websiteedit0JUN5889

Grand Launching “Jakarta Memanggil” untuk Jakarta Bebas HIV-AIDS 2030 Dikemas Penuh Kreativitas

Siaran Pers

Bamboedoea Komunikasi dipercaya mengelola berbagai program komunikasi “Jakarta Memanggil”. Jakarta Memanggil adalah sebuah program dari Dinas Kesehatan DKI Jakara yang didukung oleh USAID / LINKAGES. Program ini berupa gamifikasi yang bertujuan mengajak seluruh petugas kesehatan, terutama petugas Puskesmas dan klinik untuk melakukan aksi-aksi percepatan penanggulangan HIV-AIDS yang terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan Jakarta Bebas AIDS Pada 2030. Salah satu program komunikasi “Jakarta Memanggil” yang dikelola Bamboedoea adalah menggelar grand launching Jakarta Memanggil yang digelar di Gedung RRI, Jakarta, Selasa (12/2/2020).

Untuk menghindari kesan seremonial seperti yang biasa disaksikan dalam peresmian-peresmian program, peluncuran Jakarta Memanggil dikemas penuh kreativitas. Dengan konsep acara “Magazine Show” yang dikemas dalam pertunjukan teater dan dialog berupa talk show menjadikan acara grand launching Jakarta Memanggil berlangsung menyenangkan tetapi tetap sarat makna sehingga pesan acara sampai ke semua audience. Acara semakin meraih karena diselingi parade budaya berupa tarian Lenggang Nyai, live band performance, multimedia atraktif, dan berbagai games serta dipandu oleh komedian ‘Kelik Pelipur Lara’. Para peserta juga diberi ruang membagikan moment terbaiknya di grand launching ini dengan berfoto di photo booths dan membagikan keseruannya di media sosial masing-masing. Foto yang paling menarik mendapatkan doorprize.

Menuju Jakarta Bebas HIV-AIDS 2030

DKI Jakarta merupakan empat besar provinsi dengan jumlah kasus HIV dan AIDS terbanyak di Indonesia bersama dengan Papua, Bali dan Jawa Timur. Estimasi Kementerian kesehatan  menyatakan ada 109.676 ODHA (Orang dengan HIV AIDS) di Jakarta. “Namun yang terdeteksi saat ini baru 65.606. Masih ada 40% yang belum bisa kita deteksi.” Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dr. Widyastuti, MKM dalam Peluncuran Jakarta Memanggil, Selasa (11-02-2020) di Auditorium Abdurahman Saleh RRI.

Dalam mengatasi permasalahan HIV-AIDS di Jakarta, pemerintah DKI Jakarta, kata Widyastuti, telah menginisiasi beberapa komitmen seperti dalam bentuk regulasi dengan menerbitkan Perda No.5/2008 Tentang Penanggulangan AIDS dan pembiayaan program. Selain itu, ada juga komitmen menyediakan fasilitas layanan kesehatan berupa tes HIV, pengobatan HIV dan pemantauan keberhasilan pengobatan serta komitmen untuk terus melakukan inovasi program.  

Sejak Januari 2019 tahun lalu, DKI Jakarta juga telah me-launching  Jak Track yang telah digunakan  oleh lebih dari 70 Puskesmas (Kecamatan dan Kelurahan), Klinik Swasta dan Rumah Sakit di DKI Jakarta. Selama Januari-September 2019, dengan Reservasi Online yang telah diterapkan di 35 Puskesmas dan RSUD di Jakarta, terdapat 2.910 booking test HIV yang dibuat dan lebih dari 500 klien telah merasakan mudahnya akses ke layanan HIV melalui fasilitas ini. Selama tahun 2019, 809 mobile VCT telah dilakukan di Puskesmas dengan total 18.866 klien telah melakukan tes HIV dengan angka temuan kasus 10% dari total tes. Mobile  VCT atau Dokling pelaporannya dilakukan menggunakan Jak-Track dan bisa dengan mudah langsung diakses oleh LSM penjangkau. Dengan berbagai kemudahan yang telah Jak-Track hadirkan, semoga ke depan penggunaan Jak-Track bisa lebih optimal dan dapat memudahkan petugas layanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di DKI Jakarta.

Lebih jauh Widyastuti  mengatakan sudah menjadi pakem untuk isu public health, bahwa tidak ada program public health yang berhasil tanpa partisipasi masyarakat. Demikian juga dengan upaya mengatasi masalah HIV AIDS. Oleh karena itu, Widyastuti mengapresiasi  dukungan dan bantuan teknis USAID / LINKAGES yang telah menginisiasi “Jakarta Memanggil” yang merupakan  sebuah gamifikasi yang bertujuan mengajak seluruh petugas kesehatan, terutama petugas Puskesmas dan klinik untuk melakukan aksi-aksi percepatan penanggulangan HIV-AIDS yang terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan Jakarta Bebas AIDS Pada 2030.

