websiteedit0JUN5889

Grand Launching “Jakarta Memanggil” untuk Jakarta Bebas HIV-AIDS 2030 Dikemas Penuh Kreativitas

Siaran Pers

Bamboedoea Komunikasi dipercaya mengelola berbagai program komunikasi “Jakarta Memanggil”. Jakarta Memanggil adalah sebuah program dari Dinas Kesehatan DKI Jakara yang didukung oleh USAID / LINKAGES. Program ini berupa gamifikasi yang bertujuan mengajak seluruh petugas kesehatan, terutama petugas Puskesmas dan klinik untuk melakukan aksi-aksi percepatan penanggulangan HIV-AIDS yang terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan Jakarta Bebas AIDS Pada 2030. Salah satu program komunikasi “Jakarta Memanggil” yang dikelola Bamboedoea adalah menggelar grand launching Jakarta Memanggil yang digelar di Gedung RRI, Jakarta, Selasa (12/2/2020).

Untuk menghindari kesan seremonial seperti yang biasa disaksikan dalam peresmian-peresmian program, peluncuran Jakarta Memanggil dikemas penuh kreativitas. Dengan konsep acara “Magazine Show” yang dikemas dalam pertunjukan teater dan dialog berupa talk show menjadikan acara grand launching Jakarta Memanggil berlangsung menyenangkan tetapi tetap sarat makna sehingga pesan acara sampai ke semua audience. Acara semakin meraih karena diselingi parade budaya berupa tarian Lenggang Nyai, live band performance, multimedia atraktif, dan berbagai games serta dipandu oleh komedian ‘Kelik Pelipur Lara'. Para peserta juga diberi ruang membagikan moment terbaiknya di grand launching ini dengan berfoto di photo booths dan membagikan keseruannya di media sosial masing-masing. Foto yang paling menarik mendapatkan doorprize.

Menuju Jakarta Bebas HIV-AIDS 2030

DKI Jakarta merupakan empat besar provinsi dengan jumlah kasus HIV dan AIDS terbanyak di Indonesia bersama dengan Papua, Bali dan Jawa Timur. Estimasi Kementerian kesehatan  menyatakan ada 109.676 ODHA (Orang dengan HIV AIDS) di Jakarta. “Namun yang terdeteksi saat ini baru 65.606. Masih ada 40% yang belum bisa kita deteksi.” Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dr. Widyastuti, MKM dalam Peluncuran Jakarta Memanggil, Selasa (11-02-2020) di Auditorium Abdurahman Saleh RRI.

Dalam mengatasi permasalahan HIV-AIDS di Jakarta, pemerintah DKI Jakarta, kata Widyastuti, telah menginisiasi beberapa komitmen seperti dalam bentuk regulasi dengan menerbitkan Perda No.5/2008 Tentang Penanggulangan AIDS dan pembiayaan program. Selain itu, ada juga komitmen menyediakan fasilitas layanan kesehatan berupa tes HIV, pengobatan HIV dan pemantauan keberhasilan pengobatan serta komitmen untuk terus melakukan inovasi program.  

Sejak Januari 2019 tahun lalu, DKI Jakarta juga telah me-launching  Jak Track yang telah digunakan  oleh lebih dari 70 Puskesmas (Kecamatan dan Kelurahan), Klinik Swasta dan Rumah Sakit di DKI Jakarta. Selama Januari-September 2019, dengan Reservasi Online yang telah diterapkan di 35 Puskesmas dan RSUD di Jakarta, terdapat 2.910 booking test HIV yang dibuat dan lebih dari 500 klien telah merasakan mudahnya akses ke layanan HIV melalui fasilitas ini. Selama tahun 2019, 809 mobile VCT telah dilakukan di Puskesmas dengan total 18.866 klien telah melakukan tes HIV dengan angka temuan kasus 10% dari total tes. Mobile  VCT atau Dokling pelaporannya dilakukan menggunakan Jak-Track dan bisa dengan mudah langsung diakses oleh LSM penjangkau. Dengan berbagai kemudahan yang telah Jak-Track hadirkan, semoga ke depan penggunaan Jak-Track bisa lebih optimal dan dapat memudahkan petugas layanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di DKI Jakarta.

