” Metro TV dengan  narasumber dari Kementerian PU. Sebelumnya, pada program yang sama juga pernah tampil Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Direktur Jalan dan Jembatan Wilayah Barat, Hediyanto W. Husaini, dan Direktur Penataan Ruang Wilayah II Sri Apriatini Soekardi. Herman Dardak terlihat lebih percaya diri dan santai sebelum talk show berlangsung. Sementara Sri Apriatini, dengan tekun membaca beberapa catatan ringkas yang sengaja dibuatnya sebelum memasuki studio. Hasilnya, saat talk show berlangsung, Sri Apriatini tampak sangat menguasai persoalan pengarusutamaan gender yang menjadi tema talk show. Dengan komunikatif, dia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan presenter dengan baik.

Talk Show Kementerian Pekerjaan Umum juga berlangsung di TVRI setiap pukul enam pagi. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Agoes Widjanarko terpaksa harus datang sebelum pukul enam pagi untuk mengisi acara talk show tersebut. Sementara, Dirjen Bina Marga, Joko Muryanto terpaksa harus menunggu sekitar setengah jam saat rekaman pengambilan gambar program talk show karena terganggu  masalah teknis di studio yang tidak bekerja dengan baik. Beruntung, pada menit-menit terakhir, masalah kerusakan teknis dapat diatasi. Rekaman pun langsung dimulai.  Pejabat Kementerian Umum lainnya yang pernah menjadi narasumber talk show di TVRI adalah : Direktur Irigasi Ditjen SDA, Imam Agus Nugroho serta  Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi, Setia Budhy Algamar.

Begitulah. Sejak program Intagrated Communications Kementerian Pekerjaan umum bergulir, kesibukan awak Pusat Komunikasi Publik (Puskom-PU) Kementerian Pekerjaan Umum semakin bertambah. Bermitra kerja dengan Bamboedoea Communications, mereka intensif melakukan program sosialisasi dan komunikasi seputar berbagai hal tentang pekerjaan umum yang tengah menjadi wacana publik. Dari beragam aktivitas komunikasi yang digelar, program talk show di stasiun teve merupakan kegiatan yang menuntut perhatian yang lebih besar. Semua itu, tentu saja semata-mata agar hasil dan manfaat program talk show bisa berdampak lebih maksimal bagi masyarakat.

Career

Bamboedoea is an Integrated Communication Company and Public Relations (PR) Consultant with reputation and experience of managing nationwide public relations activities. 18 years of experience managing communications and public relations programs in various government and private companies. The company also has a variety awards from national and international PR organizations, require some staffs for positions as:

  • Executive Corporate Secretary,
  • Bussines Development/Account Executive,
  • Junior Media Consultant
  • Media Monitoring & Analysis.

Please send application, CV and recent photograph via e-mail : bamboedoea@bamboedoea.com cc to : mysyadadd@yahoo.com

Secretary:

  • Female
  • Diploma (D-3) in Secretary Academy, S1 communication or other relevant field with GPA > 3.00
  • Age between 27 – 30 years old
  • Strong expertise as Executive Secretary Min. 3 years of experience
  • Excellent of verbal & written communication skill in English
  • Mature, good communication, interpersonal skills with service oriented attitude, organizational skills, warm and confident personality, pleasant, organized, systematic, fast respond, dynamic and capable of adapting to rapid changes in the work environment
  • Self motivated, able to start immediately and able to work well independent (demonstrated initiative to solve problems without supervision and a proven ability to achieve set goals)
  • Able to work under pressure and overtime
  • Proficient computer literate (Ms Office, Internet, Email)

Junior Media Consultant/Editor

  • Male/Female max. 32 years old
  • Min. Bachelor Degree (S1) from any diciplines preferred from communication/Public Relation Journalism.
  • Experienced min 4 years in public relation/journalist/marketing communication field.
  • Have the ability in basic communication skills (business presentation, writing skill and interpersonal relationship skill).
  • Have a good wide range network with certain mass media.
  • Have good understanding of computer (MS word, excel, power point & visio) and also Internet, Social Networking (Facebook, Twitter, Blogs etc)
  • Creative and have fast pace working attitude
  • Able to verbal & written communications skills in English is advantage.
  • Must be willing to work overtime

Media Monitoring & Analysis :

  • Male/Female max. 28 years old.
  • Min. Bachelor Degree (S1) from Communication/Public Relation/Journalism and related subject
  • Experienced min 2 years in public relation/marketing communication/journalism field.
  • Have the ability in basic communication skills.
  • Have good analysis skill
  • Understands strategy concept and public relations analysis.
  • Computer literate (MS Word, Excel, etc)
  • Able to verbal & written communications skills in English is advantage
  • Must be willing to work overtime

Bussines Development/Account Executive :

  • Male/Female, preferably single with age max 28 years old
  • Good appearance, personality and attractive
  • Min. Bachelor Degree (S1) from Marketing/communication/Public Relation and related subject
  • Min. 3 year experience.
  • Having good relation with consumer goods company, agency and media (print-ad/radio/tv)
  • Having good skills on communication and presentation
  • Posses broad network and client database
  • Computer literate is a must (power point, excel, MS word)
  • Good team player, highly motivated and ready to working under pressure
  • Excellent of verbal & written communication skill in English.
  • Have passion for social enterprise
300_otda