Untuk mencapainya, “Jakarta Memanggil” mengajak petugas kesehatan menerapkan inovasi-inovasi program, menggunakan data, memanfaatkan ICT, mengoptimalkan sumber daya yang ada dan merespon berbagai tantangan secara cepat. Jakarta Memanggil percaya langkah-langkah kecil yang strategis dan berkelanjutan akan berdampak besar bagi penanggulangan HIV-AIDS di Jakarta.

Erlian Rista Aditya, Associate Director for Technical FHI 360 mengatakan “Jakarta Memanggil” adalah sarana penyaluran semangat para petugas kesehatan untuk melakukan perubahan dan mencapai tujuan agar semua orang terdampak HIV-AIDS mendapatkan perawatan dan pengobatan. Gamifikasi Jakarta Memanggil akan memotivasi seluruh petugas Puskesmas kecamatan dan klinik mitra di Jakarta terutama kepada unit layanan tes HIV dan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan), untuk menanggulangi HIV secara lebih baik. Untuk itu, kata Erlian, Jakarta Memanggil akan berkontribusi lebih optimal apabila Suku Dinas Kesehatan Kota meningkatkan koordinasi semua upaya penanggulangan HIV-AIDS di wilayahnya melalui penguatan-penguatan kepada petugas kesehatan terdepan yakni Puskesmas dan klinik mitra.

“Petugas kesehatan dari 42 Puskesmas kecamatan dan 4 klinik mitra di Jakarta akan berkompetisi mencapai target-target program sesuai dengan inisiatif global bernama Fast-Track: Cities Ending the AIDS Epidemic by 2030,” ujar Erlian.

Inisiatif Fast-Track mengajak semua kota-kota besar di dunia untuk mencapai tujuan 90-90-90: 90% ODHA mengetahui status HIV-nya, 90% mereka yang didiagnosis positif HIV mendapatkan dan tetap dalam pengobatan ARV, dan 90% mereka yang berobat mencapai supresi viral load sebagai tanda pengobatannya berhasil. Inisiatif Fast-Track ini juga sejalan dengan inisiatif akselerasi nasional pengobatan HIV dari Kementerian Kesehatan RI.

Puskesmas dan klinik mitra dapat berpartisipasi dalam gamifikasi Jakarta Memanggil dengan cara mendaftar ke website Jakarta Memanggil, membuat akun, memilih aksi-aksi Fast-Track yang akan dimainkan, mengunggah laporan pencapaian aksi-aksi tersebut, mendapatkan verifikasi hasil pencapaian aksi-aksi yang dipilihnya, dan mengklaim insentif yang telah disediakan. Peserta yang berhasil pada level satu akan naik ke permainan pada level dua dan seterusnya.

Secara intensif, gamifikasi Jakarta Memanggil akan dilakukan pada bulan Februari-April 2020. Seterusnya sampai dengan September 2020 akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

covid-19-outbreak-image-1200x671EDIT

Komunikasi Krisis: Strategi Komunikasi Dikala Pandemi

Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti yang terjadi saat ini, komunikasi publik menjadi pedoman dan panduan bagi masyarakat. Oleh karena itu agar tercipta partisipasi masyarakat sebagai barisan paling depan dalam penanggulangan Covid-19 semua kebijakan dan informasi publik yang keluar dari Pemerintah harus terukur dan tepat sehingga tidak tidak ditafsirkan berbeda-beda (multitafsir) oleh masyarakat. Komunikasi publik yang buruk di saat krisis seperti ini bukan hanya akan membingungkan masyarakat, tetapi juga membuat publik enggan patuh, disiplin, dan partisipasi dalam setiap kebijakan penanggulangan Covid-19. Selain itu yang tidak kalah penting, komunikasi di kala pendemi harus didasari atas transparansi, tetapi dalam mengomunikasikannya harus mampu membuat publik merasa tenang dan terlindungi.

Komunikasi krisis adalah strategi tepat yang dijalankan saat pandemi seperti ini. Komunikasi krisis dapat diartikan sebagai penyampaian pesan antara Pemerintah dan publik untuk menyamakan persepsi dalam penanganan krisis (sebelum, selama, dan setelah krisis) yang menggunakan semua alat dan saluran komunikasi (kehumasan), dalam rangka memelihara dan memperkuat reputasi Pemerintah dalam situasi krisis.

Hal paling strategis dalam menjalankan komunikasi krisis adalah perencanaan penanganan komunikasi krisis. Perencanaan ini merupakan langkah paling awal untuk menghadapi krisis sebagai acuan untuk penanganan krisis. Perencanaan berisi antara lain, ketentuan tentang langkah-langkah yang harus diambil, penanggung jawab, dan pejabat yang ditugasi menjadi juru bicara utama mewakili pemerintah dalam mengomunikasikan hal-hal yang harus dilaksanakan dan/atau dicegah. Ketika krisis terjadi, perencanaan komunikasi krisis harus segera dijalankan.