Lebih jauh Widyastuti  mengatakan sudah menjadi pakem untuk isu public health, bahwa tidak ada program public health yang berhasil tanpa partisipasi masyarakat. Demikian juga dengan upaya mengatasi masalah HIV AIDS. Oleh karena itu, Widyastuti mengapresiasi  dukungan dan bantuan teknis USAID / LINKAGES yang telah menginisiasi “Jakarta Memanggil” yang merupakan  sebuah gamifikasi yang bertujuan mengajak seluruh petugas kesehatan, terutama petugas Puskesmas dan klinik untuk melakukan aksi-aksi percepatan penanggulangan HIV-AIDS yang terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan Jakarta Bebas AIDS Pada 2030.

Untuk mencapainya, “Jakarta Memanggil” mengajak petugas kesehatan menerapkan inovasi-inovasi program, menggunakan data, memanfaatkan ICT, mengoptimalkan sumber daya yang ada dan merespon berbagai tantangan secara cepat. Jakarta Memanggil percaya langkah-langkah kecil yang strategis dan berkelanjutan akan berdampak besar bagi penanggulangan HIV-AIDS di Jakarta.

Erlian Rista Aditya, Associate Director for Technical FHI 360 mengatakan “Jakarta Memanggil” adalah sarana penyaluran semangat para petugas kesehatan untuk melakukan perubahan dan mencapai tujuan agar semua orang terdampak HIV-AIDS mendapatkan perawatan dan pengobatan. Gamifikasi Jakarta Memanggil akan memotivasi seluruh petugas Puskesmas kecamatan dan klinik mitra di Jakarta terutama kepada unit layanan tes HIV dan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan), untuk menanggulangi HIV secara lebih baik. Untuk itu, kata Erlian, Jakarta Memanggil akan berkontribusi lebih optimal apabila Suku Dinas Kesehatan Kota meningkatkan koordinasi semua upaya penanggulangan HIV-AIDS di wilayahnya melalui penguatan-penguatan kepada petugas kesehatan terdepan yakni Puskesmas dan klinik mitra.

“Petugas kesehatan dari 42 Puskesmas kecamatan dan 4 klinik mitra di Jakarta akan berkompetisi mencapai target-target program sesuai dengan inisiatif global bernama Fast-Track: Cities Ending the AIDS Epidemic by 2030,” ujar Erlian.

Inisiatif Fast-Track mengajak semua kota-kota besar di dunia untuk mencapai tujuan 90-90-90: 90% ODHA mengetahui status HIV-nya, 90% mereka yang didiagnosis positif HIV mendapatkan dan tetap dalam pengobatan ARV, dan 90% mereka yang berobat mencapai supresi viral load sebagai tanda pengobatannya berhasil. Inisiatif Fast-Track ini juga sejalan dengan inisiatif akselerasi nasional pengobatan HIV dari Kementerian Kesehatan RI.

Puskesmas dan klinik mitra dapat berpartisipasi dalam gamifikasi Jakarta Memanggil dengan cara mendaftar ke website Jakarta Memanggil, membuat akun, memilih aksi-aksi Fast-Track yang akan dimainkan, mengunggah laporan pencapaian aksi-aksi tersebut, mendapatkan verifikasi hasil pencapaian aksi-aksi yang dipilihnya, dan mengklaim insentif yang telah disediakan. Peserta yang berhasil pada level satu akan naik ke permainan pada level dua dan seterusnya.

Secara intensif, gamifikasi Jakarta Memanggil akan dilakukan pada bulan Februari-April 2020. Seterusnya sampai dengan September 2020 akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

covid-19-outbreak-image-1200x671EDIT

Komunikasi Krisis: Strategi Komunikasi Dikala Pandemi

Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti yang terjadi saat ini, komunikasi publik menjadi pedoman dan panduan bagi masyarakat. Oleh karena itu agar tercipta partisipasi masyarakat sebagai barisan paling depan dalam penanggulangan Covid-19 semua kebijakan dan informasi publik yang keluar dari Pemerintah harus terukur dan tepat sehingga tidak tidak ditafsirkan berbeda-beda (multitafsir) oleh masyarakat. Komunikasi publik yang buruk di saat krisis seperti ini bukan hanya akan membingungkan masyarakat, tetapi juga membuat publik enggan patuh, disiplin, dan partisipasi dalam setiap kebijakan penanggulangan Covid-19. Selain itu yang tidak kalah penting, komunikasi di kala pendemi harus didasari atas transparansi, tetapi dalam mengomunikasikannya harus mampu membuat publik merasa tenang dan terlindungi.

Komunikasi krisis adalah strategi tepat yang dijalankan saat pandemi seperti ini. Komunikasi krisis dapat diartikan sebagai penyampaian pesan antara Pemerintah dan publik untuk menyamakan persepsi dalam penanganan krisis (sebelum, selama, dan setelah krisis) yang menggunakan semua alat dan saluran komunikasi (kehumasan), dalam rangka memelihara dan memperkuat reputasi Pemerintah dalam situasi krisis.