Mengabarkan Kebijakan Seputar Otonomi Daerah

Memang persoalan otonomi daerah dapat dikatakan cukup kompleks dan banyak dimensi, karena tidak hanya menyangkut persoalan hukum dan pemerintahan saja, tetapi juga terkait aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, hankam, dan bidang lainnya. Belum lagi pendapat yang menganggap bahwa sebagai negara kesatuan dengan wilayah yang begitu luas (dalam bentuk pulau-pulau) serta didiami ratusan etnis yang berbeda, akan sangat sulit menerapkan otonomi daerah. Berbagai tantangan inilah yang telah diemban Ditjen Otda selama 10 tahun. Ditjen Otda adalah ‘jembatan’ untuk meretas berbagai tantangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dengan memformulasikan berbagai kebijakan agar tercipta efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik dalam wadah NKRI.

Melihat persoalan ini, penyebaran informasi secara komprehensif terkait penerapan dan kebijakan otonomi daerah menjadi sesuatu yang penting. Selain desiminasi dengan format konvensional seperti tatap muka, seminar, pertemuan, dan lainnya, mulai tahun ini Ditjen Otda menggandengan Bamboedoea Communication menggunakan medium tulisan jurnalistik untuk mengabarkan update terbaru tentang perkembangan otonomi daerah dan kebijakan kepada para stakeholders-nya terutama pemerintah daerah.

News letter Info Otda menyajikan berbagai kebijakan perkembangan terbaru tentang otonomi daerah yang dikemas dengan gaya penulisan jurnalistik yang ringan dan menarik dibaca. Berbagai peristiwa perkembangan otonomi daerah juga diulas secara menarik dan komprehensif. Selain rubrik tetap wawancara dengan Ditjen Otda, di dalam newsletter ini juga tersaji kabar perkembangan penerapan otonomi daerah dari berbagai kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

295_ok

Membumikan REDD+

Dibanding isu politik dan hukum, pengetahuan masyarakat Indonesia tentang isu lingkungan hidup dan perubahan iklim sangat minim. Selain menganggap isu ini tidak begitu menarik, terdapat juga kesan di masyarakat bahwa isu terkait lingkungan dan perubahan iklim sulit untuk dipahami, berbeda dengan isu politik atau hukum yang hampir tiap hari mereka saksikan di televisi atau baca di koran. Selain tidak familiar di kuping masyarakat, isu ini dianggap hanya dipahami oleh orang-orang dengan latar keilmuan tertentu saja. Bahkan ada anggapan, penggiat lingkungan hidup terlalu international minded  dan ‘terlalu asik’ dengan berbagai istilah-istilah ilmiah perubahan iklim.

\Minimnya kepedulian terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim juga melanda negara-negara di dunia lain. Survei yang dilaksanakan oleh universitas Oxford/Nielsen pada Oktober 2009 menunjukkan hanya 37 persen responden dari 54 negara yang peduli pada perubahan iklim. Jumlah ini menurun dari 41 persen pada jajak pendapat dua tahun sebelumnya (Kompas, 7/12/2009). Data dari Pusat Informasi Kompas mencatat dalam kurun waktu lima tahun (2005-2010) berita terkait perubahan iklim sebanyak 1.900-an berita yang di dominasi berita tentang pertemuan tentang perubahan iklim yang berskala internasional. Bandingkan dengan berita terkait korupsi dan pemilu/pemilukada yang jumlah beritanya di atas 9.000 berita.

Jika kepedulian dan pengetahuan masyarakat terkait isu tentang lingkungan hidup dan perubahan iklim saja minim, bagaimana dengan isu turunannya? Meningkatkan kesadaran publik terhadap isu lingkungan dan turunan inilah yang coba dilakukan United Nation Development Programme (UNDP) lewat program “Provision of Public and Communications Consultancy in Support of the REDD+ Task Force”. Program ini bertujuan untuk meraih dukungan masyarakat Indonesia dan internasional terkait implementasi program Reduction of Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries (REDD+ atau pengurangan emisi yang berasal dari penurunan perusakan hutan dan tutupan hutan di negara berkembang). Lewat tender terbuka yang diikuti perusahaan konsultan termuka di Indonesia dan asing, UNDP menjatuhkan pilihannya kepada Bamboedoea Communication untuk mengelola program ini. Fokus dari program ini adalah mempersiapkan dokumen strategi komunikasi untuk Badan pegelola program REDD+.

Dalam pembuatan dokumen strategi komunikasi ini, prinsip yang dipegang Bamboedoea adalah bagaimana isu lingkungan hidup dan perubahan iklim, khususnya program REDD+ mudah dimengerti dan dipahami masyarakat. Terlebih lagi, target utama pengenalan REDD+ ini adalah masyarakat di daerah terutama masyarakat kawasan hutan dan masyarakat adat. Perlu ‘pembumian’ isu REDD+ agar masyarakat awam bisa memahami manfaat program ini. Selain itu,  strategi kampanye nasional REDD+ juga menjadi rancangan strategi komunikasi utama Bamboedoea. Program REDD+ ini akan berhasil jika semua lapisan masyarakat Indonesia mengerti dan memahami begitu banyak manfaat program ini bagi Indonesia, tidak hanya saat ini tetapi di masa mendatang. Isu lingkungan hidup dan perubahan iklim yang sudah menjadi isu dunia, juga menjadi perhatian Bamboedoea dalam perancangan strategi komunikasinya.