Krisis dapat menimbulkan opini publik baik yang positif maupun negatif. Untuk itu, perlu dilakukan komunikasi intensif kepada publik agar publik tidak mendapat informasi yang keliru sehingga mereka tidak mencari dari sumber-sumber informasi yang tidak tepat. Untuk mendorong partisipasi dan membangun opini publik yang positif, perlu disusun perencanaan komunikasi krisis, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pertama, menyiapkan pesan-pesan kunci dan antisipasi pertanyaan publik tentang hal-hal yang terkait dengan krisis. Kedua, bersikap profesional, transparan, jujur, dan tidak spekulatif, apalagi berbohong atau sekedar menduga-duga. Ketiga, memperhatikan isu-isu dan kerisauan publik tentang informasi yang tidak jelas sumbernya dan kontroversial. Keempat, memberikan informasi terkini secara cepat, akurat, dan berkesinambungan. Kelima mengklarifikasikan informasi yang salah sesegera mungkin dan terus menerus mengikuti perkembangan situasi dan memberikan respons.

Setelah itu, langkah yang perlu dilakukan adalah berbagai pengembangan dari perencanaan komunikasi krisis, antara lain agar dalam menangani krisis lebih optimal, efektif, dan efisien. Beberapa pengembangan antara lain: Pertama, Mengidentifikasi Tim Komunikasi Krisis. Tim komunikasi krisis harus terseleksi sesuai dengan kemampuan dan harus diumumkan ke publik. Kedua, menujuk juru bicara. Juru bicara yang berhadapan dengan media harus benar-benar orang yang terseleksi di mata publik karena merepresentasikan kemampuannya terutama secara keahlian dalam menghadapi krisis dalam hal ini pandemi.

Ketiga, menyiapkan pesan kunci. Mempersiapkan pesan kunci sedini mungkin akan membantu dalam pengelolaan isu dan mampu menyajikan informasi yang konsisten kepada publik. Pesan kunci tesebut harus akurat, singkat, mudah dicerna, dan mengesankan. Pesan kunci yang efektif adalah mampu mencegah terjadinya salah kutip pemberitaan, sekaligus menjaga kredibilitas organisasi/Pemerintah dalam krisis. Keempat, updating situs/website dan akun media sosial. Menyajikan informasi terkini dalam situs/web dan akun media sosial Kemenkes dapat mengurangi jumlah telepon yang masuk dan waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari krisis.

Kelima, menyiapkan pertanyaan simulasi. Ketika krisis tiba, kegagalan memprediksi pertanyaan dari jurnalis dan publik akan membuat penanganan krisis oleh Pemerintah akan terlihat buruk. Oleh karena itu, tim komunikasi krisis harus mampu memberikan bahan/data yang akurat terhadap permasalahan dan krisis yang terjadi sehingga juru bicara dapat mengolahnya dan mempersiapkan diri dengan minimal 10 pertanyaan yang akan disampaikan oleh jurnalis dan publik. Terakhir, selalu siapkan informasi pendukung.  Selalu siapkan semua informasi pendukung mulai dari berbagai regulasi, foto, video, struktur dan tupoksi organisasi, dan data-data lain sesuai dengan isu yang menjadi krisis.

Di era keterbukaan publik dan pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini penanganan krisis sepeti pandemi yang terjadi saat ini bisa menjadi semakin sulit namun bisa menjadi semakin mudah, tergantung strategi penangangannya. Oleh karena itu, penanganan komunikasi krisis yang aplikatif menjadi penting dipunyai oleh Pemerintah.

Industrie-4-0-1170x658

GPR Di Era Revolusi Industri 4.0

Adaptasi Adalah Kunci

Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berdampak luas ke barbagai sendi kehidupan manusia. Bahkan, sebagai sebuah revolusi teknologi yang serbaguna (general purpose technology), TIK menjelma menjadi pendorong utama perubahan warga dan bangsa-bangsa di dunia. TIK juga lah yang membawa kita ke era saat ini yaitu Revolusi Industri 4.0 yang ditopang dengan perkembangan big data and analytics, augmented reality, addictive manufacturing, the cloud, cyber security, internet of things (IoT), horizontal and vertical system integration, autonomous robots, dan simulation.

Praktisi Kehumasan yang juga CEO Bamboedoea Komunikasi Hari Rakhmadi mengungkapkan, saat ini dunia Public Relations (PR) termasuk Government PR atau humas pemerintah menjadi salah satu sektor yang terimbas oleh kemajuan TIK. Di era revolusi industi saat ini, GPR dituntut untuk beradaptasi. Kemajuan TIK secara dinamis sudah mengubah pola dan alat komunikasi.

“Setidaknya terdapat lima keharusan GPR di era revolusi industri 4.0 yaitu mempunyai kompetensi, kemampuan melakukan personalisasi konten, mempunyai daya kreatif dan memahami trend global, kekuatan integritas terhadap pekerjaan dan profesi, serta kolaborasi,” ujar Heri Rakhmadi dihadapan para peserta Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kurikulum Pelatihan Komunikasi Digital yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Bogor, akhir Oktober 2019.