Hal paling strategis dalam menjalankan komunikasi krisis adalah perencanaan penanganan komunikasi krisis. Perencanaan ini merupakan langkah paling awal untuk menghadapi krisis sebagai acuan untuk penanganan krisis. Perencanaan berisi antara lain, ketentuan tentang langkah-langkah yang harus diambil, penanggung jawab, dan pejabat yang ditugasi menjadi juru bicara utama mewakili pemerintah dalam mengomunikasikan hal-hal yang harus dilaksanakan dan/atau dicegah. Ketika krisis terjadi, perencanaan komunikasi krisis harus segera dijalankan.

Krisis dapat menimbulkan opini publik baik yang positif maupun negatif. Untuk itu, perlu dilakukan komunikasi intensif kepada publik agar publik tidak mendapat informasi yang keliru sehingga mereka tidak mencari dari sumber-sumber informasi yang tidak tepat. Untuk mendorong partisipasi dan membangun opini publik yang positif, perlu disusun perencanaan komunikasi krisis, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pertama, menyiapkan pesan-pesan kunci dan antisipasi pertanyaan publik tentang hal-hal yang terkait dengan krisis. Kedua, bersikap profesional, transparan, jujur, dan tidak spekulatif, apalagi berbohong atau sekedar menduga-duga. Ketiga, memperhatikan isu-isu dan kerisauan publik tentang informasi yang tidak jelas sumbernya dan kontroversial. Keempat, memberikan informasi terkini secara cepat, akurat, dan berkesinambungan. Kelima mengklarifikasikan informasi yang salah sesegera mungkin dan terus menerus mengikuti perkembangan situasi dan memberikan respons.

Setelah itu, langkah yang perlu dilakukan adalah berbagai pengembangan dari perencanaan komunikasi krisis, antara lain agar dalam menangani krisis lebih optimal, efektif, dan efisien. Beberapa pengembangan antara lain: Pertama, Mengidentifikasi Tim Komunikasi Krisis. Tim komunikasi krisis harus terseleksi sesuai dengan kemampuan dan harus diumumkan ke publik. Kedua, menujuk juru bicara. Juru bicara yang berhadapan dengan media harus benar-benar orang yang terseleksi di mata publik karena merepresentasikan kemampuannya terutama secara keahlian dalam menghadapi krisis dalam hal ini pandemi.

Ketiga, menyiapkan pesan kunci. Mempersiapkan pesan kunci sedini mungkin akan membantu dalam pengelolaan isu dan mampu menyajikan informasi yang konsisten kepada publik. Pesan kunci tesebut harus akurat, singkat, mudah dicerna, dan mengesankan. Pesan kunci yang efektif adalah mampu mencegah terjadinya salah kutip pemberitaan, sekaligus menjaga kredibilitas organisasi/Pemerintah dalam krisis. Keempat, updating situs/website dan akun media sosial. Menyajikan informasi terkini dalam situs/web dan akun media sosial Kemenkes dapat mengurangi jumlah telepon yang masuk dan waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari krisis.

Kelima, menyiapkan pertanyaan simulasi. Ketika krisis tiba, kegagalan memprediksi pertanyaan dari jurnalis dan publik akan membuat penanganan krisis oleh Pemerintah akan terlihat buruk. Oleh karena itu, tim komunikasi krisis harus mampu memberikan bahan/data yang akurat terhadap permasalahan dan krisis yang terjadi sehingga juru bicara dapat mengolahnya dan mempersiapkan diri dengan minimal 10 pertanyaan yang akan disampaikan oleh jurnalis dan publik. Terakhir, selalu siapkan informasi pendukung.  Selalu siapkan semua informasi pendukung mulai dari berbagai regulasi, foto, video, struktur dan tupoksi organisasi, dan data-data lain sesuai dengan isu yang menjadi krisis.

Di era keterbukaan publik dan pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini penanganan krisis sepeti pandemi yang terjadi saat ini bisa menjadi semakin sulit namun bisa menjadi semakin mudah, tergantung strategi penangangannya. Oleh karena itu, penanganan komunikasi krisis yang aplikatif menjadi penting dipunyai oleh Pemerintah.