Selain isu REDD+ yang masih relatif sedikit dipahami masyarakat Indonesia, perancangan dokumen strategi komunikasi yang komprehensif, terintegrasi, dan mudah diimplementasikan menjadi penting. Karena itu perancangan dokumen strategi komunikasi diupayakan selengkap dan sepraktis mungkin. Penyusunan dokumen mulai dari  PR dan strategi komunikasi, media dan krisis manajemen, public outreach educationmessaging dan brandingmulti stakeholder management, hingga genaral public customer dan sosialisasi lewat social media(facebook, twitter, youtube, dll) dibuat dengan lengkap dan mudah diimplementasikan.

Selain merancang strategi komunikasi, Bamboedoea juga menyiapkan dokumen sturuktur organisasi komunikasi Badan REDD+ jika nanti terbentuk, lengkap dengan panduan metode perekrutan sumber daya manusia, pelatihan, dan penguatan kapasitas komunikasi. Benang merah dari semua dokumen ini adalah bagaimana isu REDD+ bisa membumi dan menjadi diskursus di semua lapisan masyarakat Indonesia. Memang tidak mudah, tetapi juga bukan pekerjaan yang sulit jika orang-orang yang paham isu ini tidak ‘asik sendiri’ dan mau menyederhanakan penyampainnya kepada publik. Dokumen strategi komunikasi sudah tersedia, tinggal Badan REDD+ menjalankannya.

245_IMG_7452

Bamboedoea Kelola Publikasi Informasi Musrenbangnas

Presiden SBY Membuka Musrenbangnas RPJMN 2010-2014

Bamboedoea kembali dipercaya oleh Kemenneg PPN/Bappenas mengelola publikasi informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2010-2014 yang berlangsung Hall D1 Pekan Raya Jakarta (11-12/09) dan di Hotel Bumi Karsa, Komplek Bidakara, Jakarta (12-13/12/09).

Beberapa kegiatan publikasi yang dikelola Bambodoea antara lain, siaran langsung Pembukaan Musrenbangnas oleh Presiden RI yang disiarkan oleh Metro TV (11/12). Lewat pendekatan Bamboedoea, persiapan dan pembukaan Musrenbangnas  ini juga disiarkan lagsung oleh TVRI (11/12). Selain menyiarkan langsung pembukaan, pada hari kedua, TVRI juga menayangkan langsung dialog antara wakil presiden dengan seluruh gubernur dan bupati/walikota (12/12). Liputan mengenai Musrenbangnas juga mendapat ulasan khusus dari TVRI dalam berbagai program berita TVRI.

Bamboedoea juga mengelola publikasi informasi pra pelaksanaan Musrenbangnas yaitu dua kali live talkshow Musrenbangnas di acara The Interview (Metro TV) dengan menghadirkan nara sumber Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana (8/12) dan Sesmenneg PPN/Sestama Bappenas Syahrial Loetan (9/12).

Publikasi informasi juga dilakukan lewat berbagai iklan Musrenbangnas di berbagai media cetak antara lain: Kompas, Seputar Indonesia, Jurnal Nasional, Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Sinar Harapan, Pikiran Rakyat, Media Indonesia, danKoran Tempo.

Untuk publikasi informasi di radio, ditayangkan iklan tentang kegiatan Musrenbangnas di radio El Shinta pada tanggal 10 dan 11 desember 2009, masing-masing dua spot di prime time. Sementara itu, untuk mengupdate perkembangan pelaksanaan Musrenbangnas juga ditanyangkan running text di Metro TV sebanyak 30 spot.

Agar publikasi musrenbangnas dapat sampai dan dilihat langsung kepada para stake holder, Bamboedoe juga membuat publikasi media luar ruang yaitu poster (disebar ke berbagai kementerian/LN), spanduk (dipasang di tempat berlangsungnya acara dan di titik-titik strategis), dan baliho (Kantor Bappenas).

Tim Bamboedoea juga meliput semua aktivitas musrenbangnas. Hasil liputan disajikan dalam bentuk tulisan dan uraian yang dirangkum dalam dua edisi newsletter Kabar Musrenbangnas. Newsletter ini kemudian disebarluaskan kepada peserta Musrenbangnas dan publik sehingga masyarakat luas dapat mengetahui proses dan hasil dari Musrenbangnas.

Kirim Pesan

Kirim masukan dan kritik anda

Alamat Kantor

Jl.Cakrawijaya II ,
Blok J Nomor 10,
Kavling Diskum Jakarta Timur

Kontak Kami

Telepon 021-859012743/44

Faximile 021-8560408

Alamat Email

bamboedoea@bamboedoea.com

www.bamboedoea.com