Terkait kompetensi, menurut Heri, di dunia digital saat ini skill sets mutlak dimiliki oleh insan GPR Indonesia. Humas Indonesia harus meng-upgrade dan memiliki kompetensi teknologi dan non-teknologi yang mumpuni. Di era industri 4.0, dunia butuh praktisi humas dengan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi, kemampuan digital, analitik, menulis konten, membangun jaringan, serta selalu haus akan informasi terkini dan memiliki spesialisasi.

Personalisasi konten juga menjadi kunci keberhasilan bagi GPR dalam relasinya dengan publik di tengah tsunami konten dan overload informasi di dunia saat ini. Agar impactful, GPR dituntut kreatif dan mampu berkomunikasi secara personal. GPR juga dituntut lebih selektif melihat siapa target audience-nya, kanal yang digunakan, serta konten yang relevan dengan mereka. Hal yang sama ketika humas dihadapkan dalam situasi krisis dimana dibutuhkan manajemen reputasi dan kemmapuan membangun sebuah brand membutuhkan kemampuan berkomunikasi secara personal. Dengan kata lain, Humas 4.0 harus bisa menjadi produser dan publisher konten.

Selain itu, sambung Heri, terus mengasah kreativitas menjadi tuntutan utama bagi GPR agar dapat beradaptasi di era kemajuan TIK saat ini. Kreativitas di dunia humas juga berarti kemampuan memahami semua trend yang sedang terjadi di dunia misalnya fenomena video 360 CNN, live streaming, drone hingga mixed reality dari Windows. GPR harus mengombinasikan digital teknologi ini untuk berkomunikasi dengan publik.

Tentunya setiap profesi harus dilandaskan oleh integritas orang-orang yang menjalaninya, terlebuh GPR yang setiap saat bersentuhan dengan publik. Jujur dan transparan menjadi kata kunci integritas dalam dunia PR. Integritas juga menjadi saringan bagi humas agar tidak terbawa arus polemik isu mulai dari hoaks hingga berita palsu.

Selain itu, di era revolusi industri saat ini bekerja sendiri bukanlah pilihan yang bijak terlebih bagi GPR. Kolaborasi bukan sekedar meringankan pekerjaan, tetapi sudah menjelma menjadi sebuah kekuatan dan kunci keberhasilan dalam menjelankan program-program. Digital content creator, videografer, infografik, ads people, brand people hingga marketing menjadi simpul kaloborasi yang mutlak dibangun oleh GPR.

“Sebagai pemegang kunci membranding reputasi bangsa, GPR tidak akan mampu mengerjakannya sendiri tanpa berkolaborasi baik antarsesama GPR, swasta, akademisi, tokoh publik, bahkan dengan ikon-ikon millenial Indonesia,” pungkas Heri.

optymalizacja-it Edit-min

Tren Humas 2020

USC Annenberg Center for Public Relations melalui 2019 Global Communications Report menyebutkan bahwa ke depannya, teknologi diprediksi akan digunakan lebih banyak oleh Humas untuk melakukan social listening, analisa kinerja website dan manajemen media sosial

Sesuai dengan Inpres No. 9 tahun 2015, Kemenkominfo bertugas mengoordinasikan peran humas pemerintahan, termasuk menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi. Government Public Relations (GPR) harus dapat membangun citra positif bangsa di dunia internasional. Namun, di era digital ini, humas pemerintahan juga harus menyampaikan klarifikasi terhadap sebuah isu. Informasi di Indonesia kini bersifat dinamis sehingga GPR dan jajaran praktisi humas harus menghadapi tsunami informasi. “Dalam 1 menit, di Facebook ada 3,3 juta informasi yang beredar, sedangkan di WA, ada 29 juta informasi tiap menitnya. Itu artinya tsunami informasi. Berapa persen informasi yang diproduksi oleh humas?” tanya Niken di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Pada Revolusi Industri 4.0 berisiko tergantikan dengan mesin yang saling berkomunikasi. Alat komunikasinya pun semakin beragam, seperti alat publikasi, cerita visual, pemasaran, dan influencer. “PR sangat erat berkaitan dengan komunikasi. Pada komunikasi 4.0, banyak pekerjaan yang bisa digantikan dengan mesin, mereka pun bisa saling berkomunikasi,” tambah Niken.

Cara masyarakat dalam memperoleh informasi pun bertransformasi. Terdapat pergeseran sumber informasi dari media morfosis dari media mainstream ke media sosial. “Melalui perkembangan TIK, masyarakat bebas beropini, menilai, dan memilih. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Mereka kini cenderung memperoleh informasi setiap saat melalui gawai,” ujar Niken.