Industrie-4-0-1170x658

GPR Di Era Revolusi Industri 4.0

Adaptasi Adalah Kunci

Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berdampak luas ke barbagai sendi kehidupan manusia. Bahkan, sebagai sebuah revolusi teknologi yang serbaguna (general purpose technology), TIK menjelma menjadi pendorong utama perubahan warga dan bangsa-bangsa di dunia. TIK juga lah yang membawa kita ke era saat ini yaitu Revolusi Industri 4.0 yang ditopang dengan perkembangan big data and analytics, augmented reality, addictive manufacturing, the cloud, cyber security, internet of things (IoT), horizontal and vertical system integration, autonomous robots, dan simulation.

Praktisi Kehumasan yang juga CEO Bamboedoea Komunikasi Hari Rakhmadi mengungkapkan, saat ini dunia Public Relations (PR) termasuk Government PR atau humas pemerintah menjadi salah satu sektor yang terimbas oleh kemajuan TIK. Di era revolusi industi saat ini, GPR dituntut untuk beradaptasi. Kemajuan TIK secara dinamis sudah mengubah pola dan alat komunikasi.

“Setidaknya terdapat lima keharusan GPR di era revolusi industri 4.0 yaitu mempunyai kompetensi, kemampuan melakukan personalisasi konten, mempunyai daya kreatif dan memahami trend global, kekuatan integritas terhadap pekerjaan dan profesi, serta kolaborasi,” ujar Heri Rakhmadi dihadapan para peserta Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kurikulum Pelatihan Komunikasi Digital yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Bogor, akhir Oktober 2019.

Terkait kompetensi, menurut Heri, di dunia digital saat ini skill sets mutlak dimiliki oleh insan GPR Indonesia. Humas Indonesia harus meng-upgrade dan memiliki kompetensi teknologi dan non-teknologi yang mumpuni. Di era industri 4.0, dunia butuh praktisi humas dengan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi, kemampuan digital, analitik, menulis konten, membangun jaringan, serta selalu haus akan informasi terkini dan memiliki spesialisasi.

Personalisasi konten juga menjadi kunci keberhasilan bagi GPR dalam relasinya dengan publik di tengah tsunami konten dan overload informasi di dunia saat ini. Agar impactful, GPR dituntut kreatif dan mampu berkomunikasi secara personal. GPR juga dituntut lebih selektif melihat siapa target audience-nya, kanal yang digunakan, serta konten yang relevan dengan mereka. Hal yang sama ketika humas dihadapkan dalam situasi krisis dimana dibutuhkan manajemen reputasi dan kemmapuan membangun sebuah brand membutuhkan kemampuan berkomunikasi secara personal. Dengan kata lain, Humas 4.0 harus bisa menjadi produser dan publisher konten.

Selain itu, sambung Heri, terus mengasah kreativitas menjadi tuntutan utama bagi GPR agar dapat beradaptasi di era kemajuan TIK saat ini. Kreativitas di dunia humas juga berarti kemampuan memahami semua trend yang sedang terjadi di dunia misalnya fenomena video 360 CNN, live streaming, drone hingga mixed reality dari Windows. GPR harus mengombinasikan digital teknologi ini untuk berkomunikasi dengan publik.

Tentunya setiap profesi harus dilandaskan oleh integritas orang-orang yang menjalaninya, terlebuh GPR yang setiap saat bersentuhan dengan publik. Jujur dan transparan menjadi kata kunci integritas dalam dunia PR. Integritas juga menjadi saringan bagi humas agar tidak terbawa arus polemik isu mulai dari hoaks hingga berita palsu.

Selain itu, di era revolusi industri saat ini bekerja sendiri bukanlah pilihan yang bijak terlebih bagi GPR. Kolaborasi bukan sekedar meringankan pekerjaan, tetapi sudah menjelma menjadi sebuah kekuatan dan kunci keberhasilan dalam menjelankan program-program. Digital content creator, videografer, infografik, ads people, brand people hingga marketing menjadi simpul kaloborasi yang mutlak dibangun oleh GPR.

“Sebagai pemegang kunci membranding reputasi bangsa, GPR tidak akan mampu mengerjakannya sendiri tanpa berkolaborasi baik antarsesama GPR, swasta, akademisi, tokoh publik, bahkan dengan ikon-ikon millenial Indonesia,” pungkas Heri.

edit Negara-Rimba-Nusa-IKN-Ibu-Kota-Baru-mp4-snapshot-00-56-2019-1

Mengelola Strategi Komunikasi Publik Pindah Ibu Kota Negara

Presiden Joko Widodo menuturkan sejumlah alasan khusus mengapa ibu kota harus dipindahkan. Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. "Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan," kata Kepala Negara dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Konferensi pers tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno Menteri Perencanaan, dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalill, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Jokowi, yang juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta ini, menuturkan, Jakarta dan Pulau Jawa tak bisa dibiarkan terus menerus menanggung beban yang kian berat. "Kita tidak bisa membiarkan terus menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani," kata Jokowi. Dengan alasan itu, ujar Jokowi, ibu kota negara harus dipindah.

Menurut Presiden, pemerintah sudah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan selama tiga tahun terakhir. "Hasil kajian-kajian itu menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur," ungkap Presiden Jokowi. Sebelumnya saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2019, Presiden meminta izin dan dukungan dari anggota parlemen dan rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Dari aspek komunikasi publi, rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tentunya harus dibarengi dengan pengelolaan strategi komunikasi publik yang baik. Pasalnya, sampai saat ini, sentimen dan persepsi negatif publik mengenai pemindahan ibu kota baru masih terus mengemuka. Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) pada 7 hingga 20 Agustus 2019 lalu, terkait pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota negara misalnya, menyebutkan hasil yang cukup mencengangkan. Hasil survei tersebut menyebutkan mayoristas Aparatur Sipil Negara atau ASN menolak pindah ibu kota.

Direktur Eksekutif IDM Harly Prasetyo dalam keterangan persnya pada Sabtu (24/8) menyebutkan, survei dalam bentuk tanya jawab dilakukan terhadap 1.225 responden ASN, mewakili 800 ribu PNS yang bertugas di pemerintahan pusat. “Hasilnya sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Sebanyak 3,9 persen setuju, sisanya abstain,” ucap Harly.

Dia menerangkan bahwa alasan penolakan mereka didapati 93,7 persen menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu. Sebab, sarana yang berkualitas banyak di DKI Jakarta. “Sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru,” ungkap Harly. Dan ketika ditanyakan bagaimana jika mereka dipaksa pindah bertugas ke ibu kota negara yang baru, maka 78,3 persen akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya, 19,8 persen akan ikut pindah dan sisanya menjawab tidak tahu.

Survei terbaru mengenai pemindahan ibu kota juga masih memunculkan persepsi publik yang negatif. Lembaga survei Tiga Roda Konsultan pada November-Desember 2019 terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia menunjukan  mayoritas masyarakat tidak setuju terkait pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. "Sebanyak 32,8 persen masyarakat tidak setuju, sedangakan hanya 29,3 persen masyarakat setuju," kata Direktur Roda Tiga Konsultan Muhammad Taufiq Arif saat rilis sirvei di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2019).Sedangkan, hasil lain menunjukan 3,2 persen sangat setuju masyarakat setuju dan 24,3 persen menyatakan netral. Lainnya, 5,5 persen masyarakat sangat tidak setuju dan 4,8 persen tidak tahu/tidak jawab.

Pengamat komunikasi publik yang juga Wakil Ketua Perhumas Heri Rakhmadi mengatakan sejauh ini wacana pemindahan ibu kota negara  terkesan tidak terencana sehingga berkembang berbagai isu liar di kalangan masyarakat. Contoh isu liarnya seperti akan masuk investasi China ke dalam pembangunan ibu kota baru atau pembangunan ibu kota negara akan membuat hutang Indonesia semakin meningkat. “Berkembangnya isu-isu liar tersebut, tentunya mendorong  publik punya persepsi negatif terhadap program pemindahan ibu kota negara,” tutur Heri Rakhmadi dalam Focus Grup Discusion (FGD) seri kelima bertajuk “Menyusun Strategi Komunikasi Konsep dan Desain Ibu Kota Negara Baru yang Ideal,” Rabu (04/12/2019) lalu di Kementerian PUPR.

Heri mengatakan untuk mengkampanyekan program pindah ibu kota, pemerintah perlu melakukan kampanye internal di kementerian-kementerian terkait. Kementerian teknis terkait  juga perlu melakukan kampanye eksternal dengan menyesuaikan tahapan pemindahan ibu kota. Selanjutnya, Heri juga mengusulkan agar anggaran komunikasi publik pindah ibu kota merupakan anggaran lintas tahun sehingga program yang disusun tidak terputus dan berkesinambungan. “Tidak kalah pentingnya, melakukan riset komunikasi internal dan eksternal serta monitoring dan evaluasi program,” tutur Heri.