Oleh karena itu, kini kita memasuki era post truth, di mana banyak data dan informasi valid yang tertutup oleh hoax di dunia maya, khususnya di media sosial. Menurutnya, humas harus bisa membuat konten positif di media sosial. “Kalau orang baik diam, maka orang yang memiliki niat buruk dan semangat menyebarkan hal negatif, akan mendominasi dunia maya kita. Karena itu, humas indonesia, selain melakukan kegiatan tatap muka, tapi harus banyak mengisi ruang kosong di media sosial.

Sinergi berbagai praktisi humas, baik humas pemerintahan dan swasta dibutuhkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan begitu, pekerjaan mereka dalam membangun citra positif stake holders tidak akan terdisrupsi teknologi AI.

Sementara itu, merilis data  USC Annenberg Center for Public Relations melalui 2019 Global Communications Report menyebutkan bahwa ke depannya, teknologi diprediksi akan digunakan lebih banyak oleh Humas untuk melakukan social listening, analisa kinerja website dan manajemen media sosial.

Jojo S. Nugroho, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI), mengatakan bahwa pelibatan Artificial Intelligence (AI) dalam pekerjaan komunikasi dan pemasaran di seluruh dunia semakin marak setahun belakangan ini. “Indonesia diprediksi akan semakin piawai menggunakan potensi AI tersebut untuk menjalankan intelijen bisnis dan pasar, melakukan diseminasi informasi, serta merencanakan marketing PR,” ujarnya .

Dia melanjutkan bahwa konsekuensi dari hal tersebut adalah semakin terintegrasinya pekerjaan Humas dengan pekerjaan pemasaran dan penjualan guna menjawab tantangan di dua tataran sekaligus, yakni korporasi dan pasar konsumen.

Dia meyakini intelijen bisnis yang lebih matang akan membantu perusahaan atau organisasi untuk menempatkan dirinya dengan lebih baik di tengah dinamika isu sosial. “Praktisi Humas harus mengembangkan kemampuan menerjemahkan data menjadi strategi dan aksi. Dengan menggunakan AI, Humas dapat memberi masukan terhadap kebijakan, membantu keputusan-keputusan penting yang perlu diambil perusahaan, dan mendorong perubahan perilaku secara lebih tepat,” ucapnya.

Meski teknologi data digital semakin dibutuhkan, menurutnya, keahlian dan keterampilan dasar kerja Humas dalam hal hubungan antar manusia tetap tidak dapat ditinggalkan. “Alat-alat kerja terus berkembang dan menjadikan pekerjaan Humas semakin efektif dan efisien. Namun demikian, kecerdasan dan kebijaksanaan seorang praktisi Humas tidaklah tergantikan oleh teknologi,” kata Jojo.

edit RAKERNAS-2019-14-1170x780

KNH 2019

Kearifan Lokal Inspirasi Komunikasi Global Indonesia

Perhelatan Konvensi Nasional Humas (KNH) 2019 Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) di Yogyakarta pada 16-17 Desember 2019 tidak hanya berlangsung sukses, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dan aksi penting bagi kemajuan dunia PR Indonesia di era globalisasi yang saat ini ditopang oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih dari itu KNH ke 20 yang mengusung tema Humas 2020: Kearifan Lokal, Solusi Global didedikasikan untuk merumuskan strategi membantu pemerintah menyosialisaikan keunggulan Indonesia ke hadapan dunia.

Ketua Umum BPP Perhumas, Agung Laksamana mengatakan konvensi tahun ini akan mendorong kearifan lokal sebagai solusi masalah komunikasi global. Komunikasi sangat terkait dengan budaya. Karena itu, masalah komunikasi harus dicarikan solusinya pada kearifan lokal.

“Pemilihan kota Yogyakarta dalam KNH 2019 ini adalah tepat dan istimewa. Dengan mengangkat tema PR2020: Local Wisdom, Global Solutions, Yogya yang kaya akan kearifan budaya ini akan memberikan perspektif bagi para praktisi humas agar tetap memiliki dan mencari perspektif lokal budaya masing-masing yang bisa diaplikasikan sebagai solusi kreatif dalam menghadapi era globalisasi dan disrupsi saat ini,” kata Agung

Sementara itu, Wakil Ketua BPP Perhumas Heri Rakhmadi yang juga CEO Bamboedoea Komunikasi mengatakan, kearifan lokal bukan hanya inspirasi tetapi menjadi solusi komunikasi bagi humas Indonesia dan bagi bangsa Indonesia untuk berkomunikasi di era globalisasi yang ditandai dengan derasnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

“Kearifan lokal itu kekuatan kita. Nilai-nilai kearifan lokal bukan penghambat kemajuan pada era global dan revolusi industri 4.0, tetapi justru menjadi pendorong. Jika kita konsisten terus menggali kearifan lokal bangsa yang luar biasa ini, maka kearifan lokal bisa menjadi kekuatan transformasi yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia kehumasan yang kompetetif dan komperatif,” pungkas Hari Rakhmadi.