Pengajar strategi komunikasi dari Universitas Indonesia Hifni Alifahmi yang menjadi pembicara dalam FGD menawarkan konsep strategi komunikasi city dan destination branding ibu kota negara. Kesuksesan pemerintah Uni Emirat Arab dalam membangun destination branding  Dubai, kata Alifahmi, bisa menjadi inspirasi dalam menyusun strategi komunikasi ibu kota baru.  “Ada enam dimensi destination branding ibu kota baru yang harus diperhatikan yaitu purpose, people,  performance, produce, positioning, dan proces, “ pungkas Alifahmi menjelaskan.

edit vlcsnap-2019-11-27-17h03m57s655

Mengomunikasikan Science Techno Park

Salah satu implementasi nyata percepatan pembangunan ekonomi berbasis inovasi dengan meningkatkan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Iptek untuk mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045 adalah program pengembangan Science Techno Park (STP) atau Kawasan Sains dan Teknologi (KST). KST adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan iptek, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi atau start up.

Tujuannya, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan iptek dalam bidang-bidang prioritas spesifik agar terjadi peningkatan relevansi dan produktivitas serta pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk menumbuhkan perekonomian nasional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai leading sector pengembangan KST, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau kini Kementerian Riset dan Teknologi-Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mengembangkan memberi kepercayaan kepada Bamboedoea untuk mengomunikasikan KST ke publik melalui berbagai media informasi antara lain: produksi video profile, video kampenye, dan filler KST; produksi dan penanyangan iklan cetak KST di Majalah Garuda; dan publikasi KST di media online.

all magz-min

TransMedia: Pembangunan Transportasi Indonesia dalam Sebuah Majalah - Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Bamboedoea Komunikasi dipercaya untuk menyusun sebanyak enam (6) edisi majalah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun 2019. Majalah TransMedia ini mengulas secara komprehensif pembangunan sektor transportasi di Tanah Air.

Selain melakukan peliputan di enam (6) lokasi yaitu Yogyakarta, Sorong, Lampung, Makassar, Pulau Buru dan Berau, Bamboedoea Komunikasi juga menulis artikel, mendesain majalah dan cover, serta merancang infografis.

Bamboedoea Komunikasi juga (mencetak) Majalah Transmedia sebanyak 1.100 eksemplar per edisinya serta mendistribusikannya ke seluruh stakeholder Kementerian Perhubungan yang tersebar di tanah air hingga ke luar negeri.


TransMedia, Majalah Kementerian Perhubungan edisi 2 Tahun 2019

TransMedia, Majalah Kementerian Perhubungan edisi 3 Tahun 2019

TransMedia, Majalah Kementerian Perhubungan edisi 4 Tahun 2019

TransMedia, Majalah Kementerian Perhubungan edisi 5 Tahun 2019

TransMedia, Majalah Kementerian Perhubungan edisi 6 Tahun 2019
dd53d2726fde661fc28f_7ijwf

Talkshow Kementerian Kesehatan "BINCANG SEHAT" Padang Lawas Utara

Talkshow Kementerian Kesehatan "BINCANG SEHAT" .
"PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN INVESTASI BANGSA"

Talkshow Kementerian Kesehatan “BINCANG SEHAT” - Padang Lawas Utara
Tema: “PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN INVESTASI BANGSA”

Bincang Sehat merupakan sebuah acara talk show dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam rangka melakukan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan di Indonesia.

Program ini merupakan siaran tapping selama satu jam, diikuti oleh kurang lebih 250 orang audiens. Dengan mengankat tema “PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN INVESTASI BANGSA”, acara ini kemudian disiarkan di stasiun televisi TVRI daerah dan TVRI Pusat.

Padang Lawas Utara
Jumat, 13 Juli 2018

Narasumber:
1. Bapak Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA, (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PAN)
2. Bapak H. Ibrohim Harahap, SKM

Pembawa acara: Chandra Alfindodes, S.Pd.CHt.CI

Lokasi: Padang Lawas Utara

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

 

Dewasa ini Indonesia menghadapi tantangan serius berupa beban ganda penyakit. Dahulu penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular seperti ISPA, TB dan Diare, namun sejak tahun 2010 Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Stroke, Jantung Koroner, Kanker dan Diabetes memiliki proporsi yang lebih besar dalam jumlah kasus kesakitan dan kematian. Selama periode 1990–2015 pola kematian akibat PTM semakin meningkat dari 37% menjadi 57%, sebaliknya proporsi kematian akibat penyakit menular mengalami penurunan. Penyakit katastropik tersebut juga menjadi penyedot anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbesar untuk biaya pengobatannya.