KNH 2019 ini juga menghasilkan berbagai rekomendasi strategis terutama untuk mencetak Sumber Daya Manusia yang kompeten dan terampil di era digital society 5.0, sejalan dengan Visi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan “SDM Unggul, Indonesia Maju”. Perhumas meyakini peran SDM humas dalam mensosialisasikan keunggulan yang dimiliki Indonesia kepada dunia sangat vital untuk membantu pemerintah mencapai target Pemerintah.

Rekomendasi itu yakni, pertama, SDM humas harus beradaptasi dengan perubahan di era digital society 5.0. Kedua, pemerintah diminta untuk lebih memperhatikan keragaman kearifan lokal atau local wisdom untuk menjadi bagian dari penciptaan SDM Unggul, Indonesia Maju. Ketiga, mengintegrasikan kearifan lokal dengan kemajuan teknologi digital. Keempat, membangun kekuatan local brand secara solid di tengah serangan merk global. Kelima, kolaborasi antarsektor untuk saling mendukung kemajuan SDM Indonesia.

Selain Gubernur DI Yogykarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, KNH 2019 diisi banyak pembicara antara lain: Johnny G. Plate, Menteri Kominfo; Prof. Dr. Widodo Muktiyo, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo; H. E. Djauhari Oratmangun, Dubes RI untuk Tiongkok dan Mongolia; Irjen. Pol. Muhammad Iqbal, Kadiv. Humas POLRI; Dr. Agus Sudibyo, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers; Devy Suradji, Direktur Pemasaran dan Pelayanan Angkasa Pura I; Dr. Muhammad Sulhan, Ketua Umum ASPIKOM; Arif Mujahidin, Corporate Communication Director Danone Indonesia; Prof. Panut Mulyono, Rektor Universitas Gadjah Mada; Nezar Patria, Pemimpin Redaksi The Jakarta Post; Andrew F. Saputro, Director Corporate Affairs Frisian Flag; Arif Prabowo, VP Corporate Communication TELKOM; Nila Marita, Chief Corporate Affairs Go-Jek; Radityo Prabowo, CEO DJE Holdings Indonesia; Rohan Hafas, Senior Vice President Bank Mandiri; Dr. N. Nurlaela Arief, Director Communication and Alumni Relations SBM ITB; Didiet Maulana, Creative Director IKAT Indonesia; Wenseslaus Manggut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber; Karnandha Kurniardhi, Head of Internal Relations Astra International

edit Negara-Rimba-Nusa-IKN-Ibu-Kota-Baru-mp4-snapshot-00-56-2019-1

Mengelola Strategi Komunikasi Publik Pindah Ibu Kota Negara

Presiden Joko Widodo menuturkan sejumlah alasan khusus mengapa ibu kota harus dipindahkan. Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. “Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan,” kata Kepala Negara dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Konferensi pers tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno Menteri Perencanaan, dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalill, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Jokowi, yang juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta ini, menuturkan, Jakarta dan Pulau Jawa tak bisa dibiarkan terus menerus menanggung beban yang kian berat. “Kita tidak bisa membiarkan terus menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani,” kata Jokowi. Dengan alasan itu, ujar Jokowi, ibu kota negara harus dipindah.

Menurut Presiden, pemerintah sudah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan selama tiga tahun terakhir. “Hasil kajian-kajian itu menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur,” ungkap Presiden Jokowi. Sebelumnya saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2019, Presiden meminta izin dan dukungan dari anggota parlemen dan rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Dari aspek komunikasi publi, rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tentunya harus dibarengi dengan pengelolaan strategi komunikasi publik yang baik. Pasalnya, sampai saat ini, sentimen dan persepsi negatif publik mengenai pemindahan ibu kota baru masih terus mengemuka. Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) pada 7 hingga 20 Agustus 2019 lalu, terkait pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota negara misalnya, menyebutkan hasil yang cukup mencengangkan. Hasil survei tersebut menyebutkan mayoristas Aparatur Sipil Negara atau ASN menolak pindah ibu kota.

Direktur Eksekutif IDM Harly Prasetyo dalam keterangan persnya pada Sabtu (24/8) menyebutkan, survei dalam bentuk tanya jawab dilakukan terhadap 1.225 responden ASN, mewakili 800 ribu PNS yang bertugas di pemerintahan pusat. “Hasilnya sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Sebanyak 3,9 persen setuju, sisanya abstain,” ucap Harly.

Dia menerangkan bahwa alasan penolakan mereka didapati 93,7 persen menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu. Sebab, sarana yang berkualitas banyak di DKI Jakarta. “Sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru,” ungkap Harly. Dan ketika ditanyakan bagaimana jika mereka dipaksa pindah bertugas ke ibu kota negara yang baru, maka 78,3 persen akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya, 19,8 persen akan ikut pindah dan sisanya menjawab tidak tahu.

Survei terbaru mengenai pemindahan ibu kota juga masih memunculkan persepsi publik yang negatif. Lembaga survei Tiga Roda Konsultan pada November-Desember 2019 terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia menunjukan  mayoritas masyarakat tidak setuju terkait pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. “Sebanyak 32,8 persen masyarakat tidak setuju, sedangakan hanya 29,3 persen masyarakat setuju,” kata Direktur Roda Tiga Konsultan Muhammad Taufiq Arif saat rilis sirvei di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2019).Sedangkan, hasil lain menunjukan 3,2 persen sangat setuju masyarakat setuju dan 24,3 persen menyatakan netral. Lainnya, 5,5 persen masyarakat sangat tidak setuju dan 4,8 persen tidak tahu/tidak jawab.

Pengamat komunikasi publik yang juga Wakil Ketua Perhumas Heri Rakhmadi mengatakan sejauh ini wacana pemindahan ibu kota negara  terkesan tidak terencana sehingga berkembang berbagai isu liar di kalangan masyarakat. Contoh isu liarnya seperti akan masuk investasi China ke dalam pembangunan ibu kota baru atau pembangunan ibu kota negara akan membuat hutang Indonesia semakin meningkat. “Berkembangnya isu-isu liar tersebut, tentunya mendorong  publik punya persepsi negatif terhadap program pemindahan ibu kota negara,” tutur Heri Rakhmadi dalam Focus Grup Discusion (FGD) seri kelima bertajuk “Menyusun Strategi Komunikasi Konsep dan Desain Ibu Kota Negara Baru yang Ideal,” Rabu (04/12/2019) lalu di Kementerian PUPR.

Heri mengatakan untuk mengkampanyekan program pindah ibu kota, pemerintah perlu melakukan kampanye internal di kementerian-kementerian terkait. Kementerian teknis terkait  juga perlu melakukan kampanye eksternal dengan menyesuaikan tahapan pemindahan ibu kota. Selanjutnya, Heri juga mengusulkan agar anggaran komunikasi publik pindah ibu kota merupakan anggaran lintas tahun sehingga program yang disusun tidak terputus dan berkesinambungan. “Tidak kalah pentingnya, melakukan riset komunikasi internal dan eksternal serta monitoring dan evaluasi program,” tutur Heri.

Pengajar strategi komunikasi dari Universitas Indonesia Hifni Alifahmi yang menjadi pembicara dalam FGD menawarkan konsep strategi komunikasi city dan destination branding ibu kota negara. Kesuksesan pemerintah Uni Emirat Arab dalam membangun destination branding  Dubai, kata Alifahmi, bisa menjadi inspirasi dalam menyusun strategi komunikasi ibu kota baru.  “Ada enam dimensi destination branding ibu kota baru yang harus diperhatikan yaitu purpose, people,  performance, produce, positioning, dan proces, “ pungkas Alifahmi menjelaskan.

edit vlcsnap-2019-11-27-17h03m57s655

Mengomunikasikan Science Techno Park

Salah satu implementasi nyata percepatan pembangunan ekonomi berbasis inovasi dengan meningkatkan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Iptek untuk mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045 adalah program pengembangan Science Techno Park (STP) atau Kawasan Sains dan Teknologi (KST). KST adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan iptek, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi atau start up.

Tujuannya, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan iptek dalam bidang-bidang prioritas spesifik agar terjadi peningkatan relevansi dan produktivitas serta pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk menumbuhkan perekonomian nasional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai leading sector pengembangan KST, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau kini Kementerian Riset dan Teknologi-Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mengembangkan memberi kepercayaan kepada Bamboedoea untuk mengomunikasikan KST ke publik melalui berbagai media informasi antara lain: produksi video profile, video kampenye, dan filler KST; produksi dan penanyangan iklan cetak KST di Majalah Garuda; dan publikasi KST di media online.

all magz-min

TransMedia: Pembangunan Transportasi Indonesia dalam Sebuah Majalah – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Bamboedoea Komunikasi dipercaya untuk menyusun sebanyak enam (6) edisi majalah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun 2019. Majalah TransMedia ini mengulas secara komprehensif pembangunan sektor transportasi di Tanah Air.

Selain melakukan peliputan di enam (6) lokasi yaitu Yogyakarta, Sorong, Lampung, Makassar, Pulau Buru dan Berau, Bamboedoea Komunikasi juga menulis artikel, mendesain majalah dan cover, serta merancang infografis.

Bamboedoea Komunikasi juga (mencetak) Majalah Transmedia sebanyak 1.100 eksemplar per edisinya serta mendistribusikannya ke seluruh stakeholder Kementerian Perhubungan yang tersebar di tanah air hingga ke luar negeri.