Adanya perubahan gaya hidup disinyalir menjadi penyebab terjadinya perubahan pola penyakit tersebut. Di era sekarang perilaku masyarakat cenderung menjadi tidak sehat, seperti mengonsumsi junkfood, merokok dan malas bergerak. Hal inilah yang menjadi pusat perhatian pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan. Oleh karenanya, Kementerian Kesehatan kini memiliki program prioritas, yakni Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Dengan kedua kebijakan ini diharapkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat terus meningkat

rsz_edit_dsc0036

Talkshow Kementerian Kesehatan "BINCANG SEHAT" Pondok Ranji - Tangerang Selatan

Talkshow Kementerian Kesehatan "BINCANG SEHAT" .
"PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN INVESTASI BANGSA"

Talkshow Kementerian Kesehatan “BINCANG SEHAT” - Pondok Ranji, Tangerang Selatan
Tema: “PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN INVESTASI BANGSA”

Bincang Sehat merupakan sebuah acara talk show dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam rangka melakukan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan di Indonesia.

Program ini merupakan siaran tapping selama satu jam, diikuti oleh kurang lebih 250 orang audiens. Dengan mengankat tema “PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN INVESTASI BANGSA”, acara ini kemudian disiarkan di stasiun televisi TVRI daerah dan TVRI Pusat.

Pondok Ranji, Tangerang Selatan
Jumat, 3 Juli 2018

Narasumber:
1. Bapak H. Irgan Chairul Mahfiz (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PPP)
2. Ibu Listya Windyarti (Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan)

Pembawa acara: Siti Rizky

Lokasi: Aula Kec. Ciputat Timur
Jl. WR Supratman No. 66 Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangsel

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Dewasa ini Indonesia menghadapi tantangan serius berupa beban ganda penyakit. Dahulu penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular seperti ISPA, TB dan Diare, namun sejak tahun 2010 Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Stroke, Jantung Koroner, Kanker dan Diabetes memiliki proporsi yang lebih besar dalam jumlah kasus kesakitan dan kematian. Selama periode 1990–2015 pola kematian akibat PTM semakin meningkat dari 37% menjadi 57%, sebaliknya proporsi kematian akibat penyakit menular mengalami penurunan. Penyakit katastropik tersebut juga menjadi penyedot anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbesar untuk biaya pengobatannya.

Adanya perubahan gaya hidup disinyalir menjadi penyebab terjadinya perubahan pola penyakit tersebut. Di era sekarang perilaku masyarakat cenderung menjadi tidak sehat, seperti mengonsumsi junkfood, merokok dan malas bergerak. Hal inilah yang menjadi pusat perhatian pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan. Oleh karenanya, Kementerian Kesehatan kini memiliki program prioritas, yakni Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Dengan kedua kebijakan ini diharapkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat terus meningkat

rsz_848927_thumbnail

Talkshow Kementerian Kesehatan "BINCANG SEHAT" Lombok - NTB

Talkshow Kementerian Kesehatan "BINCANG SEHAT" .
"PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN INVESTASI BANGSA"

Talkshow Kementerian Kesehatan “BINCANG SEHAT” - Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
Tema: “PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN INVESTASI BANGSA”

Bincang Sehat merupakan sebuah acara talk show dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam rangka melakukan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan di Indonesia.

Program ini merupakan siaran tapping selama satu jam, diikuti oleh kurang lebih 250 orang audiens. Dengan mengankat tema “PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN INVESTASI BANGSA”, acara ini kemudian disiarkan di stasiun televisi TVRI daerah dan TVRI Pusat.

Lombok, NTB
Jumat, 8 Juni 2018

Narasumber:
1. Ibu Ermalena (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP)
2. Bapak dr. Khaerul Anwar, SKM. M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara)

Pembawa acara: Chae Khairil Anwar

Lokasi: Aula Sagara Anak RSUD KLU Tanjung, Lombok Utara

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Dewasa ini Indonesia menghadapi tantangan serius berupa beban ganda penyakit. Dahulu penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular seperti ISPA, TB dan Diare, namun sejak tahun 2010 Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Stroke, Jantung Koroner, Kanker dan Diabetes memiliki proporsi yang lebih besar dalam jumlah kasus kesakitan dan kematian. Selama periode 1990–2015 pola kematian akibat PTM semakin meningkat dari 37% menjadi 57%, sebaliknya proporsi kematian akibat penyakit menular mengalami penurunan. Penyakit katastropik tersebut juga menjadi penyedot anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbesar untuk biaya pengobatannya.