TransMedia, Majalah Kementerian Perhubungan edisi 2 Tahun 2019

TransMedia, Majalah Kementerian Perhubungan edisi 3 Tahun 2019

TransMedia, Majalah Kementerian Perhubungan edisi 4 Tahun 2019

TransMedia, Majalah Kementerian Perhubungan edisi 5 Tahun 2019

TransMedia, Majalah Kementerian Perhubungan edisi 6 Tahun 2019

Tren Humas 2020

USC Annenberg Center for Public Relations melalui 2019 Global Communications Report menyebutkan bahwa ke depannya, teknologi diprediksi akan digunakan lebih banyak oleh Humas untuk melakukan social listening, analisa kinerja website dan manajemen media sosial

Sesuai dengan Inpres No. 9 tahun 2015, Kemenkominfo bertugas mengoordinasikan peran humas pemerintahan, termasuk menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi. Government Public Relations (GPR) harus dapat membangun citra positif bangsa di dunia internasional. Namun, di era digital ini, humas pemerintahan juga harus menyampaikan klarifikasi terhadap sebuah isu. Informasi di Indonesia kini bersifat dinamis sehingga GPR dan jajaran praktisi humas harus menghadapi tsunami informasi. “Dalam 1 menit, di Facebook ada 3,3 juta informasi yang beredar, sedangkan di WA, ada 29 juta informasi tiap menitnya. Itu artinya tsunami informasi. Berapa persen informasi yang diproduksi oleh humas?” tanya Niken di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Pada Revolusi Industri 4.0 berisiko tergantikan dengan mesin yang saling berkomunikasi. Alat komunikasinya pun semakin beragam, seperti alat publikasi, cerita visual, pemasaran, dan influencer. “PR sangat erat berkaitan dengan komunikasi. Pada komunikasi 4.0, banyak pekerjaan yang bisa digantikan dengan mesin, mereka pun bisa saling berkomunikasi,” tambah Niken.

Cara masyarakat dalam memperoleh informasi pun bertransformasi. Terdapat pergeseran sumber informasi dari media morfosis dari media mainstream ke media sosial. “Melalui perkembangan TIK, masyarakat bebas beropini, menilai, dan memilih. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Mereka kini cenderung memperoleh informasi setiap saat melalui gawai,” ujar Niken.

Oleh karena itu, kini kita memasuki era post truth, di mana banyak data dan informasi valid yang tertutup oleh hoax di dunia maya, khususnya di media sosial. Menurutnya, humas harus bisa membuat konten positif di media sosial. “Kalau orang baik diam, maka orang yang memiliki niat buruk dan semangat menyebarkan hal negatif, akan mendominasi dunia maya kita. Karena itu, humas indonesia, selain melakukan kegiatan tatap muka, tapi harus banyak mengisi ruang kosong di media sosial.

Sinergi berbagai praktisi humas, baik humas pemerintahan dan swasta dibutuhkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan begitu, pekerjaan mereka dalam membangun citra positif stake holders tidak akan terdisrupsi teknologi AI.

Sementara itu, merilis data  USC Annenberg Center for Public Relations melalui 2019 Global Communications Report menyebutkan bahwa ke depannya, teknologi diprediksi akan digunakan lebih banyak oleh Humas untuk melakukan social listening, analisa kinerja website dan manajemen media sosial.

Jojo S. Nugroho, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI), mengatakan bahwa pelibatan Artificial Intelligence (AI) dalam pekerjaan komunikasi dan pemasaran di seluruh dunia semakin marak setahun belakangan ini.

“Indonesia diprediksi akan semakin piawai menggunakan potensi AI tersebut untuk menjalankan intelijen bisnis dan pasar, melakukan diseminasi informasi, serta merencanakan marketing PR,” ujarnya .

Dia melanjutkan bahwa konsekuensi dari hal tersebut adalah semakin terintegrasinya pekerjaan Humas dengan pekerjaan pemasaran dan penjualan guna menjawab tantangan di dua tataran sekaligus, yakni korporasi dan pasar konsumen.

Dia meyakini intelijen bisnis yang lebih matang akan membantu perusahaan atau organisasi untuk menempatkan dirinya dengan lebih baik di tengah dinamika isu sosial. “Praktisi Humas harus mengembangkan kemampuan menerjemahkan data menjadi strategi dan aksi. Dengan menggunakan AI, Humas dapat memberi masukan terhadap kebijakan, membantu keputusan-keputusan penting yang perlu diambil perusahaan, dan mendorong perubahan perilaku secara lebih tepat,” ucapnya.

Meski teknologi data digital semakin dibutuhkan, menurutnya, keahlian dan keterampilan dasar kerja Humas dalam hal hubungan antar manusia tetap tidak dapat ditinggalkan. “Alat-alat kerja terus berkembang dan menjadikan pekerjaan Humas semakin efektif dan efisien. Namun demikian, kecerdasan dan kebijaksanaan seorang praktisi Humas tidaklah tergantikan oleh teknologi,” kata Jojo.

Kirim Pesan

Kirim masukan dan kritik anda

Alamat Kantor

Jl.Cakrawijaya II ,
Blok J Nomor 10,
Kavling Diskum Jakarta Timur

Kontak Kami

Telepon 021-859012743/44

Faximile 021-8560408

Alamat Email

bamboedoea@bamboedoea.com

www.bamboedoea.com