Adanya perubahan gaya hidup disinyalir menjadi penyebab terjadinya perubahan pola penyakit tersebut. Di era sekarang perilaku masyarakat cenderung menjadi tidak sehat, seperti mengonsumsi junkfood, merokok dan malas bergerak. Hal inilah yang menjadi pusat perhatian pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan. Oleh karenanya, Kementerian Kesehatan kini memiliki program prioritas, yakni Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Dengan kedua kebijakan ini diharapkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat terus meningkat

Tautan foto di Instagram klik di sini

WhatsApp Image 2018-06-22 at 11.05.44

Talkshow Kementerian Kesehatan "BINCANG SEHAT" Langkat

Talkshow Kementerian Kesehatan "BINCANG SEHAT" .
"PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN INVESTASI BANGSA"

Talkshow Kementerian Kesehatan “BINCANG SEHAT” - Langkat
Tema: “PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN INVESTASI BANGSA”

Bincang Sehat merupakan sebuah acara talk show dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam rangka melakukan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan di Indonesia.

Program ini merupakan siaran tapping selama satu jam, diikuti oleh kurang lebih 250 orang audiens. Dengan mengankat tema “PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN INVESTASI BANGSA”, acara ini kemudian disiarkan di stasiun televisi TVRI daerah dan TVRI Pusat.

Langkat, Sumatera Utara
Sabtu, 2 Juni 2018

Narasumber:
1. Bapak Ansory Siregar (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS)
2. Bapak dr. Sadikun Winato (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat)

Pembawa acara: Sunarto

Lokasi: Gedung Aula Ponpes Aluswah Kec. Kuala, Kab. Langkat

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Dewasa ini Indonesia menghadapi tantangan serius berupa beban ganda penyakit. Dahulu penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular seperti ISPA, TB dan Diare, namun sejak tahun 2010 Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Stroke, Jantung Koroner, Kanker dan Diabetes memiliki proporsi yang lebih besar dalam jumlah kasus kesakitan dan kematian. Selama periode 1990–2015 pola kematian akibat PTM semakin meningkat dari 37% menjadi 57%, sebaliknya proporsi kematian akibat penyakit menular mengalami penurunan. Penyakit katastropik tersebut juga menjadi penyedot anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbesar untuk biaya pengobatannya.

Adanya perubahan gaya hidup disinyalir menjadi penyebab terjadinya perubahan pola penyakit tersebut. Di era sekarang perilaku masyarakat cenderung menjadi tidak sehat, seperti mengonsumsi junkfood, merokok dan malas bergerak. Hal inilah yang menjadi pusat perhatian pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan. Oleh karenanya, Kementerian Kesehatan kini memiliki program prioritas, yakni Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Dengan kedua kebijakan ini diharapkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat terus meningkat

Talkshow Kementerian Kesehatan "BINCANG SEHAT" .
"PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN INVESTASI BANGSA"

Langkat, Sumatera Utara
Sabtu, 2 Juni 2018
Narasumber:
1. Bapak Ansory Siregar (Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS)
2. Bapak dr. Sadikun Winato (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat)

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Dewasa ini Indonesia menghadapi tantangan serius berupa beban ganda penyakit. Dahulu penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular seperti ISPA, TB dan Diare, namun sejak tahun 2010 Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Stroke, Jantung Koroner, Kanker dan Diabetes memiliki proporsi yang lebih besar dalam jumlah kasus kesakitan dan kematian. Selama periode 1990–2015 pola kematian akibat PTM semakin meningkat dari 37% menjadi 57%, sebaliknya proporsi kematian akibat penyakit menular mengalami penurunan. Penyakit katastropik tersebut juga menjadi penyedot anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbesar untuk biaya pengobatannya.
Adanya perubahan gaya hidup disinyalir menjadi penyebab terjadinya perubahan pola penyakit tersebut. Di era sekarang perilaku masyarakat cenderung menjadi tidak sehat, seperti mengonsumsi junkfood, merokok dan malas bergerak. Hal inilah yang menjadi pusat perhatian pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan. Oleh karenanya, Kementerian Kesehatan kini memiliki program prioritas, yakni Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Dengan kedua kebijakan ini diharapkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat terus meningkat

Kirim Pesan

Kirim masukan dan kritik anda

Alamat Kantor

Jl.Cakrawijaya II ,
Blok J Nomor 10,
Kavling Diskum Jakarta Timur

Kontak Kami

Telepon 021-859012743/44

Faximile 021-8560408

Alamat Email

bamboedoea@bamboedoea.com

www.bamboedoea.com